Bernas.id – Kota Jakarta, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, tentu saja menjadi wilayah yang sangat padat. Maka tak heran bila jalanan sesak menjadi situasi yang banyak ditemukan di wilayah ini. Karena itu, berbagai aturan pun dibuat guna mengurai dan mengurangi kemacetan tersebut.
Namun, sayangnya berbagai regulasi tersebut bukannya menjadi solusi, justru sering memicu masalah baru.
Ini dia beberapa kebijakan lalu lintas yang diterapkan di Jakarta tetapi banyak memicu protes dari warganya.
1. Kebijakan Ganjil-Genap
Ya, kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat ganjil genap sudah berlaku di Jakarta sejak bulan Juli 2016 lalu. Para pengguna kendaraan di jalan ada yang mengeluh bahwa kebijakan tersebut merepotkan, terutama bagi orang tua yang setiap harinya harus mengantar anak-anaknya sekolah.
Par pekekrja yang akan berangkat ke kantor juga mengeluhkan hal yang sama.
Maka dengan terpaksa, beberapa sejumlah warga Jakarta jadi menggunakan transportasi umum agar bisa sampai di tujuan lebih cepat. Masalahnya adalah, transportasi umum juga tak tepat waktu. Selain itu, kenyamanan transportasi umum juga masih dikeluhkan para penggunannya.
2.
Tilang elektronik
Walaupun di sejumlah wilayah, khususnya Surabaya, kebijakan tersebut sudah diberlakukan. Namun pada kenyataanya penerapan sistem tilang elektronik atau e-tilang belum diterapkan secara menyeluruh di Jakarta. Hal itu juga diakui oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Royke Lumowa.
Ia menuturkan, sistem kebijakan ini masih belum sempurna karena terkendala tabel denda.
Royke menegaskan bahwa sistem e-tilang tak akan efektif jika tabel denda tidak diberlakukan di pengadilan. Tabel tersebut gunanya berfungsi sebagai pengatur jumlah uang yang harus dibayar apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.
Walaupun menimbulkan polemik, tetapi kebijakan ini juga berdampak positif untuk membuat masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas. Sebab tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi akan terekam oleh CCTV yang diletakkan di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas.
3.
Peraturan joki 3 in 1
Kemudian ada kebijakan 3 in 1. Kebijakan yang satu ini sempat diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta selama beberapa tahun. Tujuannya untuk mengurangi volume kendaraan di jalan raya.
Bukannya menjadi solusi kemacetan, regulasi ini malah memunculkan permasalahan baru yakni adanya joki. Bahkan, kemudian muncul sindikiat penyewaan bayi. Pemerintah setempat pun segera menghapusn kebijakan ini.
4.
Pembatasan motor di Sudirman dan Kuningan
Kebijakan terbaru pemerintah provinsi Jakarta adalah rencana larangan sepeda motor melintas di jalan jenderal Sudirman dan Rasuna Said, Kuningan. Sebelumnya, larangan penggunaan motor memang sudah diterapkan di ruas MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa penerapan larangan ini dikarenakan banyaknya konstruksi pembangunan infrastruktur di sepanjang jalan tersebut. Jadi pemerintah harus beertindak untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi.
Baca juga Tanpa Injak Pedal Gas, Tiba-tiba Mobil Meraung.
Ini Lho Sebabnya
Baca juga Ternyata, Ban Motor Matic Tidak Cocok Pakai Angin Nitrogen!
Pada kenyataanya, banyak yang menyampaikan bahwa peraturan ini merupakan diskriminasi terhadap pengendara motor untuk bekerja maupun melintas di wilayah tersebut. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi sejumlah jasa angkutan orang seperti ojek atau kurir untuk melakukan tugasnya.
Terkait tudingan kebijakan ini berbau diskriminasi, Kadishub Andri Ansyah dengan tegas menyangkalnya. Menurutnya, kebijakan tersebut mengacu amanat dari Perda Transportasi Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 78 ayat 2 yang berisi ?membatasi lalu lintas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan atau waktu dan jalan tertentu”.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Dibuat Dengan Tujuan Baik, 4 Aturan Lalin Ini Justru Malah Bikin Susah!?
Ini dia beberapa kebijakan lalu lintas yang diterapkan di Jakarta tetapi banyak memicu protes dari warganya...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




