BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pimpinan KPK Klaim Batalkan SP2 untuk Novel Baswedan

JAKARTA HarianBernas com Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengklaim pihaknya telah membatalkan surat peringatan dua SP2 yang dilayangkan pimpinan KPK...

Sabtu, 1 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 31 Maret 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengklaim, pihaknya telah membatalkan surat peringatan dua (SP2) yang dilayangkan pimpinan KPK terhadap penyidik senior Novel Baswedan. Hal itu dikatakan Basaria, ketika ditanya mengenai alasan dikeluarkanya SP2 untuk Novel, yang mengkritik kebijakan Direktur Penyidik KPK Aris Budiman.

“Karena ini kelihatan malah jadi masalah, sementara itu telah dibatalkan, nanti biarkan saja Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (Deputi PIPM) bekerja seperti biasa,” kata Basaria, di Jakarta, Sabtu (01/04/17).

Namun, kendati mengaku telah membatalkan SP2 untuk Novel, ia mengatakan, pembatalan SP2 tak ada hubungan dengan perekrutan penyidik yang nantinya akan dijadikan Kasatgas. Menurut Basaria, siapun boleh menjadi Kasatgas asalkan memenuhi syarat atau prosedur yang berlaku di KPK, baik itu dari internal penyidik KPK amupun penyidik yang berasal dari Polri. “Tidak ada hubungannya SP2 dengan perekrutan penyidik,” kilahnya.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan informasi dan data yang disampaikan oleh pegawai internal KPK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun,

Timbulnya SP2 tersebut, berawal dari adanya Nota Dinas Nomor: ND-47/23/02/2017 Tanggal 08 Februari 2017dari Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman kepada pimpinan KPK. Dalam nota dinas tersebut, jenderal bintang satu tersebut meminta agar koleganya di pihak kepolisian “tanpa syarat” dijadikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan. Atas surat tersebut, Novel sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK memprotes keras tindakan yang dilakukan oleh Aris.

Ia langsung mengirim surat elektronik kepada Aris.

Dalam surat tersebut, Novel mengkritik pola perekrutan Aris yang dinilai tidak melalui aturan main yang berlaku di KPK, kemudian tidak memperhatikan jenjang karir para penyidik yang sudah lama berkarir, serta tidak memperhatikan integritas calon pegawai.

Sementara itu, atas surat protes yang dikirimkan, bukannya menerima dan mengoreksi tindakannya, Aris justru murka, tak terima dengan kritik yang dilontarkan wadah pegawai KPK melalui Novel. “Kemudian terjadilan perpecahan antara penyidik dari unsur kepolisian dan non kepolisian,” papar sumber internal di lingkungan KPK.

Atas terjadinya perpecahan tersebut, pimpinan kemudian mencoba menengahinya. Tahap pertama, pimpinan memanggil jajaran penyidik yang berasal dari kalangan independen. Setelah pertemuan itu selesai, tak lama kemudian, pimpinan pun bergantian berdiskusi dengan para penyidik yang berasal dari kalangan korps bhayangkara.

Selanjutnya, untuk menyatukan kembali jajaran tim penindakan ini, pimpinan pun langsung mengadakan pertemuan dengan para penyidik secara keseluruhan.

Dalam pertemuan ini, suasana sempat memanas, pasalnya kedua belah pihak bersikukuh tak mau saling mengalah. Mereka tetap berpendapat padanya argumentasinya masing-masing.

Bahkan, dalam rapat tertutup tersebut, salah seorang penyidik dari lingkungan Polri sempat emosi dan berkata jika dirinya dan teman-temannya tak dibutuhkan lagi oleh pimpinan KPK, maka pihaknya  minta dikembalikan lagi ke insitusinya.

Mereka juga meminta agar para penyidik yang berasal dari kalangan kepolisian membentuk Satgas penyidikan sendiri, terpisah dari para penyidik non kepolisian.

Selanjutnya tak lama berselang, dari hasil diskusi tersebut, kabar malang pun datang. Setelah sebelumnya Novel diperiksa tim dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) atas permintaan pimpinan KPK, Novel dihadiahi surat peringatan tertulis (SP) dari pimpinan KPK. Ia dinilai melanggar Pasal 7 huruf f peraturan internal KPK yang berbunyi, “menghambat atau mengeyampingkan pelaksaan tugas yang tidak merugikan keuangan KPK. “Selain itu, pria yang telah mengundurkan diri dari insitusi Polri ini, juga dinilai melanggar Pasal 7 huruf g yang berbunyi “Melakukan perbuatan yang bersifat keberpihakan atau diskriminiatif terhadap jenis kelamin, agama, asal kesukuan atau kebangsaan, usia, atau status sosial ekonomi, baik secara lisan maupun tertulis.”

Atas hukuman yang diberikan kepada Novel, sejumlah pegawai KPK yang berasal dari kalangan independen, menengarai adanya upaya sistematis pelemahan KPK dari dalam, mengingat Novel merupakan penyidik senior yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai menyimpang.

Selain itu, Novel juga tengah menangani berbagai perkara besar, dintaranya perkara kasus dugaan korupsi e-KTP yang diduga melibatkan 'orang-orang besar” yang berpengauh di negeri ini.

“Penyidik polisi yang mau masuk intruders (penyusup),” cetus sumber tersebut.

Kekhawatiran tersebut tak berlebihan, sebab dalam rapat tertutup yang dilakukan antara pimpinan KPK bersama para penyidik yang berasal dari institusi polisi dan non polisi usai adanya perpecahan di tubuh penyidik, para pimpinan disebut-sebut tak membela Novel. Padahal, berdasarkan dokumen yang didapatkan, Novel justru mengkritik keras kebijakan sembrono Aris, yang ingin merekrut koleganya di korps bhayangkara untuk menduduki “kursi empuk” jabatan Kasatgas, tanpa melalui prosedur  yang berlaku selama ini di KPK. “Di sini pimpinan sudah tidak berpihak pada Novel Baswedan,” imbuh sumber tersebut.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Pimpinan KPK Klaim Batalkan SP2 untuk Novel Baswedan”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan