YOGYAKARTA, HarianBernas.com – Kata 'khilafah' telah menjadi perdebatan publik di Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini. Kata tersebut kembali diperbincangkan menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Banyak pihak kemudian memperdebatkan konsep khilafah dengan konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Untuk menjabarkan hal tersebut, Bernas mendapat kesempatan wawancara khusus dengan Prof Dr KH Muhmmad Sirajuddin Syamsuddin MA, atau yang lebih dikenal dengan nama Din Syamsuddin.
Wawancara khusus dengan Din Syamsuddin ini berlangsung di salah satu tempat di Yogyakarta, Senin (17/7) pagi.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu, khilafah bukan istilah asing bagi umat Islam. Bahkan, nyaris di seluruh dunia meyakini bahwa khilafah merupakan ajaran sentral yang termaktub di dalam dua sumber utama hukum Islam,yaitu Alquran dan hadis.
?Seorang muslim tidak boleh menafikannya. Manusia merupakan khalifah atau pemimpin di muka bumi atau khalifatullah fil ardh.
Seperti yang disepakati oleh ulama pramodern dan modern,? kata Din Syamsudin.
Berangkat dari pengertian itu, menurut Din Syamsuddin, pada praktiknya manusia bertugas membawa misi keilahian untuk membangun bumi, termasuk mengembangkan peradaban demi kemaslahatan umat manusia. “Namun ketika khilafah dipahami sebagai kekuasaan politik, para ulama berbeda pendapat,” ujarnya.
Din Syamsuddin menjelaskan, penafsiran khilafah sebagai strategi politik lahir pasca-bubarnya kekhalifahan Utsmani di Turki pada 1924. Dalam sejarahnya, beberapa ulama mendorong pengertian khilafah sebagai lembaga politik-pemerintahan. Beberapa di antaranya, adalah pemikir Islam Rasyid Ridha, Abdul Kalam Azad dan pendiri Hizbut Tahrir (HT), Taqiyuddin An Nabhani.
?Pendirian Khilafah sebagai lembaga dan sistem politik sudah lama dikritik, termasuk oleh Ibnu Khaldun, Abduh, dan Ali Abd Raziq, bahwa khilafah historis yang pernah ada setelah masa Khulafaur Rasyidun adalah sesungguhnya kerajaan, dan Islam tidak membawa konsep tentang bentuk atau sistem pemerintahan tertentu.
Maka tidak ada kewajiban mendirikan khilafah sebagai lembaga politik-kekuasaan,? papar pria kelahiran 31 Agustus 1958 ini.
Jika dahulu An Nabhani dan Hizbut Tahrir menawarkan khalifah sebagai lembaga politik-kekuasaan, lanjut Din Syamsuddin, itu bukan merupakan kesepakatan dari mayoritas ulama.
Din menegaskan, pendirian khilafah di zaman ini tidaklah tepat. Menurutnya, konsep politik khilafah sejatinya malah semakin kabur.
?Pendirian khilafah sebagai lembaga politik-kekuasaan pada era modern adalah tidak valid dan tidak realistik, karena negara-negara muslim sudah terbentuk sebagai negara-bangsa (nation-state) dalam bentuk atau sistem pemerintahan yang beragam,? kata Din.
Konsep negera Pancasila yang disepakati oleh para founding father NKRI, ditegaskan Din, sudah tepat dan final. Bahkan, Muktamar Muhammadiyah pada 2015 menegaskan bahwa Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah atau negara kesepakatan dan kesaksian.
“Di Indonesia konsep Negara Pancasila sudah merupakan kesepakatan bangsa.
Muhammadiyah mengakuinya dalam istilah Darul Ahdi was Syahadah, atau negara kesepakatan dan kesaksian,” katanya.
Dengan kesepakatan itu, lanjut Din Syamsuddin, maka seluruh komponen bangsa harus menegakkannya. Bahkan ada kewajiban melawan segala bentuk penyimpangan yang mengancam ideologi Pancasila. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pancasila harus diluruskan.
Dalam hal ini, terdapat banyak bentuk penyimpangan, baik yang bersifat keagamaan seperti khilafah politik, maupun isme-isme lain seperti komunisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan berbagai bentuk ekstrimisme lainnya.
Karena itu, menurut Din Syamsuddin, perlu dilakukan kontekstualisasi dan penafsiran baru terhadap semboyan khilafah. “Khilafah bisa dipahami membawa pesan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan umat Islam secara nasional,” ujarnya.
Di tataran lokal, menurut Din, tafsir anyar itu diwujudkan dengan mencukupkan diri atas keberadaan MUI sebagai payung besar umat Islam. Sementara di tingkat global, peran forum komunikasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Rabithah 'Alam Islamy (Liga Muslim Dunia) mesti ditingkatkan.
Din menambahkan, khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia tidak boleh dinafikan, khususnya oleh umat Islam. Din menyarankan untuk dilakukan penafsiran baru yang kontekstual terhadap khilafah tersebut, khususnya dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila.
?Saya memahami bahwa konsep khilafah yang bersifat mondial dapat diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kemajemukan warna kulit, bahasa dan budaya yang mencerminkan kesatuan visi kehidupan atau peradaban global berdasarkan nilai-nilai Islam,? kata Din.
Manifestasi kekhilafahan hari ini, menurut Din, lebih butuh dihadirkan dalam bentuk semangat keumatan dan persaudaraan.
Jargon khalifah, tidak patut mengganggu sistem politik dan bentuk pemerintahan yang sah. “Tidak boleh mengingkari, mengubah, atau mengganti sistem politik dan pemerintahan yang ada, yakni Pancasila,” tegas Din.
Din mengistilahkan konsep kekhalifahan baru ini memerlukan “unifying, moderating, and mediating force“. Malah, bisa jadi hal ini menjadi solusi untuk masalah-masalah seputar hubungan khilafah dan Pancasila.
“Khilafah memang ajaran Islam dan tidak boleh dinafikan. Tetapi konsep Negara Pancasila tetap ditegakkan,” tegas Din.
Soal Perppu 2/2017
Terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diterbitkan pemerintah, Din Syamsuddin berpendapat bahwa Perppu tersebut belum terlalu diperlukan.
Perppu baru bisa dikeluarkan apabila kondisi mendesak dan memaksa.
“Perppu tentu kewenangan Presiden (Joko Widodo). Itu dikeluarkan sejauh yang saya ketahui keadaan yang sangat genting,” kata Din.
Menurut Din, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan lain ketimbang mengeluarkan Perppu. Apalagi, Perppu memberikan kewenangan pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan.
“Terkait pembubaran ormas, negara perlu berhati-hati karena itu hak konstitusional kebebasan berserikat dan berkelompok yang dijamin UUD,” tegasnya.
Menurut Din, upaya dialog harus lebih diutamakan agar sekelompok masyarakat itu kembali berpegang teguh pada Pancasila.
Din menduga kelompok-kelompok tersebut muncul dari generasi baru dan milenial yang terpengaruh pemikiran globalisasi seperti marxisme, khilafah, kapitalisme, dan liberalisme.
?Kalau dibubarkan, nanti bisa saja mereka membentuk organisasi baru dengan nama lain dan lebih militan,? katanya.
Jika ingin menyasar kelompok anti-Pancasila, Din berpendapat pemerintah harus menerapkan keadilan menyeluruh. ?Jangan ada anggapan Perppu sengaja dibuat untuk menyasar kelompok-kelompok tertentu,? katanya.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar, menyatakan Perppu No 2 tahun 2017 diterbitkan dalam situasi yang tidak pas. ?Secara formil dan materiil sebenarnya Perppu itu tidak pas. Perppu itu seharusnya dikeluarkan ketika DPR sedang tidak bersidang. Ini DPR sedang bersidang,? kata Zainal saat ditemui di Balairung kampus UGM.
Menurutnya, Perppu tersebut berpotensi melanggar hak asasi lantaran kebebasan berserikat dan berkumpul itu diatur dalam konstitusi. ?Logikanya, yang namanya kewenangan itu harusnya dikontrol oleh negara.
Makanya (pembubaran) harus ada putusan pengadilan. Kita sama-sama membenci radikalisme, tapi jangan dikangkangi juga,? katanya.(jay)
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Din Syamsuddin: Pancasila Sudah Final?
YOGYAKARTA HarianBernas com Kata khilafah telah menjadi perdebatan publik di Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini Kata tersebut kembali diperbincangkan...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




