HarianBernas.com ? Adanya sejumlah anggota Partai Golkar yang terlibat dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK, rupanya membuat elektabilitas dan citra Partai Golkar menjadi rusak. Hal ini dibeberkan oleh Ahmad Doli Kurnia, Politisi Partai Golkar.
“Survei internal yang dilakukan menunjukkan suara Golkar merosot ke angka 11 persen, padahal pada pemilu 2014 lalu Golkar meraih 14,75 persen suara.
Dan 67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus e-KTP,” kata Kurnia pada Senin (17/7).
Kurnia juga menambahkan, banyaknya gagasan miring yang ada di Pansus Hak Angket KPK kebanyakan dilontarkan oleh politisi partai Golkar.
Salah satunya adalah ide pembekuan anggaran KPK. Ini tentu membuat citra Partai Golkar menjadi rusak.
Adanya Pansus Hak Angket KPK yang diketuai dari fraksi Partai Glokar ini, terus mendapat penolakan yang keras dari publik.
Apabila kasus e-KTP didiamkan semakin lama, ini akan membuat Partai Golkar mengalami kerugian.
Minggu lalu, Pansus Hak Angket KPK berkunjung ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk koordinasi antar lembaga.
Sebagai contoh di Mabes Polri, Agun Gunandjar, Ketua Pansus Hak Angket KPK, membeberkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meminta dukungan kepolisian tentang hal yang dilakukan Pansus sehingga bisa berjalan dengan efisien dan efektif.
“Yang kami minta dukungan peran Polri untuk dapat tugas penyelidikan yang dilakukan Pansus bisa berjalan efektif dan efisien yang tentunya tidak menimbulkan hal yang justru kontraproduktif misalnya menghindari mobilisasi massa atau hal lain yang membuat gaduh,” kata Agun, pada Rabu (12/7) lalu.
Sedangkan ketika berkunjung ke Kejaksaan Agung, pertemuan tersebut untuk berkoordinasi.
“Yang kita bahas adalah secara umum bagaimana koordinasi hubungan antar lembaga penegak hukum, bagaimana mekanisme kerjanya dan sejauh mana hasilnya, tentunya dalam setiap proses penegakan hukum itu ada hal yang perlu didiskusikan, dikomentari dan dikenali dengan lebih baik,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo.

