JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan siap mengadapi gugatan yang rencananya akan dilakukan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini terkait dengan pencabutan status badan hukum oleh pemerintah melalui Kemenkumham.
“Kita siap untuk berperkara, siap untuk melayaninya,” ucap Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/17).
Yasonna mengaku tak mau ambil pusing soal rencana HTI dan ormas lainnya yang melayangkan gugatan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Ini kan negara hukum, orang-orang yang merasa tidak setuju, boleh-boleh saja. Mereka yang menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan UU, silakan,” ungkap Yasonna Laoly.
Setelah resmi dibubarkan, HTI juga tidak diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan dengan mengatasnamakan ormas tersebut.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga mengatakan hal yang sama. Kalau HTI masih nekat melakukan kegiatan berarti dianggap melanggar hukum
“Itu namanya melawan hukum,” tegas Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/17).

