JAKARTA, Bernas.id ? Keberadaan dan kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memang menuai polemik. Masa kerja Pansus Angket ini pun akan berakhir pada 28 September 2017.
Ada pihak-pihak yang menyebut bahwa Pansus Angket di DPR itu hanya ingin melemahkan KPK. Namun Sekjen PPP Arsul Sani membantahnya.
Ia menegaskan tidak semua anggota DPR punya niat melemahkan KPK. Ada yang baik, ada juga memang yang punya agenda khusus untuk KPK.
“Di DPR itu ada 10 fraksi, 560 anggota. Tidak mungkin suaranya satu,” ujar Arsul di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/17).
Baca Juga Tuduhan Pansus Angket Terhadap Agus Rahardjo, KPK Sebut Janggal
Ia membeberkan mungkin ada satu-dua anggota yang hendak melemahkan KPK.
Akan tetapi ia keberatan jika semuanya dianggap ingin melemahkan KPK dengan kerja Pansus Angket di DPR ini.
Menurutnya, Fraksi PPP, lanjutnya, akan sangat menolak jika kewenangan KPK dibatasi.
Sebagai contoh PPP akan menolak jika KPK hanya diberi kewenangan mencegah korupsi saja tanpa boleh menyelidik dan menyidik perkara.
“Kami (PPP) tak menyetujui kalau ada rekomendasi Pansus yang menginginkan KPK ke depan hanya pencegahan saja,” ujarnya.

