JAKARTA, HarianBernas.com ? Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017. Perppu ini untuk menggantikan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengimbau pemerintah agar penerbitan Perppu ini tak hanya menyasar pada satu ormas. Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa?adi memberikan dukungan terhadap pemerintah atas terbitnya Perppu 2/2017 itu.
“MUI dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan.
Karena UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai,” ungkap Zainut, Rabu (12/7/17).
Zainut mengungkapkan mekanisme perubahan UU melalui Dewan Perwakilan Rakyat memakan waktu yang cukup lama. Sementara, pemerintah dituntut segera mengambil langkah-langkah hukum untuk mengatasi ormas yang membahayakan eksistensi negara Indonesia. MUI, katanya, mengimbau pemerintah bisa menggunakan Perppu 2/2017 untuk kepentingan yang mendesak dan bersifat penting
Pihaknya berharap Perppu 2/2017 tak hanya untuk pembubaran ormas tetapi juga kepada ormas yang anti-Pancasila dan anti-NKRI.
“MUI mengharapkan bahwa Perppu tersebut tidak hanya menyasar kepada salah satu ormas saja, tetapi semua ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI,” tegasnya.

