JAKARTA, HarianBernas.com – Pegiat anti-korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Mereka jugabmelaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, membela Fahri.
Menurut politisi muda Partai NasDem itu, LSM yang melaporkan Fahri sudah kehilangan akal pikiran, bahkan, dianggap salah alamat.
“Terlalu naif kalau Lembaga Independen KPK kita kritisi kok ya gak terima. Aneh Bin Ajaib,” ujar Roni.
Roni juga merasa aneh, yang menerima laporan juga bagian dari yang sedang dibahas oleh angket. Sehingga aneh, pada akhirnya proses ini aneh bin ajaib.
Dan KPK menerimanya.
“Nanti ada lagi orang melaporkan atas nama baik ke KPK, Polisi dan Kejaksaan kalau begini lama-lama akan dianggap tidak perlu,” sesalnya.
Ia kembali menjelaskan, DPR penuh keterbukaaan dengan kritik membangun
bukan menjatuhkan apalagi melemahkan,
salah cara pandangnya sebagai LSM.
“LSM harusnya membangun bangsa ini lebih baik dan jadi hebat, bukan membuat busuk lembaga,” kesalnya.
Mengapa hanya Fahri yang dilaporkan?
Feri Amsari, dosen Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas mengatakan, hal ini karena Fahri merupakan pimpinan sidang soal hak angket.
Ia mengacu ketentuan Pasal 279 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ayat 1 yang berbunyi pengambilan keputusan dalam rapat DPR dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Pada ayat 2 pasal tersebut, jika musyawarah tak tercapai maka akan dilakukan voting. Namun, Fahri dianggap melanggar ketentuan ini pada pengambilan keputusan soal hak angket KPK.
“Dua mekanisme itu tanpa adanya mufakat dan voting tiba-tiba Fahri mengetuk palu, lalu seakan-akan resmi hak angket. Ini ada semacam yang kita duga upaya memanipulasi kewenangan DPR yaitu hak angket, untuk ganggu kinerja KPK,” kata Feri.
Selain itu, pihaknya juga mempermasalahkan sah atau tidaknya DPR melakukan hak angket ke KPK karena kasus e-KTP sedang berlangsung di pengadilan.
Penilaian dia, DPR tidak sah melakukan hak angket untuk perkara yang sedang berlangsung di pengadilan.
“Kami menduga ini cara baru DPR untuk mengganggu kinerja KPK. Dia menggunakan kewenangan (untuk) memanipulasi kewenangan DPR dengan berbagai cara, menggunakan logika hukum yang sesat, membolehkan hak angket kepada proses hukum yang dijalankan KPK,” pungkas Feri.