HarianBernas.com ? Banyak pihak yang menyebutkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan secara dadakan. Dikonfirmasi oleh Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, bahwa perppu ormas ini sudah dikaji dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
“Pemerintah di dalam mengusulkan Perppu yang nanti akan dibahas oleh DPR, saya kira tidak dadakan.
Mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada,” ujar Tjahjo di Jakarta, pada Sabtu (15/7) lalu.
Ada banyak pihak yang ikut dalam pengkajian perppu ormas ini seperti pakar agama, pakar sosial, dan pakar hukum. Sebelumnya, perppu ormas sudah diserahkan pada DPR. Sehingga, sekarang ini bagaimana mekanisme pembahasan perppu ormas diserahkan ke DPR.
Dalam perppu ormas ini, ada pasal yang berkaitan dengan penghapusan pembubaran ormas lewat pengadilan.
Ini dikatakan oleh Yandri Susanto, Ketua DPP PAN. Menurutnya, apabila terlalu rumit jika lewat pengadilan, maka mekanismenya saja yang perlu disederhanakan.
“Jangan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri yang memutus (pembubaran ormas), itu kelemahan terbesar dalam Perppu ini,” papar Yandri.
Dirinya meminta agar pihak yang membubarkan tidak hanya pemerintah saja. Karena, besar kemungkinan ini hanya tafsiran tunggal, dan kelak mengganggu kebebasan berpendapat di masyarakat.
?Di Perppu ini tidak ada ruang (pembelaan).
Saya khawatir ini akan buat gaduh, kalau buat gaduh kan tidak menyelesaikan masalah,” lanjutnya.
Adapun fraksi yang belum memutuskan akan menolak atau menerima perppu ormas ini. Yaitu Partai Gerindra. Ini dikatakan oleh Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Pihaknya sedang mendalami dan mengkaji perppu ormas ini.
Walaupun begitu, menurut Fadli ada dua kecacatan dalam perppu ini. Pertama cacat substansial, karena perppu sudah melanggar kebebasan berserikat. Dan yang kedua cacat prosedural karena dikeluarkan tidak dalam kebutuhan yang mendesak.

