Bernas.id ? Rakyat Kurdi di Irak kini bersiap menyambut referendum kemerdekaan yang akan digelar pada tanggal 25 September 2017 mendatang. Sebelumnya Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di Irak utara bertemu di Erbil dan menyatakan dukungan untuk pelaksanaan referendum.
Pemerintahan Irak di Baghdad berang. Pekan lalu Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyatakan bahwa dengan mengadakan referendum, warga Kurdi di Irak sedang bermain api.
Baca juga Wilayah Kurdistan di Irak Utara Bakal Gelar Referendum Kemerdekaan
Sejalan dengan reaksi pemerintah Irak, Turki turut mendukung penolakan referendum di Irak utara, tempat para orang Kurdi menetap dan menikmati otonomi lewat Pemerintah Regional Kurdistan.
Amerika Serikat pun menolak.
Reuters menyebut, beberapa jam setelah rencana referendum diumumkan, Gedung Putih secara terbuka menyerukan kepada KRG untuk membatalkan keputusan itu.
AS menyatakan bersedia memfasilitasi perundingan antara Pemerintah Daerah Kudistan dengan pemerintahan Irak di Baghdad.
AS pun beralasan bahwa referendum akan mengganggu upaya mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang telah dibebaskan. Peringatan ini sekaligus menjadi yang perdana dikeluarkan oleh AS kepada KRG.
Alasan serupa juga dilontarkan Iran.
Komandan Pasukan Quds di Iran menyampaikan agar referendum ditunda terlebih dahulu karena Irak dan tentunya orang-orang Kurdi masih menjadi sekutu penting dalam perang melawan ISIS.
Baca juga Perang Merebut Ibu Kota ISIS Dimulai, Militan Kurdi Disupport AS
Meski pemerintahan otonom Kurdi mendapat tekanan internasional untuk menunda referedum, tetapi Presiden Kurdi Masoud Barzani menyatakan tidak akan menarik keputusan tersebut. Menurut Barzani, akan menjadi sebuah penghinaan jika menunda referendum setelah api nasionalisme Kurdi kembali berkobar karena perang melawan ISIS.
“Barzani dan penasihatnya tidak menghiraukan ancaman dari Iran dan Turki secara serius, dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengar semuanya dan situasi akan aman-aman saja,” ujar pemimpin veteran Kurdi Omar Sheikhmous.
Sementara Israel telah menyatakan mendukung referendum kemerdekaan Kurdi-Irak yang direncakan akan dilakukan awal pekan depan. Kemungkinan besar ini akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan Turki yang baru pulih belum lama ini.
Dukungan Israel untuk hak menentukan nasib sendiri warga Kurdi Irak bertubrukan dengan kepentingan Turki.
Sejak lama Israel melihat Kurdi di kawasan sebagai wilayah penyangga dari ancaman dari Iran dan Arab.
Namun karena Turki memiliki warga minoritas di Kurdi, dukungan Israel untuk referendum itu dikecam keras oleh Turki.
Israel and Turki belum lama ini memulihkan hubungan diplomatik setelah upaya pendekatan pasca-insiden tahun 2010 dimana pasukan komando Israel membunuh 10 warga Turki yang berusaha mendobrak blokade ekonomi yang diberlakukan Israel terhadap Gaza.
Namun kecurigaan Turki terkait hubungan Israel dengan orang Kurdi di kawasan meningkat bulan ini ketika mantan Jenderal senior Israel Yair Golan menyatakan pemberontak Kurdi, PKK, yang telah mengangkat senjata terhadap pemerintah Turki selama puluhan tahun, bukan organisasi teroris. Washington dan Uni Eropa telah menyatakan PKK sebagai kelompok teroris.
Analis memperingatkan apabila Israel menunjukkan dukungannya kepada Kurdi Irak dengan tindakan, besar kemungkinan itu akan membuat hubungan dengan Ankara tegang, tidak soal apapun kepentingan bersama mereka yang lebih luas.
Di Irak sendiri, populasi suku bangsa Kurdi mencapai 15 sampai 20 persen dari total penduduk Irak yang berjumlah 39 juta jiwa.
Mayoritas tinggal di Irak bagian utara, yang berbatasan langsung dengan Suriah, Iran dan Turki.
Wilayah Kurdi di Irak yang kemudian bernama Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) telah sudah diakui dalam konstitusi Irak sejak tahun 2005 sebagai daerah otoritas resmi yang meliputi Dohuk, Erbil, Sulaimaniya dan Halabja. Mereka memiliki parlemen sendiri termasuk angkatan bersenjata bernama Peshmerga. Erbil ditunjuk sebagai ibukota dan dipimpin oleh Presiden Massoud Barzani dan wakilnya Kosrat Rasul Ali.
Berdirinya wilayah otonom Pemerintah Daerah Kurdi pada 2005 telah melalui proses puluhan tahun.
Lewat referendum yang diadakan tahun 2005, 98,8 persen suara menghendaki wilayah Kurdi yang terpisah, meski statusnya bukan berarti benar-benar lepas dari Irak.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Begini Kemelut dan Pro Kontra Kemerdekaan Kurdi-Irak?
Rakyat Kurdi di Irak kini bersiap menyambut referendum kemerdekaan yang akan digelar pada tanggal 25 September 2017 mendatang. Sebelumnya Pemerintah Regional Ku...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




