HarianBernas.com ? Rencana ormas (organisasi kemasyarakatan) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggugat Perppu Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdengar sampai ke telinga Presiden Jokowi. Dirinya mempersilakan jika ada yang akan menggugat perppu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas silakan tempuh jalur hukum,” papar Jokowi di kampus Akademi Bela Negara pada Minggu (16/7).
Ditegaskan pula olehnya, bahwa Perppu Ormas sudah tidak bisa ditawar.
Ini karena adanya ormas anti Pancasila yang mengancam ideologi, sosial-budaya, dan kedaulatan Indonesia.
Terbitnya perppu ormas ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya pada Indonesia.
“Negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Saya tidak mau itu dibiarkan,” kata Jokowi dengan tegas.
Banyak reaksi keras dari beberapa pihak yang tidak setuju terkait dengan diterbitkannya Perppu Ormas ini. Ada yang menganggap aturan ini belum diperlukan, murahan, dan berlebihan.
Ada penghapusan beberapa pasal pada perppu ini.
Yaitu tahapan pemberian sanksi pada ormas yang menyeleweng. Apabila sebelumnya, pemberian sanksi melalui belasan tahap, sekarang pemberian sanksi bisa dilakukan dengan segera, bahkan tanpa peringatan sekalipun.

