JAKARTA, HarianBernas.com ? Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mereka (para guru besar) sangat khawatir bergulirnya hak angket di DPR itu akan melemahkan KPK dan minta Presiden menaruh perhatian terhadap masalah ini. Tapi saya sampaikan bahwa hak angket itu domainnya DPR, jadi kita tidak bisa intervensi,” ungkap Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/7/17).
Teten pun meminta para guru besar yang kemarin datang ke kantornya tidak perlu khawatir akan hak angket KPK.
Ia menegaskan komitmen Presiden ingin terus memperkuat KPK dan tetap menjaga KPK sebagai lembaga yang independen. “Jangan khawatir lah dari sisi pemerintah, bahwa Presiden tidak ingin perlemah KPK,” tegasnya.
Menurut, ketegasan Presiden dalam melindungi KPK menolak revisi UU KPK yang berulang kali digulirkan DPR. Di lain sisi, Panitia Khusus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik dan ditolak berbagai pihak. Pansus ini muncul setelah penyidikan dugaan kasus korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah anggota DPR RI.

