BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Soal E-KTP KPK Disenggol Hak Angket

JAKARTA HarianBernas com Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepertinya terus mendapatkan sorotan dari DPR Kali ini Komisi III akan mengajukan hak...

Kamis, 20 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepertinya terus mendapatkan sorotan dari DPR. Kali ini Komisi III akan mengajukan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya usulan tersebut akan diajukan dalam rapat paripurna terakhir sebelum masa reses.

“Hak Angket itu kan salah satu sarana pengawasan yang dimiliki oleh DPR dan diatur dalam UU MD3.

Jadi kalaupun digunakan bukan sesuatu yang luar biasa, termasuk terhadap KPK yang merupakan lembaga dimana anggaran, legislasi dan pengawasan umumnya memang dibawah DPR,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

Arsul mengatakan rencana hak angket terkait KPK dikarenakan ada beberapa hal yang dianggap Komisi III DPR belum jelas. Terutama setelah mendengar penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus PPP itu mengatakan hak angket itu tidak hanya terkait dengan penyebutan enam nama anggota Komisi III DPR dalam kesaksian penyidik KPK di persidangan kasus e-KTP. Enam nama itu disebut menekan Politikus Hanura Miryam S Haryani.

“Tetapi juga terkait temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KPK tahun 2015 dimana ada tujuh temuan penyimpangan anggaran,” kata Arsul.

“PPP sendiri ingin agar kalau ada hak angket maka tidak sekedar soal penyebutan nama-nama tersebut.

Termasuk soal sikap KPK thd hasil audit investigatif RS Sumber Waras,” tambah Arsul.

Arsul meminta semua pihak tidak memaknai usulan hak angket tersebut untuk memperlemah KPK seperti yang disuarakan ICW.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, sejumlah fraksi memunculkan usulan hak angket. Hal itu terkait permintaan Komisi III untuk membuka rekaman mengenai penyebutan nama-nama yang menekan Miryam S Haryani.

“Kami menginginkan memang rekaman tersebut kita tidak meminta semua. Tapi yang menyebutkan nama-nama yang disebutkan kalau tidak bisa diperdengarkan dan dengan terpaksa kami Fraksi Golkar akan menggunakan hak konstitusi mengusulkan hak angket,” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Fraksi NasDem juga mendukung adanya hak angket tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari NasDem Taufiqulhadi menyebutkan pihaknya dapat menggunakan hak untuk menyelamatkan institusi. 

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra Desmond J Mahesa.

“Hak angket ini sebetulnya perlu dan tidak perlu bagi kita. Dalam rangka untuk memperjelas yang tidak jelas. Kami mendukung penggunaan hak angket,” ujar Desmond.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

ICW meminta agar DPR menghentikan proses hak angket meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.

“Kami mendesak DPR untuk menghentikan proses hak angket tersebut,” ujar Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri.

ICW menilai hak angket merupakan bentuk intervensi politik DPR terhadap proses hukum dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Hak angket DPR ini juga merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum dimana instrumen politik DPR digunakan untuk mengintervensi penegakan hukum.

“Tidak pada tempatnya penggunaan hak angket tersebut,” jelasnya.

Dia mengingatkan kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik yang tersangkut kasus korupsi. 

“Jangan gunakan hak angket untuk kepentingan politik yang tersangkut kasus korupsi,” ujarnya.

Senadanya dengan ICW, Pakar Hukum Indriyanto Senoadji mengungkapkan KPK memiliki hak untuk menolak membuka rekaman pemeriksaan tersangka korupsi KTP elektronik Miryani S Haryani seiring dengan rencana hak angket yang akan digulirkan DPR RI.

Walau hak angket merupakan hak konstitusionalitas DPR RI yang terkait penyelidikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, namun tidak selalu hak angket itu memiliki kekuatan eksekutorial misalnya saja Hak Angket Ahok Gate dan Hak Angket Sadap terhadap SBY yang tidak ada implementasi hukumnya.

“Rekaman Miryam adalah wewenang penuh KPK atas penyelidikan dalam rangka penegakan hukum yang sifatnya 'secrecy' dan tertutup. Kerahasiaan dan tertutup proses lidik memiliki potensi yang berbahaya bila dibuka dengan dalih hak angket politis,” kata Indriyanto.

Indriyanyo menegaskan proses penegakan hukum harus bersih dari intervensi dalam bentuk dan cara apapun juga cara-cara melalui Hak Angket. KPK harus dipahami sebagai lembaga yang independen dan proses hukum terhadap teknis perkara harus 'clear dan clean' dari intervensi.

Sebaiknya KPK memiliki otoritas untuk tetap menolak membuka rekaman Miryam di DPR dan hanya bisa dilakukan di Pengadilan atas perintah hakim dengan pertimbangan 'for the interest of justice'.

KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen, memiliki imunitas terhadap intervensi politik atas penanganan teknis kasus hukum yang telah, sedang dan yang akan ditangani,” ujar bekas Pelaksana tugas pimpinan KPK itu.

Namun hal itu ditepis oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Fadli menegaskan hak angket sepenuhnya wewenang anggota Dewan. Sebagai pimpinan DPR ia meneruskan apa yang telah menjadi keputusan komisi bidang hukum itu.

“Kalau memang komisi berharap ada (hak angket) itu, ya kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Fadli.

Fadli mengelak anggapan yang menyebut hak angket untuk membuka rekaman interogasi merupakan bentuk intervensi DPR kepada KPK.

Menurut dia, DPR memiliki kepentingan penyelidikan.

“Kawan-kawan di Komisi III menggunakan hak mereka untuk melakukan suatu penyelidikan. Saya kira enggak masalah,” tegasnya.

Sebelumnya, usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4/2017) dini hari. Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.
Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK. 

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Namun, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan pihaknya tak bisa membuka rekaman kesaksian Miryam.

Setelah berkonsultasi dengan jaksa KPK, keterangan dalam dakwaan persidangan disebut telah dibuktikan melalui pernyataan lebih dari satu saksi.

Kebenaran hal itu menurutnya dapat diuji di persidangan.

“Mohon maaf rekaman tidak bisa kami berikan,” tutur Laode.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Miryam menjadi tersangka. Dia dijerat dengan pasal 22 jo pasal 35 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. 

Saat bersaksi dalam persidangan, Miryam sempat mengatakan, ada ancaman terhadap dirinya dalam pemeriksaan oleh KPK. Ancaman itu datang baik dari penyidik maupun anggota DPR RI.

Ditangan Pimpinan 

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengungkapkan, wacana pembentukan Hak Angket perlu mendapat restu masing-masing fraksi.

“Kalau masing-masing fraksi memberi lampu hijau, penggalangan tanda tangan terkait usulan Hak Angket bisa langsung diedarkan,” ujar Masinto.

Ia menuturkan, dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK, mayoritas anggota dan ketua kelompok fraksi (ka­poksi) menyetujui usulan terse­but.

Namun, penggalangan tanda tangan belum bisa di­lakukan sebelum adanya restu dari masing-masing pimpinan fraksi.

“Hak Angket memang melekat pada setiap anggota Dewan. Tapi, kami kan nggak kerja sendirian. Anggota komisi merupakan kepanjangan tangan fraksi, ditugaskan dan ber­tanggungjawab pada masing-masing fraksi,” jelas Anggota Fraksi PDIP ini.

Senada, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Muslim Ayub mengatakan, Hak Angket bisa berjalan karena mayoritas fraksi dalam rapat menyetujui usulan itu,” jelas dia.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melihat  DPR menggunakan hak angket atas KPK,  memperlihatkan anggota dewan marah kepada KPK.

“Dengan mempergunakan hak angket ini, diharapkan KPK mau atau tunduk kepada kemauan DPR.

Padahal, hak angket ini, hanya tekanan politik DPR atas KPK yang selalu, bila KPK membongkar kasus korupsi, DPR selalu ikut terlibat di dalam kasus kasus kriminal atas anggaran Negara,” ujar Uchok.

Uchok berharap hak angket tersebut tidak diteruskan, kalau DPR ingin tetap dihormati rakyat,” pungkas Uchok.

Mencari Bos Besar Dalam Perjalanan Sidang

Persidangan kasus KTP elektronik sudah bergulir. Namun, kasus tersebut masih menyisakan cerita siapa dibalik orang besar di penyelewengan anggaran.e- KTP tersebut.

Salah satu yang ditelusuri terkait orang besar tersebut, dengan menelusiri serta membaca pertemuan Fatmawati

Anggota tim teknis proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Tri Sampurno membeberkan sejumlah pertemuan di ruko Fatmawati. 

Dalam pertemuan di ruko Fatmawati, Tri mengaku sempat beberapa kali bertemu dengan Dedi Priyono, kakak dari pengusaha pemenang tender E-KTP Andi Narogong. 

“Pertemuan di ruko Fatmawati itu ada Pak Dedi Priyono, tapi kalau Andi Agustinus tidak pernah lihat,” kata Tri saat bersaksi di persidangan dua terdakwa kasus korupsi E- KTP, Irman dan Sugiharto, beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, pertemuan tersebut bermula dari undangan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang disampaikan oleh staf Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Husni Fahmi. Ia bersama tiga orang staf BPPT lainnya lantas memenuhi undangan tersebut. 

Tri yang juga staf BPPT bagian perekayasa madya bidang komunikasi mengatakan, pada pertemuan tersebut dirinya belum menjadi anggota tim teknis proyek E-KTP.

Pihak PNRI sendiri menyampaikan keinginan kerja sama untuk mengembangkan sistem e-KTP.

PNRI juga usul dibentuk kelompok kerja.
Masih dalam pertemuan tersebut, Tri mengaku juga bertemu dengan sejumlah pengusaha yang menjadi bagian konsorsium PNRI.

Ia bahkan sempat dititipi sebuah laptop dari Setyo Suhartanto, pegawai salah satu perusahaan yang bergabung dalam konsorsium PNRI.

“Laptop itu diserahkan kepada staf BPPT untuk pengerjaan proyek E-KTP,” jelas Tri. 

Ia pun menjelaskan soal pengalaman uji petik mulai dari teknologi KTP elektronik hingga proses perekaman data penduduk. Namun, usai beberapa pertemuan, ia menilai rapat di ruko Fatmawati tak layak diteruskan, dan berpotensi menimbulkan masalah bagi BPPT.

“PNRI ini kan pihak swasta yang berencana ikut lelang pekerjaan proyek E-KTP dari Kemendagri.

Apalagi, selama pertemuan tidak ada produk atau sistem yang dihasilkan,” terangnya. 

Tri kemudian mengkomunikasikan hal tersebut kepada Husni dan meminta untuk tidak melanjutkan pertemuan dengan PNRI di ruko Fatmawati. Husni setuju. 

Tidak lama setelahnya, ia diundang ke sebuah pertemuan di kantor PNRI di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Undangan tersebut, kata dia, lantaran PNRI ingin menunjukkan demo sistem e-KTP yang tengah dikembangkan. 

“Saya memenuhi undangan bersama Pak Husni.

Di sana baru saya bertemu dengan Pak Andi,” tandasnya.

Dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, tim Fatmawati terdiri dari sejumlah pengusaha yang melakukan pertemuan di ruko Fatmawati milik Andi Narogong. Anggota tim Fatmawati antara lain Jimmy Iskandar, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, dan Kurniawan. 

Tim Fatmawati ini disebut sebagai pihak yang mengusulkan perancangan proyek hingga pembahasan anggaran untuk pengerjaan proyek e-KTP. Andi Narogong menggaji masing-masing anggota tim Fatmawati sebesar Rp 5 juta per bulan selama setahun, sehingga total dana yang dikucurkan Andi untuk tim Fatmawati mencapai Rp 480 juta.

Sementara itu, Sekretaris panitia lelang pengadaan kartu identitas elektronik (e-KTP) Pringgo Hadi Tjahyono mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses teknis proses lelang proyek itu.

Menurutnya, yang lebih mengerti dalam proses lelang adalah tim teknis yang diminta Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pelaksanan pengadaan e-KTP.

Termasuk dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi e-KTP.

Tim teknis, sambung Pringgo, lebih menguasai proses HPS dan spesifikasi e-KTP. Termasuk memberi penilaian kepada perusahaan yang mengikuti proses lelang dan pengujian sistem keamanan atau Proof of Concept (POC) dalam e-KTP.

“Memang saya teknisnya juga tidak dilibatkan. Instrumen penilaian dari tim teknis,” ujarnya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Menurut Pringgo, sedari awal sudah mempertanyakan penunjukkan dirinya sebagai sekretaris panitia lelang dengan ketua panita Drajat Wisnu Setyawan.

Pringgo menjelaskan, dirinya bukanlah pejabat struktural di Kemendagri, dan bukan pihak yang pantas untuk menduduki posisi tersebut.

Namun, saat itu, Drajat selaku ketua panitia lelang menunjuknya jadi sekretaris dengan tugas sebagai penghubung antara konsorsium pemenang tender dengan panitia lelang.

“Pertama kali dapat SK (surat keputusan) saya konfirmasi kepada panitia, kenapa saya bisa masuk padahal bukan (pejabat) strukturual. Tapi ketua panitia bilang tidak apa-apa, nanti Pak Pringgo sebagai penghubung saja,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, anggota tim teknis yang juga staf Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Arief Sartono mengakui dirinya hanya memberi masukan terkait teknis pengerjaan lelang e-KTP, namun tidak untuk menyusun HPS. Meski berdasarkan surat keputusan penugasan dari Kemendagri tim teknis memiliki wewenang untuk menyusun HPS, namun pihaknya tidak melakukan penyusunan.

“Kalau yang menyusun saya tidak tahu, soalnya kami fokus di teknis.

Administrasinya seperti apa saya tidak tahu,” ungkap Arief saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Jaksa dalam persidangan e KTP sempay menyodorkan selembar kertas berisi detail harga produk dalam pengadaan yang ditandatangani Arief. Dia mengaku disuruh oleh seorang bernama Paryanto dari pihak Kemendagri.

“Panitia ada yang namanya Pak Paryanto, saya pikir dia suruhan. Dia minta saya tanda tangan usulan HPS, padahal saya tidak ikut ke lapangan soal rapat teknis,” jelasnya.

Tim teknis lain Tri Sampurno juga mengatakan tidak pernah menyusun detail harganya.

Meski begitu dia tidak mengetahui siapa yang menyusun HPS tersebut.

“Terkait HPS kalaupun sempat tanda tangan saya lihatnya seluruh anggota tim teknis ada. Kami disodorkan tapi bukan berati kita setuju. Saya kira itu dianggap prosedural saja makanya semua tim teknis teken,” tuturny

Berdasarkan fakta persidangan kasus korupsi proyek e-KTP, posisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto betul-betul terjepit.

Saat pembahasan proyek e-KTP, Setnov menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Bendahara Umum Partai Golkar.

Dalam persidangan, Setnov membantah mengetahui adanya praktik dugaan korupsi dalam megaproyek e-KTP. Setnov juga kerap mengaku tidak ingat soal perencanaan hingga proyek berjalan. Namun anehnya, Setnov saban bulan menerima laporan soal perkembangan pembahasan e-KTP dari kader Golkar yang duduk di pimpinan Komisi II DPR.

“Saya tidak begitu ingat, tapi itu dilaporkan rapat pleno setiap sebulan sekali yang dilaporkan pimpinan komisi kebetulan dari Golkar Chaeruman (Harahap),” kata Setnov dalam sidang.

Meski begitu, Setnov tak menepis kalau mengenali Andi Narogong, tersangka dalam kasus korupsi membuat negara rugi lebih kurang Rp 2,3 triliun ini.

Andi Narogong disebut-sebut orang dekat Setnov. Ketua DPR ini juga mengaku sempat bertemu Andi sebanyak dua kali di sebuah cafe miliknya.

Menurut Setnov, Andi Narogong menemuinya lantaran saat itu dirinya menjabat sebagai bendahara Partai Golkar. Tujuannya, kata Setnov, hanya sebatas untuk menawarkan kaos dan atribut partai.

Sementara, saat disinggung Ketua Hakim Jhon perihal isi BAP KPK, Setnov mengakui sebelum menandatangani dia lebih dulu membaca isi BAP tersebut.

Diakui Setnov, dirinya sudah menjalani pemeriksaan di KPK sebanyak dua kali yakni pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017.

Di hadapan Majelis Hakim, Ketum Partai Golkar ini mengaku baru mengetahui proyek e-KTP bermasalah setelah ramai diberitakan media. Dia terus membantah ikut terlibat dalam penggarapan proyek tersebut.

Bahkan, saat Ketua Hakim Jhon membeberkan beberapa fakta persidangan yakni kesaksian para saksi menyebut Setnov mengetahui banyak soal proyek e-KTP tersebut. Setnov terus mengelak dan membantah ikut berperan menggarap proyek e-KTP. 

Tak hanya majelis hakim yang membuat Setnov tak berkutik, Jaksa Penuntut Umum KPK pun juga mencecar Setnov soal kasus korupsi e-KTP.

Jaksa menggali tentang orang-orang terdekat Setnov yang berkaitan dengan proyek e-KTP. Salah satu nama yang coba dikonfirmasi jaksa KPK yaitu Irvan Hendra Pambudi Cahyo yang merupakan keponakan Setnov.

Setnov mengaku mengenal tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Andi Narogong sebatas jual beli atribut partai. Namun, Setnov mengakui bila Irvan Hendra Pambudi Cahyo yang dalam dakwaan masuk tim Fatmawati sebagai keponakannya.

“Itu keponakan saya,” kata Setnov mengakui.

Menurut surat dakwaan mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tim Fatmawati yang dipimpin Andi Narogong adalah kelompok pengatur rekayasa tender e-KTP.

Hanya saja, Ketua DPR RI itu mengaku tidak tahu Irvan ikut serta dalam proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Mendapat jawaban itu, Jaksa KPK akhirnya menjelaskan kepada Setnov jika Irvan adalah Direktur PT Mukarabi Sejahtera, yang ikut dalam Tim Fatmawati, sebutan KPK untuk kelompok pengatur tender e-KTP di bawah koordinasi Andi Narogong.

Dalam dakwaan KPK untuk Irman dan Sugiharto, PT Mukarabi Sejahtera yang dipimpin Irvan adalah bagian dari Konsorsium Mukarabi Sejahtera. Bersama Konsorsium Astragraphia, Konsorsium Mukarabi sengaja diciptakan sebagai pendamping Konsorsium PNRI, yang sudah diatur sebagai pemenang tender. Sebab, sesuai aturan, minimal harus ada peserta tender.

Di persidangan, Jaksa juga mencecar Setnov soal keluarganya yang diduga bermain dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun ini.

Jaksa menanyakan hubungan anak Setnov dengan Andi Narogong, pengusaha rekanan Kemendagri yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

“Apakah saudara kenal Reza Herwindo?” tanya JPU KPK.

Tidak berpikir lama, Setnov langsung menjawab Reza adalah anaknya. Setelah mengakui Reza adalah anaknya, Jaksa KPK pun melanjutkan pertanyaannya.

“Apakah anak anda bekerja untuk Andi Narogong?” tanya Jaksa soal pengusaha yang sudah ditahan KPK itu.

Setnov pun menjawab tidak benar. Dia juga tak mengakui bila anaknya punya kepemilikan perusahaan yang sama dengan Andi Narogong.

Reza adalah anak Setnov yang menikah dengan Elaine Cynthiadewi Salim, putri pengusaha ternama, Widodo Salim.

Nama Setnov juga disinggung Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin, saat memberikan keterangan dalam persidangan kasus korupsi proyek e-KTP. Dalam kesaksiannya, Akom mengaku khawatir bakal ada gonjang ganjing yang berdampak ke partainya terkait proyek senilai Rp 5.9 triliun itu.

Di hadapan majelis hakim, Akom mengatakan, Setnov berkunjung ke kediamannya hingga satu malam untuk membahas e-KTP. Bahkan dalam pertemuan itu, muncul kode 'aman kok beh'.

Akom mengaku khawatir proyek senilai Rp 5,9 triliun itu melibatkan Setnov berdampak terhadap eksistensi Golkar.

Sebab, selama proyek contoh pembahasan e-KTP berlangsung, Akom mengaku mendapat sejumlah indivasi tentang adanya aliran dana ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

Keresahannya itu pun sempat disampaikannya ke Aburizal Bakrie alias Ical yang saat itu menjabat sebagai ketua umum Golkar.

Mendengar curahan itu, Aburizal pun mengiyakan untuk meminta klarifikasi nasihat agar Setya Novanto tidak terlibat apalagi ada aliran dana ke partai.

Jaksa pun sempat menanyakan percakapan antara Setya Novanto dengan Akom yang berisikan sebuah kode “aman beh”.

“Aman beh itu apa?” Tanya jaksa Abdul Basir ke Akom.

“Pada saat kunjungan dia sering ke rumah saya, kita biasa panggil beh (babeh). Banyak bicara lain tapi soal ini “beh kalau soal ini aman beh” saya bilang Alhamdulillah kalau aman berarti enggak bubar,” kata Akom sambil menirukan ucapan Setnov kepadanya.

Keterangan saksi yang menyudutkan Setnov tak sampai di situ saja.

Di persidangan, Setnov terus mengelak pernah bertemu dengan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Irman sebanyak tiga kali. Setnov bersikukuh pertemuannya dengan Irman hanya satu kali.

Namun, kesaksian Setnov itu dimentahkan Irman dalam sidang. Hal itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar mengkonfrontir kesaksian Setnov ke Irman.

Irman dan Sugiharto menegaskan pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta Pusat, benar terjadi.

“Pertemuan di Hotel Gran Melia itu ada di sana ada saya bu Diah dan Andi Narogong,” kata Irman, beberapa waktu lalu.

Irman juga protes dengan pengakuan Setnov tidak pernah ada pertemuan di ruang fraksi Golkar.

Dia sangat yakin mengatakan pertemuan dilakukan di ruang kerja Setnov pada tahun 2010.

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu juga menampik pertemuannya dengan Setnov hanya sekali yakni saat kunjungan kerja ke Jambi tahun 2015.

“Itu pertemuan ketiga, kami bertemu di Jambi saat saya jabat Plt Jambi bersama Pak Luhut dan Kapolri,” tandasnya.

Bahkan Irman mengungkap dirinya pernah mendapat pesan dari Sekjen Kemendagri saat itu, Diah Anggraeni, agar berpura-pura tidak mengenal Setnov jika ditanya oleh siapapun termasuk saat proses penyidikan di KPK.

“Saya pernah dapat pesan dari Bu Diah melalui kurir ke rumah saya. Waktu itu pesan Bu Diah ada pesan dari Pak Setnov tolong kalau saya ditanya bahwa saya tidak kenal Pak Setya Novanto,” pungkasnya.

Sugiharto juga membantah semua yang dibeberkan Setnov disidang. “Mengenai pertemuan, bahwa ada pertemuan di Gran Melia pada bulan Maret antara saya Irman, Bu Diah, dan Pak Andi dan Pak Setnov,” ucap Sugiharto.

Setnov yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu disebut dalam dakwaan menerima fee sebesar 11 persen atau senilai Rp 574.200.000.000. Jumlah tersebut diberikan karena Setnov yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar bertugas mengatur dan menggolkan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu di DPR.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Soal E-KTP KPK Disenggol Hak Angket”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan