JAKARTA, HarianBernas.com ? Pemerintah telah resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut,” ungkap Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/17).
Pencabutan status badan hukum HTI tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
Menurut Freddy, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administrastif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).
Di lain sisi, HTI telah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, HTI mendaftarkan gugatan pada Selasa (18/7/17).

