JAKARTA, HarianBernas.com – Paska vonis Basuki T Purnama, muncul desakan terhadap Polri, agar Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habieb Rizieq Shihab diproses.
Sebut saja, sejumlah kalangan melaporkan Rizieq terkait dengan ujaran kebencian. Di antaranya soal logo Bank Indonesia pada uang rupiah baru yang menurut Rizieq terdapat gambar palu-arit (simbol komunis). Rizieq juga diadukan dalam berbagai kasus, seperti penistaan agama.
Dari sekian banyak kasus, baru satu yang menjerat Rizieq sebagai tersangka, yaitu penodaan terhadap simbol negara, Pancasila, yang diproses Polda Jawa Barat.
Berikut ini deretan pengaduan publik kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian Rizieq.
- 27 Oktober 2016 (1)
Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq ke Kepolisian Daerah Jawa Barat karena dianggap menodai Pancasila, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 320 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- 26 Desember 2016 (2)
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq terkait dengan ceramah Imam Besar FPI itu dalam situs YouTube yang dianggap melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizieq dituduh melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 27 Desember 2016 (3)
Student Peace Institute melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
- 30 Desember 2016 (4)
Laporan dugaan ujaran kebencian juga dibuat Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama). Ucapan Rizieq dinilai memecah-belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, memecah-belah umat Islam, serta menimbulkan rasa benci terhadap sesama.
- 8 Januari 2017 (5)
Jaringan Intelektual Muda Antifitnah melaporkan Rizieq perihal ceramahnya soal mata uang baru berlogo “palu-arit” ke Polda Metro Jaya.
Rizieq dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
- 10 Januari 2017 (6)
Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya. Menurut Solmet, warga negara Indonesia merasa tersinggung karena tidak terima dengan pernyataan Rizieq ihwal logo palu-arit dalam lembaran uang rupiah baru.
- 25 Januari 2017 (7)
Kepala Polda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, menyampaikan ada yang melaporkan pemimpin FPI, Rizieq Syihab, mengenai ucapan bahasa Sunda sampurasun yang diplesetkan menjadi “campur racun”.
Pelapornya adalah Angkatan Muda Siliwangi pada 24 November 2015 ke SPKT Polda Jabar dengan nomor surat LPB/967/XI/2015/JABAR tertanggal 24 November 2015. Kasus ini tengah ditangani Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar.
- Tanah Megamendung
Anton juga menyebutkan bahwa Rizieq Syihab diduga terkait dengan penyerobotan dan pemilikan tanah negara tanpa hak. “Kami masih menyelidiki.
Itu baru dugaan,” ujar Anton pda 25 Januari 2017. Tanah yang dimaksud, yaitu lahan Perhutani di Megamendung, Bogor, dekat rumah Rizieq.
- 30 Januari 2017
Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, melaporkan penyebaran konten berbau pornografi yang diduga Rizieq Syihab dan Firza Husein ke Polda Metro Jaya.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan yaitu kasus dugaan pornografi via percakapan media sosial, yang diduga dilakukan antara Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habieb Rizieq Shihab dan Firza Husein. Dan kasus ini terus memanas.
Ditambah, Rizieq mangkir saat dilakukan beberapa kali pemanggilan oleh penyidik Polda Metro Jaya, menambah kasus ini menjadi liar.
Bahkan, muncul tanda tanya mengapa Rizieq malah memilih ke luar negeri ketimbang penuhi panggilan?
Atau apakah memang Rizieq tak mau terjebak dalam kubangan yang dianggap memfitnah dirinya dan mendiskriditkannya.
Sebagai warga negara yang baik seharusnya Rizie hadir guna menjelaskan soal tudingan tersebut, agar “bola” ini tidak tambah memanas, yang mengakibatkan ia malah menjadi tersudutkan. Salah seorang pentolan yang getol agar Ahok dipenjara tersebut, sebenarnya mempunyai hak untuk menjelaskan dan melawan tuduhan lewat proses hukum.
Namun, Rizieq Shihab malah kembali ke Arab Saudi setelah sempat beberapa hari singgah di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal polisi tengah menantinya untuk diperiksa sebagai saksi kasus pornografi berupa chat seks yang diduga melibatkan dirinya dan tersangka pemufakatan makar Firza Husein.
“Info yang diterima teman-teman, Habib (Rizieq) berada di Arab Saudi,” ujar Ketua Bantuan Hukum FPI sekaligus pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro.
Namun Sugito menyangkal alasan Rizieq kembali ke Arab Saudi Untuk menghindari proses hukum yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya.
“Bukan kami menghindari.
Ini kan kasus yang sangat politis dan cenderung sebagai kriminalisasi ulama,” tutur dia.
Menurut dia, Rizieq Shihab kembali terbang ke Arab Saudi lantaran ingin konsentrasi ibadah. Berdasarkan informasi yang didapat, Rizieq Shihab rencananya akan berada di Tanah Suci hingga Ramadan.
“Yang saya dengar begitu, bahwa Habib (Rizieq) mau konsentrasi ibadah sajalah daripada hiruk-pikuk yang tidak produktif. Ini sudah kriminalisasi dan pemaksaan kehendak,” ucap Sugi.
Jadi Tersangka
Rizieq tersebut, dinilai ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Effendy Saragih, bahwa fakta-fakta dan barang bukti yang dikumpulkan penyidik terkait kasus pornografi ini telah memenuhi unsur pidana.
Dengan begitu, Rizieq dan Firza bisa saja ditetapkan sebagai tersangka.
“Sesuai dengan fakta-fakta yang kita lihat, ya sudah cukup (jadi tersangka),” ujar Effendy.
Bukan hanya Rizieq Shihab dan Firza yang diduga ada di dalam konten tersebut. Penyebar konten mesum itu di media sosial juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
“Mestinya penyebarnya kena juga. Tapi kan yang bersangkutan (Firza) juga yang (diduga) mengirimkan ke pihak lain,” tutur dia.
Effendy menjelaskan, perbuatan Rizieq dan Firza tersebut memenuhi Pasal UU Pornografi mengenai menyuruh menjadi model, membuat atau memproduksi, dan menyimpan konten pornografi.
“(Ancaman pidananya) cukup berat ya, 12 tahun kalau enggak salah di UU Pornografi,” kata Effendy.
Kasus pornografi berupa chat seks yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan Firza Husein ini sempat viral di dunia maya pada akhir Januari 2017.
Polisi bertindak cepat dan meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Firza Husein pertama kali diperiksa saat ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, atas kasus dugaan pemufakatan makar. Namun kini, penahanannya telah ditangguhkan.
Saat ditahan, polisi menggeledah rumah Firza dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus pornografi tersebut.
Pengacara pemimpin tinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, menegaskan kasus yang menyandung kliennya bermuatan politik. Oleh sebab itu, Rizieq tidak akan memenuhi panggilan penyidik kepolisian.
“Habib Rizieq tidak akan datang sampai kapan pun.
Ini bentuk perlawanan karena ini (kasus obrolan porno via aplikasi Android) bermuatan politik,” kata Kapitra.
Kapitra mengatakan, pihak keluarga Rizieq tidak terima kasus yang melibatkan Firza Husein menyeret Rizieq Shihab.
“Karena itulah mereka bermunajat, berdoa agar diberi kekuatan,” kata dia.
Mabes Polri, kata dia, seharusnya menangkap pihak yang mendistribusikan foto dan obrolan mesum yang tersebar itu.
“Apa itu tidak melanggar hukum bila ada perempuan yang memiliki dokumentasi pribadi malah disebarkan. Jadi, yang jahat itu yang menyebarkan dan memfitnah, bukan orang yang difitnah dan dikejar bak buronan,” ujar Kapitra.
Kapitra Ampera menambahkan, Rizieq tidak hadir lantaran pemanggilan dirinya tidak sesuai dengan koridor hukum.
“Beliau mengatakan bahwa dia tidak datang dengan alasan pertama bahwa ini bukan penegakan hukum tapi Habib Rizieq mau dilemparkan dalam turbulensi moralitas,” kata Kapitra Ampera.
Menurut Kapitra, adanya isu mengenai penjemputan paksa terhadap Rizieq sengaja disebutkan agar mendegradasi kredibilitas Rizieq di mata pendukungnya.
Jadi tidak lagi di situ berpedoman pada aturan hukum atau konstruksi hukum tetapi pada kepentingan lain yang mendiskreditkan dan jatuhkan harkat martabatnya sehingga yang ingin dicapai adalah hilangnya kepercayaan umat kepada beliau. Itu alasan Habib Rizieq tidak mau datang,” beber Kapitra.
Kapitra mengungkapkan Rizieq tidak mengerti surat panggilan yang dilayangkan Polda Metro kepada dirinya.
Menurut Kapitra, Rizieq tidak mengerti sebab dia harus dipanggil sementara dia tidak terkait terhadap kasus itu.
“Karena perkara itu tidak berkaitan sama sekali dengan Habib Rizieq.
Perkara itu tidak ada sangkut pautnya dan diduga perkara itu direkayasa untuk jadi sebuah perkara untuk menargetkan Habib Rizieq terlibat di dalamnya,” tandas Kapitra.
Sementara itu Pakar Hukum Pidana Mudzakir saat dimintai pendapat apakah kasus Rizieq berbau fitnah, seperti yang terlontar dari pihak Rizieq, menilai bahwa untuk menilai, apakah fitnah yaitu dengan mengecek tindak pidana apa yang disangkakan dan dijadikan pemanggilan.
Selain itu, alat bukti apakah yang dijadikan dasar untuk buktikan keterlibatan Rizieq Shihab sehingga sampai menjadi tersangka. Dan pemanggilannya kedudukannya sebagai saksi, tersangja, atau lainnya.
“Mengapa tindak pidana yang dilaporkan ke polisi dan lebih serius mengancam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Novel Baswedan kok tidak diproses segera dan jadi prioritas,” tanya Mudzakir.
Dengan penilaian itu, sambung Mudzakir hasilnya nanti akan dibaca oleh masyarakat fitnah atau tidak. Jika memproses difitnah maka penegak hukum akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena menyalahgunakan kewenangannya.
Soal sikap Rizieq yang masih bersikeras tak mau hadiri penggilan Polri, ia menyebut semua warga harus patuh kepada hukum apabila, apabila penegak hukum independen tidak sebagai alat pihak lain.
Profesional, tidak berpihak atau obyektif dan dapat diuji oleh siapa saja hasilnya akan sama.
“Tidak diskriminatif, tidak menyalahgunakan wewenang baik untuk dirinya dan keluarganya atau orang lain atau penguasa,”tegasnya.
Sejalan dengan Mudzakir, pengamat politik hukum Martimus Amin menjelaskan, soal kasus tersebut fitnah dan mendiskriditkan Rizieq, yang jelas hal itu ranah privat. Tidak ada atutan hukum yang dilanggar.
Martimus yang merupakan Penggiat politik dan hukum dari The Indonesian Reform, menjabarkan kasus Rizieq tersebut. Pertama, konten audio percakapan dan chatting diupload dan tersebar melalu siitus baladacintarizieq.
“Sudah bisa ditebak dari nama situs saja memang sengaja dibuat untuk maksud tertentu.
Skenario mendiskreditkan dan mengkriminalisasikan HRS. Infonya pemilik situs adalah warga keturunan yang rasis dan sangat anti pribumi,” jelas Amin.
Kedua, lanjut dia, menyangkut asal konten dan di-upload oleh situs tersebut.
“Pertanyaan menarik dapat kita korek dari keterangan Firza sewaktu pemeriksaan dirinya terkait kasus dugaan makar, hp (handphone-nya) disita oleh aparat kepolisian. Setelah dikembalikan barulah konten tersebar via situs baladacintarizieq,” terangnya.
Kemudian apa hubungan dengan HRS?
Ia menilai aneh hanya sekedar percakapan dan audio tidak jelas bahkan diduga hasil rekayasa, serta disebarkan orang lain, tapi justru HRS dan istrinya dipanggil oleh kepolisian dan diancam ditersangkakan.
“Peristiwa dan delik pidana apa diperbuatnya?” tegas Amin.
“Apakah penegakan hukum sejak dipimpin presiden Jokowi sudah sedemikian ngawur,” tanyanya lagi.
Menurut dia, sebetulnya panggilan terhadap HRS dapat ditebak dengan mudah. Semua ini terkait dengan sikap HRS yang tetap istiqomah menuntut Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dipenjarakan dalam kasus menista agama.
“Dengan melalui pemeriksaan kasus ini polisi sengaja ingin mengganggu psikologi HRS dan keluarganya. Dengan kata ingin mempermalukan ke publik dan membuat keharmonisan rumah tangganya berantakan,” tengarainya.
Ketimbang fokus kasus Firza, lanjut dia, kepolisian seharusnya bertindak mengusut video SARA Ahok yang jelas-jelas berpotensi memecah belah NKRI.
Juga terhadap Steven Hadisurya Sulistyo yang begitu sadis menghina pribumi termasuk polisi dengan sebutan 'Tiko' alias tikus got.
“Meski kita hidup di era kemerdekaan tetapi kenyataannya seperti di zaman penjajahan Belanda saja,” cetusnya.
Dari Polri sendiri memastikan, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan ahli telematika Dr Abimanyu untuk menelisik keaslian foto porno sosok yang diduga Firza. Dari hasil pemeriksaan ahli dipastikan bahwa foto tersebut asli.
“Ahli telematika membenarkan bahwa foto tersebut asli, bukan rekayasa,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.
Argo menambahkan, ahli telematika hanya menelisik keaslian foto porno di situs tidak sampai meneliti masalah percakapannya. “Ya intinya bahwa foto porno yang tersebar di medsos itu asli, foto-foto (porno) yang beredar itu lho,” jelas Argo.
Ahli face recognition dari Inafis Polri Hery Cahyono mengatakan, dari hasil pengenalan wajah terhadap foto yang tersebar di medsos identik dengan Firza Husein. Hery juga menyebut bahwa foto tersebut asli, bukan rekayasa.
“Ya, baik dari sistem algoritma yang saya sebut tadi, dia automatically, jadi hasilnya secara otomatis akan match,” tegas Hery.
Hery menjelaskan, pemeriksaan tersebut menggunakan metoda algoritma geometrik wajah dengan alat yang dimiliki Inafis.
Ahli mencocokkan foto-foto barang bukti dengan foto wajah Firza yang diambil langsung ketika pemeriksaan pada 4 Februari lalu di Mako Brimob.
“Jadi ketika kami mendapatkan barang bukti dari penyidik ada tiga keping CD, yang di dalamnya ada data-data berkaitan dengan foto-foto tersebut.
Kita bandingkan pada saat itu tanggal 4 Februari kita melaksanakan pemeriksaan secara langsung, kita memotret wajah dari FH ini, kemudian kita membandingkan dengan sistem yang ada di kami,” papar Hery.
“Jadi, saya tekankan, algoritma geometrik wajah ini, dia mendeteksi. Jadi mungkin secara detailnya, ada sistem-sistem yang dia memetakan ada titik-titik geometrik wajah ini. Jadi meski pun dia berkerudung atau dia ada rambutnya, dia secara sistem bisa membaca seperti itu,” lanjutnya.
Ia melanjutkan, pengambilan foto Firza tersebut diambil dari 8 angle yang berbeda.
Sehingga pemeriksaan dari sistem algoritma geometrik ini memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi.
Jangan Kabur
Ketidahadiran Rizieq membuat Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari meradang. Eva mendesak Rizieq Shihab untuk mendatangi kepolisian.
“Ahli politisasi (agama) kok takut politisasi ya? Lawan dong, tegakkan kebenaran seperti slogan beliau,” tegas Eva.
Eva mengingatkan proses hukum di Indonesia melalui jalur pengadilan.
Ia pun mencontohkan sikap FPI yang sering mendatangi pengadilan saat kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Saya harap Rizieq seperti Pak Ahok jadi WNI yang baik dan patuh, dan menjunjung hukum,” kata Anggota Komisi XI DPR itu.
“Jangan lari, kebenaran kan enggak bisa tegak kalau beliau lari,” tambah Eva.
Politisi NasDem Effendi Choirie juga meminta Rizieq penuhi panggilan polisi. Sebab semua warga negara sama di depan hukum, dan harus diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku di negeri ini.
Termasuk terhadap Rizieq Shihab, dia pun harus diproses, menurut Politikus NasDem ini.
“Kalau lari ke luar negeri harus masuk DPO. Interpol bekerja menangkap dia,” ujar Gus Coi.
Berbeda dengan kedua politisi pendukung Ahok tersebut.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut penjemputan paksa pemimpin FPI Rizieq Shihab oleh penyidik Polda Metro Jaya, hanya bisa dilakukan apabila seseorang mangkir dari panggilan polisi sebanyak tiga kali tanpa alasan yang sah.
“Kalau sudah dipanggil beberapa kali dan ada alasan sah, berarti belum ada alasan untuk jemput paksa,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, polisi kurang tepat menjemput paksa Rizieq. Sebab, pihak Rizieq telah memberikan alasan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik lantaran tengah beribadah umrah di Tanah Suci.
“Kemarin Habib Rizieq tidak bisa hadir karena umrah. Kan tidak bisa (dijemput paksa) karena alasannya sah,” tutur dia.
Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku heran terhadap sikap penegak hukum, terutama kepolisian yang saat ini cenderung menyasar kelompok tertentu.
Dia berharap polisi bersikap adil dan profesional terhadap seluruh rakyat Indonesia.
Dukungan Agar Rizieq tak hadir disampaikan Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas.
“Jadi saya bilang enggak usah pulang. Habib yang begitu besarnya nama beliau sebagai ulama dan habib pula, kok mau datang hanya untuk perkara ecek-ecek,” kata Sri Bintang.
Sri Bintang pun menilai berlebihan sikap polisi meminta bantuan interpol untuk mencari Habib Rizieq.
Karena Getol Dikasus Ahok
Kuasa hukum imam besar FPI Habib Rizieq Syihab, Kapitra Ampera menyebut kasus yang menimpa kliennya itu terkait dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kapitra menyebut Rizieq diusut karena dia mengusut kasus Ahok.
“Beliau ikut dalam mengawal pengadilan yang memutus Basuki Tjahaja Purnama bersalah,” kata Kapitra.
Kapitra juga menerangkan Rizieq sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang sekarang sedang diproses di Polda Metro Jaya soal 'baladacintarizieq'.
Kasus tersebut seolah-olah direkayasa untuk membidik Rizieq terlibat di dalamnya.
“Karena perkara itu tidak berkaitan sama sekali dengan Habib Rizieq Syihab. Perkara itu tidak ada sangkut-pautnya dan perkara itu kan rekayasa untuk menargetkan Habib Rizieq terlibat di dalamnya, dikait-kaitkan di dalamnya, karena apa?” terangnya.
Selain itu, Kapitra mengungkapkan pesan Rizieq tentang mengapa dia seolah-olah dibidik dalam kasus tersebut. Berikut ini adalah 9 alasan pengusutan kasus 'baladacintarizieq' versi Kapitra:
1.
Karena beliau memimpin aksi Bela Islam.
2. Beliau ikut andil dalam kekalahan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada.
3. Beliau ikut dalam mengawal pengadilan yang memutus Basuki Tjahaja Purnama bersalah.
4.
Beliau sangat concern menyuarakan atas ketidakadilan dan intervensi-intervensi yang disebut dengan istilah merubah naga menjadi cacing.
5.
Beliau orang yang sangat istiqomah melawan fitnah dan lawan kriminalisasi ulama.
6.
Beliau selalu setia kepada rakyat miskin dan melawan penggusuran dan pengangguran.
7.
Beliau selalu setia kepada NKRI dan Pancasila sehingga menolak penjajahan dari pihak asing. Apakah itu dalam bentuk ekonomi maupun bentuk apa pun.
8.
Beliau mengungkapkan ada indikasi dan memotivasi umat Islam dalam melawan PKI.
9.
Menyatukan umat Islam dan menyerukan agar islam bangkit dalam segala dimensi kehidupan terutama dalam dimensi ekonomi dan pendidikan.
Adapun polisi menyatakan pengusutan 'baladacintarizieq' itu murni penegakan hukum. Ada laporan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti kepolisian.
