JEMBER, Bernas.id ? Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menangani dan memperjelas status Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pekan ini, Menteri BUMN Rini Seomarno dijadwalkan mengunjungi Bandara Notohadinegoro. Kunjungan Menteri BUMN ini merupakan tidak lanjut pertemuan Bupat Jember Faida dengan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro di Jakarta, pekan kemarin.
Atas perintah Presiden Joko Widodo pengembangan Bandara Notohadinegoro Jember akan menjadi bandara sub embarkasi haji dan umroh di Jawa Timur bagian Timur. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro mengaku telah melihat langsung presentasi Bupati Faida terkait peta bandara, landasan pacu, tata letak, dan lokasi rencana perluasan, termasuk status tanah bandara.
Guna mempercepat perintah dan progres laporan kepada Presiden dibutuhkan langkah koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Menteri BUMN memanggil PT Angkasa Pura dan PTPN XII terkait operator bandara, dan terkait status tanah Bandara Notohadinegoro.
“Kami segera tindaklanjuti bandara embarkasi antara itu.
Ibu Menteri BUMN membahas pekan ini karena menjadi atensi Pak Presiden,” ujar Imam Aprianto Putro kepada Bupati Jember Faida di Kantor Kementerian BUMN pekan lalu.
Nantinya, Bandara Notohadinegoro Jember akan melayani jamaah haji dan umroh di lima kabupaten sekitarnya yakni Kabupaten Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, dan Probolinggo yang selama ini mencapai 17 kelompok terbang (kloter).
“Idealnya untuk Sub Embarkasi hanya 14 kloter, sehingga syarat itu bisa memenuhi Bandara Notohadinegoro menjadi bandara embarkasi haji antara,” ungkap Faida.
Baca Juga Kemenhub Alokasikan Rp 370 Miliar untuk Bandara Jember, Ini Alasannya
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 370 miliar untuk pengembangan bandara di Jember itu. Rencananya, pengembangan akan rampung pada tahun 2019.

