Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Kuasa Hukum HTI Punya Cara Lain Tolak Perppu Ormas

Oleh: Redaksi Bernas•12 Juli 2017
Kuasa Hukum HTI Punya Cara Lain Tolak Perppu Ormas
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempermasalahkan salah satu pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017..."

🗓️ Dipublikasikan pada 12 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempermasalahkan salah satu pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pasal yang dimaksud HTI terkait dengan hukuman ormas dan para anggotannya.

Menurut kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra, pasal tersebut tidak jelas dan bisa mengakibatkan banyak orang masuk penjara.

“Di satu pihak ia mengatur kejahatan korporasi, di lain pihak ia mengatur sanksi bagi orang yang menjadi anggota organisasi. Bisa bayangkan bila ormas itu punya satu juta anggota,” terang Yusril Mahendra di Kantor DPP HTI, Jakarta, Rabu (12/7/17).

Yusril menyampaikan HTI telah menyiapkan cara lain agar tidak dibubarkan oleh pemerintah selama proses persidangan.

HTI, kata Yusril, berencana meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela.

“Saya tentu akan meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela. Sebelum putusan in belum memiliki kekuatan hukum final, maka keputusan Menkumham yang mencabut status badan hukum yang berakibat pembubaran kepada HTI itu ditunda pelaksanaannya, sampai ada keputusan Mahkamah Agung yang memiliki keputusan hukum tetap,” ungkap Yusril.

Pihaknya memastikan HTI tetap melawan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut. Jika ada ingin berdemo menolak Perppu, menurutnya diperbolehkan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram