BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Saksi Kasus Korupsi e-KTP Mulai Mendapat Ancaman

Dugaan adanya ancaman terhadap saksi-saksi terkait perkara korupsi pengadaan e-KTP mulai mengemuka....

Jumat, 10 Maret 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Maret 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Dugaan adanya ancaman terhadap saksi-saksi terkait perkara korupsi pengadaan e-KTP mulai mengemuka. Hal ini terlihat dari adanya pengajuan perlindungan dari beberapa saksi dari mega korupsi tersebut, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan dan Korban (LPSK). “Benar, sudah ada yang mengajukan beberapa hari yang lalu,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/3/17).

Pengajuan katanya, dilakukan karena adanya indikasi ancaman terhadap pihak pemohon. “Ini kan kasus besar yang melibatkan orang-orang besar, uang-uang besar. Jadi yang bersangkutan meminta perlindungan kepada kami,” paparnya.

Sayangnya, meskipun menyatakan ada yang mengajukan, ia enggan mengatakan siapa saja pihak yang merasa diancam dan apa bentuk ancamannnya. “Tidak bisa kami sampaikan,” tegasnya.

Yang pasti menurutnya, setelah adanya laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi dan data-data yang diberikan. “Maksimal 30 hari akan akan bahas di paripurna. Tapi kalau tiba-tiba adanya ancaman nyata kita langsung bergerak,” jelasnya.

Dilain pihak, terkait adanya ancaman tersebut, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengimbau saksi-saksi tak perlu takut. KPK kata Febri, akan memberikan perlindungan maksimal kepada saksi-saksi tersebut. “Saksi yang merasa terancam, selain bisa datang ke LPSK juga bisa ke KPK.

Kita akan bahas bersama mekanisme perlindungan. Tentu saja undang-undang memberi perlindungan kepada saksi tersebut termasuk ahli,” ujar Febri.

Selain akan memberikan perlindungan, KPK juga mengimbau agar para pihak yang terlibat dengan perkara e-KTP, tidak mencoba-coba mengancam saksi-saksi KPK.

“Kita perlu ingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi atau menghalang-halangi saksi, ada pidananya sendiri. Misalnya dengan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor tentang obstruction of juctice.Kita minta semua pihak menahan diri kalau ada niat untuk pengaruhi atau intervensi, KPK akan berjalan sesuai prosedur hukum secara proporsional dan profesional,” tukasnya.

Untuk diketahui, dalam perkara kasus dugaan korupsi e-KTP, sejumlah pihak seperti kalangan eksekutif, legislatif, hingga pihak yang menjadi perwakilan konsorsium pemenang tender disebut mendapat jatah fee dari proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Atas penyebutan nama-nama besar tersebut, sejumlah pihak yang disebut menerima fulus pelicin proyek itupun ramai-ramai membantahnya.

Kini beredar informasi adanya saksi-saksi yang diduga mendapat ancaman dari proyek e-KTP.

Atas adanya indikasi ancaman tersebut, para saksi pu mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan