BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Masyrakat Menilai Pemerintah Tidak Otoriter Terkait Perppu Ormas

Diterbitkannya Perppu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017...

Senin, 17 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com ? Diterbitkannya Perppu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, membuat banyak orang berpandangan negatif pada pemerintah. Untuk itu, masyarakat diminta untuk melihat perppu ini dari kacamata positif.

Ini dibeberkan oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ia tidak setuju jika pemerintah dikatakan bersikap otoriter dan diktator.

“Justru dalam sistem demokrasi kita memerlukan hadirnya kepemimpinan negara.

Jangan biarkan semua orang bebas bablas tanpa kontrol, tanpa kendali,” kata Jimly di Jakarta, pada Sabtu (15/7) lalu.

Tidak ada lagi langkah otoriter yang diambil pemerintah, karena masa kerja rezim hanya lima tahun saja.

Jimly menilai bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia adalah lazim. Walaupun begitu, perlu ada batasan jika kebebasan menimbulkan konflik.

?Pendapat pribadi oke, tapi begitu bergerak sebagai organisasi, itu masalah. UU harus membatasi.” Paparnya.

Pihak yang dengan tegas tidak terima dengan diterbitkannya perppu ormas adalah Hibut Tahrir Indonesia (HTI).

Ormas ini dianggap menyebarkan ideologi yang bersimpangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

HTI menilai bahwa ini menjadi salah satu jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan ormas tertentu. Lewat Yusril Ihza Mahendra, ketua tim kuasa hukum, HTI akan mengajukan judicial review atas Perppu 2/201 pada Mahkamah Konstitusi.

“Kami melawan melalui pengadilan, kami sedang menyusun draft permohonan uji materil Perppu Ormas kepada MK,” ujar Yusril saat jumpa pers beberapa waktu lalu.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan