JAKARTA, HarianBernas.com ? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan mengumumkan pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7/17).
Ketua Umum HTI, Rokhmat S Labib mengungkapkan pemerintah salah langkah jika langsung menerbitkan surat pencabutan status badan hukum HTI. Menurutnya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum mencabut status badan hukum HTI.
“Kok bisa mengumumkan (pembubaran)? kalau menurut UU (Ormas) dulu kan harus ada SP (Surat Peringatan) sampai 3 kali, kalau menurut Perppu juga kan harusnya ada SP juga. Tapi, sampai sekarang SP tidak ada, Surat Peringatan tidak ada,” terang Rokhmat S Labib, Rabu (19/7/17).
Ia menilai jika pemerintah melalui Kemenkum HAM langsung mencabut badan hukum ormas tanpa surat pemberitahuan maka hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang otoriter.
“Kalau ini pencabutan kan semakin kelihatan rezim diktator,” ucap Rokhmat.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan mengumumkan pencabutan badan hukum HTI pada hari ini.

