HarianBernas.com ? Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, membuat beberapa Organisasi kemasyarakatan (ormas) dicabut izinnya. Walaupun begitu, mereka masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait permohonan peradilan.
Hal ini dibeberkan oleh Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam).
“Karena setelah Perppu Ormas ini keluar, toh suatu saat nanti ada ormas yang nyata dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, menentang NKRI, dan tatkala dinyatakan dicabut izinnya masih berhak untuk masuk ke ranah peradilan. Masih berhak untuk menggugat,” ujarnya di Jakarta pada Jumat (14/7).
Ini menjadi salah satu cerminan demokrasi bernegara dan berbangsa yang mematuhi batasan.
“Apa ini (hak menggugat) bukan demokrasi? Demokratis kan.
Demokrasi kebebasan itu telah diberikan seluas-luasnya, tapi bukan kebebasan yang tanpa batas, ada batasan itu, ada hukum undang-undang,” ujarnya dengan tegas.
Terbitnya perppu ini memang menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mempersilakan jika ada ormas yang dibubarkan lewat perppu ini mengajukan uji materi.
“Prinsipnya memang pasif, menanti perkara yang masuk ke sini,” kata Arief di Kantor MK Jakarta pada Jumat (14/7).

