Menebak Arah Koalisi Pemilu 2019

YOGYAKARTA, HarianBernas.com – Pemilu 2019 bakal menjadi tonggak sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Bukan saja karena pada pemilu tersebut untuk pertama kalinya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar pada saat yang bersamaan, namun juga kemungkinan terjadinya perubahan peta kekuatan politik. Muaranya adalah ketentuan presidential threshold 20 persen seperti pada UU Pemilu 2019 yang telah disahkan DPR RI, akhir bulan lalu.

Namun, menebak arah koalisi parpol pada Pemilu 2019 sebenarnya juga bukan persoalan mudah.

Selain karena masing-masing parpol punya kepentingan politik sendiri, arah koalisi juga semakin kabur dengan upaya sejumlah pihak yang sedang mengajukan uji materi UU Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Jika mengacu pada UU Pemilu 2019 yang telah disahkan DPR RI, maka diperoleh gambaran kasar tentang koalisi parpol pada Pemilu 2019 mendatang. Asumsinya adalah kubu yang menyetujui UU Pemilu 2019 dan kubu yang menolak.

Jika asusmsi itu dijadikan dasar, maka koalisi parpol pada Pemilu 2019 mendatang kurang lebih adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat pada satu kubu serta gabungan PDIP, Nasdem, Golkar, PKB dan PPP pada kubu lainnya.

Seperti diketahui, kelompok PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat adalah kubu yang menolak UU Pemilu 2019. Mereka bahkan melakukan aksi walk out saat pengesahan UU Pemilu 2019 tersebut.

Kubu ini memilih opsi A, yakni ketentuan presidential threshold sebesar nol persen.

Sedangkan kubu PDIP, Nasdem, Golkar, PKB dan PPP adalah kelompok yang memilih opsi B yakni ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen atau 25 persen suara nasional.

Jika asumsi di atas yang dijadikan dasar, banyak pihak meramalkan Pemilu Presiden 2019 hanya akan memunculkan dua kandidat, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jika itu terjadi, maka akan mengulang pertarungan putaran kedua Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

Namun peta koalisi partai politik seperti itu bisa saja berubah total, mengingat saat ini ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu materi gugatan adalah ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.

Peta koalisi parpol pada Pemilu 2019 akan berubah jika Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen seperti pada UU Pemilu 2019 yang telah disahkan oleh DPR RI tersebut.

Kemungkinan lainnya adalah jika parpol lama tidak lolos verifikasi yang dilakukan KPU. Menurut jadwal, verifikasi parpol peserta Pemilu 2019 itu akan dilakukan KPU mulai 1 Oktober mendatang.

Jika itu terjadi, maka peta koalisi partai politik peserta Pemilu 2019 bisa juga berubah.

Tentang kemungkinan adanya parpol lama yang tidak lolos verifikasi ini, komisioner KPU Pramono U Thantowi enggan memberikan kepastian. ?Untuk urusan partai yang lolos atau tidak, bukan urusan KPU. Itu urusan masing-masing partai,? katanya kepada Bernas, Kamis (10/8).

Namun, verifikasi parpol oleh KPU yang dijadwalkan mulai dilakukan 1 Oktober mandatang, bisa saja molor mengingat UU Pemilu 2019 masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pramono berharap Mahkamah Konstitusi segera memutuskan sehingga semua bisa dilaksanakan dengan baik.

?Tapi sejauh ini kami tetap mensosialisasikan verifikasi ke semua parpol, baik parpol lama maupun baru.

Jadi sosialisasi kita sudah jauh-jauh hari ke semua parpol. Seharusnya partai politik itu sudah tahu kalau mereka harus mendaftar melalui sipol, sistem informasi kita terkait pendaftaran pemilu,? kata Pramono.

Bagaimana jika gugatan soal presidential threshold 20 persen tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? ?Kalau misalnya yudisial riview tentang ambang batas pencalonan presiden itu disetujui oleh MK, tentu itu membuka peluang munculnya calon presiden selain Jokowi dan Prabowo,? kata peneliti senior LIPI, Prof Dr Syamsuddin Haris, kepada Bernas, Kamis (10/8).

Dengan adanya UU pemilu yang disahkan itu, lanjut Syamsuddin Haris, kemungkinan besar calon Presiden pada Pemilu Presiden 2019 hanya akan ada dua, yakni Jokowi dan Prabowo. ?Tetapi kalau yudisial review itu dipenuhi oleh MK, dengan kata lain pasal yang disahkan itu dibatalkan, tentu ada peluang munculnya kandidat ketiga, atau koalisi ketiga,? ujarnya.

Syamsuddin Haris menambahkan, jika Pemilu Presiden 2019 tetap menggunakan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen, maka pertarungan politik putaran kedua Pilkada Jakarta, bisa saja terulang. ?Kalau hanya dua kubu atau dua pasangan calon, tentu fenomenanya sama seperti fenomena pemilu presiden tahun 2014, juga pilkada Jakarta yang lalu. Pembelahan politik atau pembelahan sosial itu akan terjadi menjelang pemilu,? katanya.

Jika hanya ada dua kandidat presiden, yakni Jokowi dan Prabowo, cara-cara penggalangan dukungan juga akan sama seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta, beberapa waktu lalu.

?Itulah dilemanya kalau hanya dua pasang.

Itu akan terbelah secara dikotomi hitam-putih, dan itu tidak baik, tidak sehat,? katanya.

Tentang ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen sebagai syarat pencalonan pasangan presiden pada Pemilu Presiden 2019, Syamsuddin Haris berpendapat hal itu tidak masuk akal. ?Masa ambang batas pencalonan presiden akhir pemilu legislatif? Kan pemilunya belum berlangsung, dan pemilunya juga serentak,? ujarnya.

Selain itu, lanjut Syamsuddin Haris, hasil pemilu legislatifnya juga belum ada. ?Kalau mau pakai pemilu yang sebelumnya juga tidak lucu, soalnya sudah dipakai untuk presiden sebelumnya,? katanya.

Persoalan mendasarnya adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2019 diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. ?Makanya, hasil pilegnya belum ada, apa yang dipakai sebagai dasar untuk mengitung? Bahwa yang boleh untuk mencalonkan calon presiden itu partai politik yang sekian persen, kan tidak ada,? ujarnya.

Syamsuddin Haris berpendapat, sebaiknya ambang batas pencalonan presiden itu ditiadakan. ?Dari awal saya mengatakan berkali-kali, termasuk saya sudah mengatakannya di depan Pansus UU Pemilu bahwa ambang batas pencalonan presiden itu ditiadakan,? ujarnya.

Jika ketentuan presidential threshold ditiadakan, pencalonan presiden berdasarkan apa? ?Tidak ada lagi.

Jadi semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden. Itu yang betul. Lalu apa masalahnya jika calon presidennya banyak?,? kata Syamsuddin Haris.

Peneliti senior LIPI itu kemudian mencontohkan pemilihan presiden di Timor Leste pada tahun 2013 yang diikuti 15 calon. ?Timor Leste penduduknya hanya satu juta jiwa.

Lagipula dengan calon presiden yang banyak, publik kan punya pilihan yang lebih banyak, tidak dipaksa dengan memilih antara dua pasangan yang ada,? katanya.