HarianBernas.com – Dokumen pajak Google yang telah diaudit telah diterima oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sayangnya, sampai saat ini, Pemerintah belum dapat menemukan berapa angka besaran pajak yang harus dibayar oleh Google nantinya.
Muhammad Haniv selaku kepala kantor wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus mengakui bahwa dokumen yang diaudit tersebut telah diterima oleh otoritas pajak.?Ya, betul,? katanya singkat pada Selasa (4/4/2017) yang lalu.
?Pada minggu lalu, Ditjen Pajak juga menggelar pertemuan dengan Google untuk membahas kelanjutan dari tunggakan pajak tersebut?, tambah Muhammad.
Namun, saat ditanyakan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan lebih lanjut, ia menolak untuk berkomentar. ?Ya, tetapi belum dapat memberi komentar ya,? kata Muhammad.
PT Google Indonesia ( PT GI) telah membayar pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 5,2 miliar atau sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (texable income) sebesar Rp 20,88 miliar. Hal tersebut seperti yang tertera dari dokumen pajak hasil auditan Ernst & Young LLP terbitan 11 Februari 2016.
Selama tahun 2015, PT GI telah membukukan pendapatan sebesar Rp 187,5 miliar.
Namun, pembayaran pajak padda tahun 2015 tersebut telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,7 miliar dari penghasilan kena pajak sebesar Rp 30,7 miliar.
Sebagaimana disimak dalam KONTAN mengenai dokumen pajak lainnya yakni Google Asia Pacific Pte. Ltd (GAP) membukukan total pendapatannya yaitu sebesar US$ 109,2 juta. Pendapatan tersebut diperoleh dari klien di Indonesia pada tahun 2015 dimana 10 besar klien Indonesia memberikan kontribusinya sebesar 55% dari pendapatan atau sebesar US$ 60 juta.
Sementara untuk besaran angka yang harus dibayar Google sebagaimana telah ditafsirkan oleh Ditjen Pajak yaitu mencapai Rp 450 miliar per tahun.
Hal tersebut menyangkut asumsi margin keuntungan yang diperoleh Google yaitu berkisar Rp 1,6 triliun hingga Rp 1,7 triliun per tahun.
Pemerintah sebagai pemegang total dari pendapatan bisnis iklan digital di Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebesar US$ 830 juta. Pemerintah memperkirakan, Google dan Facebook memegang pangsa pasar iklan sekitar 70 persen.
Data Google realistis
Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif lembaga Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan bahwa jika dokumen audited tersebut memang sudag diserahkan oleh Google kepada pemerintah, semestinya pemerintah menggunakan perhitungan berdasarkan dokumen tersebut.
Sebagaimana dilansir dari KONTAN, Selasa (4/4/2017) yang lalu, ia menyatakan bahwa pemerintah berarti sudah memiliki data.
?Yang benar saja dong. Ini audited.
Seharusnya yang ini yang dignakan, bukan menggunakan angka-angka lain karena ini officially di submit oleh perusahaan, termasuk ke otoritas Singapura,? katanya
Selain itu, Yustinus juga menambahkan bahwa data yang diserahkan oleh Google tersebut dirasa lebih akurat dan legal dari pada angka yang telah beredar selama ini. Data tersebut dinilai lebih akurat karena perusahaan yang diaudit dan yang mengaudit ada;ah KAP independen.
Patokan angka besaran pajak dari Dtjen Pajak kepada Google harus direvisi. Hal tersebut dikarenakan supaya penyelesaian pajak Google ini ada kemajuan pemerintah harus mundur melangkah karena angka yang valid sudah ada.
Pemerintah seharusnya realistis dalam melihat besaran angka pajak.
Ia juga menilai bahwa sebenarnya Google sudah maju dengan memberikan laporan audited KAP.
Hal tersebut berarti bahwa Google sudah mau untuk membayar bahkan yang sebenarnya bukan kewajiban mereka sesuai dengan UU yang ada.
?Tinggal hanya pemerintah yang harus mau untuk mundur sedikit. Pemerintah akan tetap menerima pendapatan dan tidak perlu repot-repot pidana dan lin sebagainya yang resikonya bisa kalah,? ujarnya.
Selain itu, Yustinus menambahkan bahwa penghasilan kena pajak pada PT GI sebenarnya kecil. Namun, dari awal sudah cukup jelas bahwa PT GI hanya memiliki fungsi asistensi untuk Google Asia Pacific Pte.
Ltd (GAP).
