BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

INTERNASIONAL

Presiden Filipina Gratiskan Biaya Pendidikan di Seluruh Universitas Negeri

Rodrigo Duterte merupakan Presiden Filipina yang dikenal sebagai figur yang kontroversial....

Sabtu, 5 Agustus 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 4 Agustus 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita internasional terbaru →

HarianBernas.com ? Rodrigo Duterte dikenal sebagai figur yang kontroversial. Kebiasaannya berpidato sambil mengeluarkan kata-kata kasar menyebabkan presiden Filipina tersebut berulang kali memanen kecaman di dalam dan luar negeri.

Keputusannya untuk memberantas para pengedar narkoba lewat metode tembak mati di tempat kian menambah besar hujan kritikan yang dialamatkan kepadanya.

Namun Duterte sendiri nampaknya tidak ambil pusing dengan segala hal tersebut. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa terpilih sebagai presiden bukan dengan modal kekasaran semata.

Pada hari Jumat (4/8/2017), Duterte menandatangani peraturan baru mengenai penghapusan biaya pendidikan di seluruh universitas negeri.

?Pendidikan gratis di universitas dan kolese milik pemerintah adalah landasan atau pilar kuat bagi kebijakan presiden di sektor pengembangan sosial,? kata Menardo Guevarra selaku deputi senior sekretaris eksekutif kepresidenan. Ia menambahkan kalau manfaat jangka panjang dari kebijakan ini lebih besar dibandingkan permasalahan jangka pendeknya.

Kendati terlihat bermanfaat, kebijakan ini bukanlah tanpa penolakan. Menurut tim pengelola ekonomi Filipina, kebijakan ini berpotensi salah sasaran karena hanya akan membawa sedikit manfaat bagi golongan menengah ke bawah.

Mereka menjelaskan bahwa dari seluruh mahasiswa universitas negeri, hanya 12 persen di antaranya yang berasal dari keluarga miskin.

Mereka juga memperingatkan kalau kebijakan ini sangatlah memberatkan dari segi anggaran karena pemerintah Filipina harus menyediakan dana setidaknya 100 milyar peso (26,6 trilyun rupiah) per tahunnya.

Namun hal tersebut disanggah oleh anggota parlemen Franklin Drilon.

Menurut Drilon, pemerintah Filipina hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 25 milar peso per tahunnya untuk menunjang kebijakan baru ini.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita InternasionalPilar Kebijakan