JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo menanggapi polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menyatakan bagi yang tidak setuju dengan Perppu Ormas bisa menempuh jalur hukum. Jokowi bertanya, jika ada ormas yang menolak dan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, apakah akan dibiarkan?
“Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini.
Tidak,” tegas Presiden saat memberi sambutan peresmian Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasional Demokrat di kawasan Pancora, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/17).
Meski ada pihak yang tak setuju, Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan. Menurutnya, negara harus berani mengendalikan dan mengontrol kebebasan berkelompok dan berpendapat karena itulah fungsi negara.
Presiden Jokowi kembali menegaskan bagi yang tidak setuju dengan Perppu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisa menggugatnya lewat jalur hukum.
“Yang terakhir, yang tidak setuju dengan Perppu Ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum.
Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum.
Tapi yang kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirong-rong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang merong-rong NKRI kita,” katanya.

