JAKARTA, HarianBernas.com ? Bisnis minimarket kian menjamur di masyarakat tak hanya di perkotaan. Rencananya, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengantur bisnis minimarket. Hal ini dilakukan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan ada tiga hal yang akan diatur, yakni terkait zonasi, persentase kepemilikan, dan persentase barang yang dijual.
“Mestinya tahun ini (aturannya keluar).
Ini Perpres (usulan) dari Kemendag, mereka lagi menuntaskannya,” ungkap Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/6/17) malam.
Pertama, Pemerintah akan mengatur tentang zonasi minimarket. Pendiriannya hanya diperbolehkan di lokasi-lokasi tertentu. Lokasi yang dimaksud dipastikan tidak berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak boleh masuk ke pemukiman penduduk.
Aturan kedua tentang persentase kepemilikan.
Pemerintah akan mengatur berapa persen bisnis minimarket yang boleh dikuasai oleh grup usaha atau pengusaha kakap. Selanjutnya persentase tersebut akan menjadi acuan pengembangan waralaba.
Terakhir, Pemerintah ingin agar barang-barang yang dijual di minimarket bukan merek milik grup usaha sendiri. “Jangan sampai merek sendiri yang mendominasi, supaya pabrik lain termasuk UKM bisa masuk ke situ,” tegas Darmin.
Pihaknya mengakui masuknya produk UKM ke minimarket bukan perkara yang mudah. Sebab, barang-barang yang dijual harus memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Standar Nasional (BSN).