Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

AJI: Perppu Ormas Mengabaikan Hukum

Oleh: Redaksi Bernas•13 Juli 2017
AJI: Perppu Ormas Mengabaikan Hukum
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), rupanya menuai tanggapan dari berbagai pihak..."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com ? Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), rupanya menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

AJI menilai bahwa perppu ini mengabaikan demokrasi dan hukum. Bahkan nantinya, perppu ini akan memberantas kebebasan berserikat.

Dengan adanya Perppu Ormas ini, membuat seluruh mekanisme uji lembaga peradilan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dihapuskan. Hal ini dibeberkan oleh Suwarjono, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Sebelumnya, UU Ormas sendiri sudah menuai banyak kritikan.

Menurut Suwarjono, UU Orman berpotensi untuk menjadi pasal karet. Walaupun begitu, UU Ormas mengatur mekanisme pembubaran lewat putusan lembaga peradilan.

Harus diuji, diperiksa, diadili, dan diputuskan apakah ormas tersebut melanggar hukum atau tidak lewat lembaga pengadilan.

?Jika ada kekurangan UU Ormas, silahkan revisi bersama DPR.

Bukannya mengeluarkan Perppu dengan menghapus bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat yang sudah dijamin Konstitusi.

AJI menuntut proses pembubaran organisasi apapun harus melalui pengadilan yang adil dan transparan,? ujar Suwarjono, pada Kamis (13/7).

Namun dengan adanya perppu ormas, seluruh tahapan pembubaran dicabut semuanya. Perppu Ormas seolah-olah membuat pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membubarkan ormas dengan sepihak.

?Perppu Ormas ini menempatkan pemerintah menjadi penafsir tunggal dalam menilai sebuah ormas layak dibubarkan atau tidak.

Perppu tidak membuka ruang bagi lembaga peradilan untuk menguji apakah dasar-dasar pembubaran ormas yang dinyatakan pemerintah sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ini berpotensi menjadi pasal yang menindas,? ujar Suwarjono.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram