CIKARANG, HarianBernas.com ? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa hal itu adalah produk mekanisme demokratis. Karenanya, Perppu tidak bisa dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan alias 'abuse of power.'
“Sangat berlebihan,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu saat berada di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat, Jumat (28/7/17).
Perppu, lanjutnya, adalah produk undang-undang yang perlu mekanisme khusus.
Setelah Perppu Ormas diterbitkan, DPR juga perlu melanjutkan mekanismenya. Fraksi-fraksi di DPR bisa setuju atau tidak setuju tentang Perppu No 2 Tahun 2017 itu.
“Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut mutlak. Dari mana?
Nggak ada,” ucap Jokowi.
Proses demokrasi itu bisa saja pengungkapan ketidaksetujuan secara terbuka terhadap pemerintah. Menurutnya, kalau tidak setuju masih ada ruang untuk protes ke Mahkamah Konstutusi.
“Kalau ada tambahan demo juga nggak apa-apa juga kan. Tidak apa-apa.
Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada,” tambahnya.

