JAKARTA, HarianBernas.com – Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab ditunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi ahli Agama Islam, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).
Penunjukkan Rizieq ini sempat mendapatkan pertentangan oleh Tim Kuasa Hukum Ahok.
Salah seorang pengacara Ahok, Humphrey Djemat dalam pengadilan membacakan penolakan terhadap Rizieq di hadapan majelis hakim.
Dijelaskannya, dalam pasal 179 ayat 1 KUHAP menyatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter, atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
“Artinya, keterangan seorang ahli didengar dalam suatu persidangan demi tercapainya keadilan hakiki dan juga demi ditemukannya kebenaran materil,” kata Humphrey Djemat.
Untuk itu, lanjut dia, dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang sebagai ahli, selain memperhatikan keahlian yang bersangkutan, sebelumnya diperlukan penilaian terhadap subjektivitas ahli serta latar belakang dan sikap hidupnya.
“Di mana merupakan suatu hal yang mustahil pendapat ahli dapat membantu tercapainya keadilan yang hakiki, dalam hal pendapat tersebut didapat dari seorang ahli yang memihak, memiliki sikap hidup yang tidak baik,” katanya.
Humphrey menambahkan, di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Habib Rizieq, telah dinyatakan secara tegas perlunya syarat-syarat yang terkait kepribadian dari penafsir. Yaitu akhlak yang baik, tujuannya baik, serta mengamalkan kandungan Alquran.
“Tentu ini berlaku juga untuk Saudara Rizieq,” ucap Humphrey.
Humprey mengaku menghormati ulama. Namun, untuk Rizieq pihaknya menolak pentolan FPI itu dijadikan ahli.
Dirinya yakin, berdasarkan fakta ada kebencian kuat Rizieq kepada Ahok.
Humphrey membacakan sejumlah fakta yang pernah dilakukan Rizieq. Dimana Rizieq pernah melakukan penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Hal ini membuat tindak pidana permusuhan, kebencian dan penghinaan kepada pemerintah Indonesia.
Jadi beliau adalah seorang residivis.
“Untuk itu kami menilai Rizieq tidak patut dihadirkan sebagai ahli agama dalam sidang yang mulia ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, majelis hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menanggapi keberatan pengacara terdakwa. Diketahui, Rizieq dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
“Pertama kami sampaikan yang bersangkutan, Habib Rizieq menjadi ahli bukan atas kemauan yang bersangkutan tetapi ada permintaan penyidik sesuai berkas perkara,” kata ketua tim jaksa Ali Mukartono.
Jaksa Ali menjelaskan, tidak seharusnya penasihat hukum Ahok menyampaikan perkara yang melibatkan imam FPI ini. “Jadi tidak pada tempatnya, ketika berhadap-hadapan menyebutkan perkara terdakwa dengan Rizieq, terdakwa dengan FPI dan sebagainya,” kata jaksa Ali.
“Jadi ini ngga mengurangi hak-hak seorang anak bangsa warga negara menjadi ahli,” tambahnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Ahok lainnya, Sirra Prayuna tidak khawatir dengan duduknya Rizieq sebagai Ahli. Pasalnya, pendapat ahli di depan persidangan bisa di dengar atau bisa di abaikan majelis.
Sifatnya tidak mengikat majelis dalam merujuk pendapat ahli.
“Jadi ngga ada yang kita khawatirkan,” ujarnya.
Dijelaskan Sirra, ahli itu memberikan keterangan karena keahlianya, sehingga unsur obyektifitas berpikir dalam memberikan pendapat sesuai keahlianya
“Jadi yang utama serta independensi seorang ahli juga harus dijamin,” tegasnya.
Penolakan tim kuasa hukum Ahok terhadap Rizieq juga mendapatkan respon dari berbagai kalangan.
Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat menyatakan, sebagai seorang Advocad memiliki hak untuk menolak seorang saksi atau ahli. Namun, jangan alasan seseorang pernah menjadi narapida disebut tidak layak menjadi saksi atau ahli.
Menurutnya, siapapun dapat ditunjuk sebagai saksi ataupun ahli di pengadilan.
Anggota Komisi III DPR RI Henry tersebut menilai, apabila penolakan Rizieq sebagai ahli oleh kuasa hukum Ahok, karena berdasarkan pernah menyandang status residivis alasan itu tidak dapat diterima. Siapapun, dapat diminta sebagai ahli guna dimintai pendapat.
“Itu haknya (kuasa hukum Ahok) untuk menolak.
Ahli itukan dimintai pendapatnya,” jelas Henry.
Namun, apabila penolakan terhadap Rizieq karena ditakuti Imam Besar FPI menyimpan kebencian terhadap Ahok, maka alasan itu dapat diterima.
“Diragukan pendapatnya subyektif, tidak akan objektif. Kalau disebut menyimpan kebencian tidak bisa dipungkiri, penolakan itu masuk akal, dan kalau itu saya setuju,” beber Advocad senior yang tengah cuti tersebut.
Soal hakim sendiri, Henry mengingatkan keterangan ahli tidaklah mengikat. Dapat saja hakim nanti kesampingkan pendapat Rizieq.
“Hakim tidak terikat.
Hakim bisa kesampingkan pendapat,” jelas pria yang telah berkecimpung 37 tahun di dunia advocad tersebut.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Selestinus mempunyai pendapat lain, seharusnya Rizieq sejak awal mundur dari posisi sebagai ahli dalam persidangan Ahok.
“Sebagai pimpinan tertinggi FPI dan sebagai tokoh yang secara head to head terlibat dalam gerakan menuntut Ahok harus dihukum, maka Rizieq Shihab sebaiknya atas kesadaran sendiri menyampaikan di hadapan Majelis Hakim untuk tidak diperiksa sebagai ahli agama Islam,” terang Petrus.
Sebab sambung Petrus, Rizieq berpotensi untuk tidak mampu bersikap netral, independen dan obyektif ketika didengar pendapatnya sebagai ahli, baik bagi kepentingan Jaksa Penuntut Umum maupun bagi terdakwa Ahok.
“Ini sesuai dengan etika dan profesionalisme seorang ahli dalam perkara pidana,” terang tokoh NTT tersebut.
Jika saja Rizieq Shihab tidak berjiwa besar mengundurkan diri dari posisinya sebagai ahli, maka Ketua Majelis Hakim karena jabatannya berwenang mendiskualifikasi kedudukan Rizieq Shihab sebagai ahli.
Karena jauh sebelum Rizieq Shihab diperiksa sebagai ahli oleh Penyidik, Rizieq Shihab dari sejak awal hingga saat ini selalu menunjukan sikap kebencian atau ketidaksukaannya bahkan menuntut Ahok harus ditangkap, ditahan, diberhentikan dari jabatan dan dihukum.
Tugas Majelis Hakim adalah menggali sebanyak-banyaknya informasi seputar aktivitas Rizieq Shihab sejak menolak pencalonan Ahok, ketika diperiksa penyidik sebagai ahli untuk tersangka Ahok hingga akan didengar kembali dalam persidangan Ahok di Pengadilan Negeri sebagai ahli.
“Apakah terdapat kepentingan yang bersifat pribadi dari ahli (conflict interest) dengan subyek atau obyek perkara yang sedang diperiksa, mengingat seorang ahli tidak boleh ada kepentingan pribadi atau condlict interest yang sangat mempengaruhi independensi dan kejujuran seorang ahli,” kata Petrus.
Oleh karena itu Majelis Hakim harus menggali dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh informasi tentang cara hidup dan kesusilaan seorang ahli sebelum ahli didengar keterangannya. Artinya cara hidup dan kesusilaan ahli harus sudah dimiliki oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil sikap tegas apakah mendiskualifikasi ahli atau tetap didengar keterangannya.
“Apakah keterangannya itu akan dianulir atau dikesampingkan ketika Majelis Hakim hendak membuat Pertimbangan Hukum Putusan,” sambung Petrus.
Hakim harus menanyakan kepada tim penasehat hukum dan terdakwa sendiri, perihal informasi apa saja yang dimiliki oleh penasehat hukum atau terdakwa sendiri tentang kualifikasi keahlian ahli, soal independensi, soal tidak adanya konflik kepentingan, soal cara hidup dan kesusilaan ahli.
Berpotensi mempengaruhi profesionalismenya, independensi dan kejujurannya sebagai ahli,” terangnya.
Ketua SETARA Institute Hendardi angkat bicara. Ketika disinggung kelayakan Rizieq menjadi ahli, yang pernah terlibat kekerasan terhadap kelompok kebebasan beragama (peristiwa Monas), Hendardi menyebut, masalahnya bukan pernah melanggar HAM.
Tapi kapasitasnya sebagai saksi ahli agama keahliannya diragukan.
“Apalagi obyektivitasnya apalagi dialah yg sejak awal memimpin demo anti ahok dan mengangkat “gubernur DKI swasta” versi dia. Artinya orang ini sarat interest politik,” ungkap Handardi.
Lalu Bagaimana respon Rizieq?
Usai memberikan kesaksian di Auditorium Kementerian Pertanian, Habib Rizieq Shihab mengatakan menghormati sepenuhnya sikap pehasehat hukum Ahok,
“Itu hak mereka. Kita mesti hormati hak mereka,” kata Habib Rizieq Shihab, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Habib Rizieq Shihab memang mengatakan tidak mempermasalahnnya karena pengacara dalam persidangan berhak menerima atau menolak saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.
“Jadi pengacara itu punya hak untuk menerima atau menolak saksi ahli,” kata dia.
Sebelumnya, Tim kuasa hukum terdakwa Ahok, Humphrey Djemat menegaskan, bahwa pihaknya menolak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab, dijadikan saksi.
Dua Kali Menjadi Terpidana
Dalam perjalanan hidupnya, Rizieq sempat dua kali menjadi narapidana.
Pada Tahun 2003, Rizieq Shihab diadili dan terbukti bersalah melanggar pasal 154 dan 160 KUHP.
Pada 2008, Rizieq Shihab kembali diadili dan terbukti bersalah dalam kasus kekerasan di Lapangan Monas.
Rizieq memang tidak kebal hukum. Rizieq telah keluar masuk penjara sebanyak dua kali.
Pertama ditahan saat Rizieq Shihab nembela kebebasan pers pada pertengahan 2003 silam. Saat itu ia divonis bersalah oleh majelis hakim dan dihukum 7 bulan penjara.
Ia mendekam di Rutan Salemba Rizieq. Saat di bui Rizieq mengajar ilmu agama pada para narapidana. Selnya di Blok R nomor 19 disulap menjadi perpustakaan yang berjubel tumpukan buku.
Kasus 2003 ini bermula dari kegiatan sweeping ke tempat hiburan malam yang dilakukan FPI.
Kemudian pada, Sabtu (5/10/2002), dalam tayangan di sebuah stasiun televisi swasta Rizieq berkomentar, “Gubernurnya budek, DPRD-nya congek, polisinya mandul.”
Dia juga menuding dengan keras bahwa sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta menjadi backing tempat hiburan malam. Selang sehari, 10 orang anggota FPI ditangkap untuk diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat.
?Ana sudah bicara tentang penangkapan dan penculikan aktivis sejak setahun yang lalu. Tanggal 5 Oktober 2002 ana berdebat di televisi dengan petinggi Polda Metro Jaya.
Saat itu beberapa aktivis FPI ditangkap, dan ana katakan itu sebagai penculikan. Ana dianggap menghina pemerintah (polisi) dan menghasut,? terang Rizieq saat itu.
Namun proses hukum berlarut-larut. Hingga Majalah Tempo meluncurkan laporan bertajuk ?Ada Tomy di Tenabang?? pada Senin (3/3/2003).
Laporan itu memicu intimidasi secara verbal dan fisik kepada awak Tempo.
Tindakan intimidasi tersebut dilakukan di kantor Tempo dan Kantor Polres Jakarta Pusat Rabu, 5 Maret 2003.
Mengetahui Tempo diserbu, Rizieq tak terima. Bahkan pada Jumat (14/3/2003), Rizieq mengutus anggota FPI ke Mabes Polri. Kala itu FPI menyerahkan surat berjudul, ?Tomy Winata Gate: Skandal Hukum Berlumuran Judi? ke aparat kepolisian.
?Jadi ana tidak bersimpati pada Tempo-nya, tetapi kebebasan persnya.
Pers berada di posisi yang mazhlum (terzalimi) maka harus dibela. Ini kan ajaran Islam. Kami tahu, Tempo tampaknya memang media yang anti-Islam.
Tetapi Allah mendidik kita untuk memperhatikan orang yang terzalimi,? tuturnya.
Hasilnya, Rizieq dianggap melakukan penghasutan melalui media televisi, mengganggu ketertiban dengan merusak fasilitas umum, dan merendahkan pemerintah. Pasal yang menghantamnya berlapis yaitu, Pasal 154 dan 160 KUHP.
Dia diadili majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar putusan bersifat ringan lantaran Rizieq selama persidangan bertindak sopan dan memiliki tanggungan keluarga.
Meski begitu, saat vonis dibacakan, amarah massa FPI meledak. Mereka merusak bangku di dalam ruang sidang. Dia dibebaskan pada, Rabu (19/11/2003).
Insiden Monas, Rizieq Dipenjarakan Lagi
Memang Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah menjatuhkan vonis kepada Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq selama satu tahun enam bulan.
Habib terbukti bersalah terbukti bersalah dalam kasus kerusuhan di Monas.
“Terdakwa terbukti bersalah,” kata ketua majelis hakim Panusunan Harahap saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2008.
Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni dua tahun penjara. Dalan tuntutannya, jaksa berpendapat Habib terbukti secara sah menganjurkan kepada orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP.
Rizieq terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain. Vonis pada Rizieq juga menimpa Munarman, yang saat itu sebagai Panglima Komando Laskar Islam.
Putusan yang dijatuhkan pada Rizieq dan Munarman diawali selepas Magrib, pada Rabu (28/5/2008), saat Rizieq menjadi pemimpin pengajian.
Dalam agenda tersebut dia mengumumkan bahwa FPI akan ikut berdemonstrasi bersama Front Umat Islam (FUI). Tuntutannya adalah menolak kenaikan harga BBM dan menyerukan pembubaran Ahmadiyah.
