BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Soal Freeport, Indonesia Melempem?

Tarik ulur kepemilikan saham pengelolaan PT Freeport Indonesia makin jelas arahnya Dalam proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport dijawab Me...

Selasa, 11 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 10 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Tarik ulur kepemilikan saham pengelolaan PT Freeport Indonesia, makin jelas arahnya.

Dalam proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport dijawab Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Jonan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Permen ESDM 05/2017). 

Revisi atas Permen ESDM 05/2017, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 (Permen ESDM 28/2017) ditandatangani Jonan pada 30 Maret 2017 dan mulai diundangkan oleh Kemenkum HAM pada 31 Maret 2017. 

Yang direvisi oleh Jonan melalui penerbitan Permen ESDM 28/2017 ini hanya 1 pasal di Permen ESDM 05/2017, yaitu pasal 19. 

Pasal 19 ayat 2b di beleid baru ini memberikan kewenangan pada Menteri ESDM untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang berlaku selama waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. 

Baca juga: Mengenal Trading Saham dan Cara Jitu Jadi Trader Handal

Kemudian di Pasal 19 ayat 5, disebutkan bahwa KK tetap berlaku meski perusahaan tambang sudah mengantongi IUPK untuk jangka waktu tertentu. 

Di Pasal 19 ayat 7, jika ternyata perusahaan tambang tak puas dengan IUPK, tak menemukan penyelesaian dengan pemerintah dan memutuskan tak mau menyesuaikan diri menjadi IUPK, maka perusahaan tersebut boleh kembali ke KK. 

Sebelumnya di Permen ESDM 05/2017, perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) yang ingin mendapat izin ekspor konsentrat harus mengubah status kontraknya menjadi IUPK Operasi Produksi. KK harus dilepas, IUPK berlaku sampai berakhirnya jangka waktu KK. 

Permen ESDM 05/2017 juga mewajibkan perusahaan tambang melepas KK ketika sudah memegang IUPK.

Dengan demikian KK dianggap berakhir ketika sudah menjadi pemegang IUPK. Tak ada juga aturan yang memungkinkan untuk kembali menjadi pemegang KK. 

Perubahan aturan ini memberi payung hukum pada Jonan untuk memberikan IUPK yang masa berlakunya hanya 8 bulan dari 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017 untuk PT Freeport Indonesia. KK Freeport juga tetap dihormati selama 8 bulan itu. 

Jika dalam negosiasi selama 8 bulan itu Freeport dan pemerintah tak menemukan solusi yang memuaskan kedua pihak, Freeport boleh melepas kembali IUPK Operasi Produksi dan kembali menjadi pemegang KK murni.

Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan sementara untuk penyelesaian jangka pendek masalah PT Freeport Indonesia, agar perusahaan tambang ini bisa kembali beroperasi normal.

Baca juga: Mengenal IHSG, Cara Membaca, Jenis, Manfaat, dan Istilah Terkait

Seperti diketahui, Freeport saat ini mengurangi produksinya karena tidak bisa mengekspor bahan tambang yang belum dimurnikan.

Perusahaan ini bisa mengekspor tambang yang belum dimurnikan (konsentrat), bila mau mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Namun Freeport sebelumnya tidak mau melepas status KK yang dipegangnya.

Perundingan antara pemerintah dengan Freeport terus berlangsung. Seiring perundingan berjalan, Freeport setuju menerima IUPK, sambil bernegosiasi dengan pemerintah.

Sehingga Freeport bisa melakukan ekspor konsentrat lagi.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan, IUPK diberikan pemerintah kepada Freeport untuk 6 bulan ke depan sejak April 2017, atau 8 bulan sejak dimulainya negosiasi pada Februari 2017 lalu.

“Kita kasih IUPK ini enam bulan dari sekarang lho. Atau delapan bulan dari 10 Februari kalau tidak salah. Jadi 10 Februari kita kasih 8 bulan, 6 bulan lah dari sekarang, prinsipnya begitu, karena perundingannya dua bulan lebih.

Kasih enam bulan, kita kasih izin ekspor sementara. Yang menjadi sementara itu selalu izin ekspornya. Karena tiap enam bulan kita akan review,” tutur Jonan.

Jadi, bila enam bulan perkembangan negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan, maka izin ekspor Freeport bisa dicabut.

Jonan bercerita, Freeport pada awalnya memang menolak mengubah status KK menjadi IUPK.

Namun setelah berunding sekitar 3 bulan, Jonan mengatakan, Freeport menerimanya.

Mantan Menteri Perhubungan ini menjelaskan, perusahaan tambang tidak wajib mengubah status KK menjadi IUPK. Namun bila tidak mengubah KK menjadi IUPK, perusahaan tidak bisa mengekspor tambang mentah. Harus diolah dan dimurnikan dulu sebelum diekspor.

“Kalau pemegang kontrak karya sudah membuat kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Dua ya, pengolahan dan pemurnian. Itu tetap izinnya kontrak karya tidak apa-apa, sampai kontraknya berakhir.

Banyak perusahaan-perusahaan tambang mineral logam yang mempertahankan kontrak karya tapi mereka tidak harus mengubah menjadi IUPK karena mereka sudah melakukan usaha pengolahan dan pemurnian,” papar Jonan.

Jadi, IUPK yang menjadi kartu izin ekspor Freeport akan dikaji lagi oleh Kementerian ESDM setelah 6 bulan sejak April 2017.

Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Freeport.

Baca juga: Inilah Jam Buka Bursa Saham di Indonesia 2021

“Satu, mereka bangun smelter tidak. Kalau bangun smelter kita akan cek di lapangan tiap tiga bulan kita kirim verifikator independen, cek. Ada progresnya tidak.

Kedua, dalam enam bulan ke depan ini perundingan stabilitas masalah perpajakan dan retribusi. Itu termasuk itu.

Kalau nanti setelah enam bulan mereka tidak membuat smelter, tidak ada progres smelter dan sebagainya, ya kita cabut izin ekspornya.

Yang sementara itu izin ekspor, bukan IUPK,” tutur Jonan.

Perundingan Terus Lanjut

Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berlangsung. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang dirilis Januari 2017 lalu membuat Freeport tak bisa lagi mengekspor konsentrat. Aturan ini membuat kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg terganggu.

Freeport harus mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), jika ingin mendapat izin ekspor konsentrat.

Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), ini juga keberatan jika harus melepaskan sahamnya hingga 51% (divestasi).

Mereka ingin tetap memegang kendali.

Sebagai solusi jangka pendek agar kegiatan operasi dan produksi Tambang Grasberg di Papua tak terganggu, pemerintah menerbitkan IUPK yang berlaku selama 8 bulan sejak 10 Februari-10 Oktober 2017. Dengan IUPK yang sifatnya sementara itu, PTFI bisa mengekspor konsentrat lagi sampai 10 Oktober 2017.

“Pada pembahasan jangka pendek, kita sudah sepakat akan ditetapkan IUPK yang bersifat sementara karena punya tenggat waktu 8 bulan. PTFI dapat melakukan ekspor konsentrat dan bayar BK (Bea Keluar),” kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji.

Meski mendapat IUPK yang berlaku selama 8 bulan, Teguh menambahkan, KK yang dipegang PTFI tetap dihormati.

Jadi KK tetap berlaku di samping IUPK. 

“Berbarengan dengan IUPK sementara itu, kita juga masih menghormati ketentuan KK. Soal bagaimana landasan operasional untuk 8 bulan adalah IUPK. Tapi ketentuan di KK masih kita hormati.

Pakai IUPK tapi dalam beberapa hal kita masih menghormati KK,” ucapnya.

Selama 8 bulan, pemerintah dan PTFI akan terus bernegosiasi mencari solusi permanen. Perundingan antara pemerintah dan PTFI dibagi dalam 2 pendekatan, yakni pendekatan untuk penyelesaian jangka pendek dan yang kedua untuk jangka panjang. 

Masalah jangka pendek, yaitu kelangsungan operasi tambang Freeport, sudah diselesaikan dengan penerbitan IUPK sementara. Sedangkan masalah jangka panjang terkait dengan stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan PTFI, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi saham hingga 51%, dan pembangunan smelter.

Empat isu ini mulai dibahas minggu depan.

Baca juga: Begini 3 Cara Membeli Saham Bagi Pemula dengan Mudah

“Mulai minggu depan kita melakukan pembahasan jangka panjang selama 8 bulan sejak 10 Februari, berakhir 10 Oktober 2017. Yang dibahas terkait ketentuan stabilitas investasi. Kedua adalah keberlangsungan operasi PTFI.

Ketiga terkait divestasi. Keempat pembangunan smelter. Jadi kami masih punya waktu ke depan,” ucap Teguh.

Dalam perundingan dengan PTFI ini, pemerintah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan operasi PTFI. 

Jika dalam waktu 8 bulan tak tercapai titik temu, PTFI boleh menanggalkan IUPK dan kembali ke KK.

Tetapi sesuai ketentuan PP 1/2017, pemegang KK dilarang ekspor konsentrat.

“Untuk jangka panjang, kalau 8 bulan PTFI dalam posisi ke KK, pada dasarnya menurut PP 1/2017 kan memang diberi pilihan. Dia bisa kembali ke KK tapi tidak boleh ekspor,” cetusnya.

Diakui Teguh, penerbitan IUPK yang bersifat sementara ini belum memiliki payung hukum. PP 1/2017 maupun aturan turunannya, Permen ESDM 5/2017 dan Permen ESDM 6/2017, tak mengatur soal IUPK 'sementara'.

Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian aturan supaya IUPK ini legal. “Regulasi yang memayungi, kita akan melakukan penyesuaian terkait hal ini. Kita sedang bahas,” kata Teguh.

Meski demikian, menurutnya, tidak ada pelanggaran Undang-Undang dalam keputusan yang diambil pemerintah ini. UU memberi ruang kepada pemerintah dan badan usaha untuk mencari jalan tengah terbaik.

IUPK sementara merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan PTFI.

“Kita perlu ketahui, dalam konteks pembinaan dan pengawasan, pemerintah berlandaskan pada UU. UU memberi ruang pada pemerintah dan badan usaha untuk mencari solusi terbaik. Terkait Freeport, setelah PP 1/2017 kan muncul pilihan antara IUPK atau KK.

Setelah berunding, keduanya sepakat dan itu dimungkinkan UU. Tentu dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan negara,” pungkasnya.

Dicap Tak Konsisten

Pemerintah akhirnya menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku selama 8 bulan, sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017 untuk PT Freeport Indonesia. Dengan IUPK yang sifatnya sementara itu, Freeport bisa mengekspor konsentrat lagi sampai 10 Oktober 2017.

Langkah ini dipertanyakan banyak pihak.

Ada yang mencap pemerintah tak konsisten, melunak, tunduk, dan sebagainya. 

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, menerangkan latar belakang, dasar, alasan, dan posisi pemerintah dalam perundingan dengan Freeport untuk meluruskan persepsi yang beredar di masyarakat. Berikut penjelasan lengkapnya:

Menyusul konferensi pers oleh Sekjen dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa 4 April 2017, berkembang pemberitaan, komentar, opini, dan analisis yang mempertanyakan dan mempersoalkan komitmen dan konsistensi Pemerintah/Kementerian ESDM dalam penanganan persoalan PT Freeport Indonesia. 

Baca juga: Mengenal Apa Itu Profesi Broker di Kalangan Investor Pasar Modal

Tidak sedikit yang menghakimi pemerintah tidak konsisten, melunak, dipecundangi, dan sebagainya.

Agar publik dan pihak-pihak berkepentingan tidak tersesat oleh informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta, saya perlu menyampaikan penjelasan sebagai klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.

Dalam berunding dengan Freeport, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap Kementerian ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%. 

Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi.

Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%. Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas.

Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Fokus perundingan jangka pendek adalah perubahan KK menjadi IUPK.

Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya.

Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya.

Setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK. Meski demikian Freeport meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyepakati permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu tersisa untuk perundingan jangka panjang, meliputi pokok bahasan stabilitas investasi yang dituntut Freeport sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi Freeport, dan divestasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang IUPK bisa mengajukan rekomendasi ekspor konsentrat untuk enam bulan, dengan syarat menyampaikan komitmen pembangunan smelter dalam lima tahun, membayar bea keluar yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan divestasi saham hingga 51%.

Poin tentang divestasi akan masuk dalam pembahasan jangka panjang.

Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setelah enam bulan. Jika hasil verifikasi menunjukkan progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kementerian ESDM, maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pemegang IUPK, tanpa kecuali. Prosedur ini telah ditempuh pemegang KK lainnya yang telah beralih ke IUPK, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu bernama Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa landasan operasi Freeport dalam enam bulan ke depan adalah IUPK.

Alhasil, target perundingan jangka pendek telah tercapai, termasuk kembali normalnya operasi Freeport di Timika sehingga ekses sosial dan ekonomi yang terjadi sejak pelarangan ekspor Freeport pada 12 Januari 2017 tidak meluas dan berkepanjangan. 

Perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK.

Perundingan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemprov Papua, termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, Freeport bisa kembali ke KK dengan konsekuensi tidak bisa melakukan ekspor konsentrat. 

Baca juga: Inilah Bedanya Karakteristik Obligasi dan Saham

Dengan demikian cukup jelas dan gamblang bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham.

Tak Istimewakan

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus kepada PT Freeport Indonesia soal hak kuasa pertambangannya di Indonesia.

Jonan menegaskan, sebagai entitas bisnis yang mengelola usaha tambang di wilayah hukum Indonesia Freeport harus tunduk dan patuh kepada Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2017 dan UU Minerba no.4 tahun 2009.
Dalam dua regulasi tersebut, Freeport harus mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mengekspor bahan konsentrat.

Freeport juga wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang saat ini progresnya masih mencapai 11 persen di Gresik.

“Prinsipnya kita tidak perlu membuat perlakukan istimewa yang bisa membuat peraturan perundang-undangan,” ujar Jonan.

Jonan memaparkan pemerintah tidak akan mengikuti jadwal dari Freeport. Karena pemerintah menurut Jonan sudah punya tenggat waktu sendiri untuk menentukan nasib Freeport.

“Kita enggak ikut jadwal permintaan mereka,” ungkap Jonan.

Mengenai pajak dan retribusi, Jonan akan mengajak pemerintah daerah dan tokoh adat Timika bertemu Freeport. Karena hal tersebut merupakan wewenang mereka saat Freeport statusnya menjadi IUPK.

“Dalam negosiasi jangka panjang tentang retribusi tetap akan mengikutkan Pemerintah Daerah Papua dan Timika dan tokoh adat terkait,” jelas Jonan.

Untuk diketahui saat ini Freeport masih mengalami masa transisi selama enam bulan ke depan dari Kontrak Karya menjadi IUPK.

Kendati demikian perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah mendapat rekomendasi ekspor sampai September 2017.

Baca juga: 3 Cara Membeli Saham Bagi Pemula dengan Mudah

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Soal Freeport, Indonesia Melempem?”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan