JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo kembali mewacanakan pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah lain. Pemindahan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan butuh dana besar.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini ingin mengudang pihak swasta untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru. Harapannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Kepala Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih menyampaikan belum tentu pihak swasta mau ikut terlibat seperti keinginan Jokowi.
Menurutnya, berinvestasi dalam pembangunan kota baru sebagai pusat pemerintahan belum tentu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan.
“Sekarang membangun infrastruktur saja swasta tidak mau berpartisipasi. Padahal ini proyek yang RoI-nya (return of investment) lumayan,” terangnya, Rabu (12/4/17).
Apabila ingin mendapat dukungan dana dari swasta maka pemerintah harus bisa meyakinkan akan mendapatkan keuntungan dari dana yang ditanamkan. Namun itu sulit dijanjikan, sebab belum tentu kota tersebut bisa berkembang sesuai harapan.
Apalagi pusat perekonomian rencananya masih tetap di Jakarta.
Apabila rencana pemindahan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dijalankan, lanjutnya, harus ada persiapan yang matang dari sisi anggaran. Lana menyarankan sebaiknya pemerintah mencari dana dengan menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan jaminan pembangunan kota tersebut.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan Presiden Joko Widodo ingin proses pemindahan ibu kota tidak membebani APBN. Pemerintah juga akan memanfaatkan peran swasta ketika melakukan pemindahan ibu kota.
Dalam hal ini, pihak swasta akan berperan dalam membangun sarana serta prasarana di ibu kota yang baru.
Baca Juga Jokowi Instruksikan Bappenas Kaji Palangkaraya Kandidat Ibu Kota Negara