JAKARTA, HarianBernas.com ? Dana desa yang diberikan pemerintah ternyata menjadi salah satu sumber korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus penyelewengan dana desa di Pemakesan, Jawa Timur.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan peran masyarakat dalam penggunaan dana desa sangat dibutuhkan. Hal ini agar transparansi dan kualitas pengerjaan bisa terkontrol.
Presiden Joko Widodo, katanya, menginginkan dana desa bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa itu sendiri. Namun, pembangunannya tidak menunjuk kontraktor saat membangun infrastruktur desa.
“Pengerjaannya beliau sudah bilang, jangan pakai kontraktor, supaya itu betul-betul dikerjakan oleh masyarakat. Kalau bisa padat karya.
Kalau bangun jalan ya batu, pasirnya dari desa itu supaya uang berputar di desa dan daya beli masyarakat membaik,” papar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/8/17).
Dana desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Dana itu dimaksudkan untuk mendorong kemajuan ekonomi maupun keseimbangan pembangunan antara desa dan kota. Bahkan, dana desa ini ditransfer pemerintah pusat langsung ke desa.
Presiden sejak awal selalu mengingatkan agar dana desa bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.
“Sehingga dalam pelaksanaan dana desa itu harus betul-betul dijaga jangan sampai bocor atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif,” ungkapnya.
Baca Juga Dana Desa Jumlahnya Besar, Ini Saran Jokowi Hindari Penyelewengan
Karenanya, pengawasan dan penggunaan dana desa tidak bisa dianggap sepele. Total dana desa pada 2017 mencapai Rp 60 triliun. Dari tahun ke tahun, dana ini terus mengalami peningkatan.
Jumlahnya yang tak sedikit maka membutuhkan pengawasan ekstra dari semua pihak.
“Jadi memang betul Kementerian Desa lalu aparat hukum termasuk Pemda harus betul-betul mengawasi penggunaan dana desa ini supaya sesuai dengan yang diharapkan Presiden,” tegas Teten.
Baca Juga KPK OTT Penyelewengan Dana Desa, Ini Respon Menteri Desa

