JAKARTA, HarianBernas.com – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI menegaskan Freeport McMoran Inc, diberi batas waktu 120 hari, untuk angkat kaki dari wilayah kedaulatan RI atas penolakan IUPK & Rencana Abritase yang akan dilakukan.
Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Dito Ariotedjo menjelaskan, 10 Februari 2017 lalu, Pemerintah RI telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi, dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.
Baca juga: Mengenal Trading Saham dan Cara Jitu Jadi Trader Handal
Sejak itu pula PT. Freeport Indonesia telah menghentikan kegiatan produksinya dimana para pekerja tambangnya di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.
Jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut goyang. Lebih dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PAD Provinsi Papua.
Akibat dari proses tersebut puluhan ribu pekerjanya pun mengancam menduduki kantor-kantor pemerintah, bandara, dan pelabuhan kalau pemerintah tak segera memulihkan segala bentuk kegiatan produksi yang selama ini terjadi di Freeport.
“Pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral, dengan mengeluarkan IUPK kepada PT.
Freeport Indonesia. IUPK bukan kontrak, posisi pemerintah sebagai pemberi izin menjadi lebih kuat dan berkuasa daripada korporasi sebagai pemegang izin,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Selasa (21/2/2017).
Persoalannya, pemilik dan management Freeport tak mau begitu saja mengubah Kontrak Karya yang selama ini mereka miliki dan sebentar lagi akan habis waktunya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tidak memberikan kepastian kepemilikan tambang, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti konsep Kontrak Karya yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown). Selain itu, Pemegang IUPK juga diwajibkan melakukan divestasi hingga 51% dari komposisi saham.
Baca juga: Mengenal IHSG, Cara Membaca, Jenis, Manfaat, dan Istilah Terkait
“Freeport keberatan melepas saham hingga 51%, karena itu berarti kendali atas perusahaan bukan di tangan mereka lagi, saham mayoritas dipegang pihak lain, dalam hal ini Pemeritah RI melalui Perusahaan – Perusahaan milik Negara yang dimilikinya,” paparnya.
President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, telah melakukan konferensi pers pernyataan sikap resmi Freeport pada tanggal 20 februari 2017, dimana dalam Pernyataan sikap tersebut Freeport dengan tegas menyatakan tidak dapat Menerima IUPK yang diberikan oleh Pemerintah RI, dimana Freeport harus melepas Kontrak Karya yang telah dimiliki oleh mereka selama ini.
Dengan Nada Mengancam, Richard menyatakan bahwa Freeport dan Pemerintah RI masih memiliki 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari Win-win solution, dimana apabila tidak mencapai kesepakatan maka Freeport mengambil langkah penolakan dan melakukan Abritase dalam menyelesaikan perbedaan – perbedaan pandangan tersebut.
Hal ini didasarkan atas pemikiran yang salah yang dimiliki oleh Freeport bahwa mereka memiliki standing posisi yang sama antara Korporasi dan pihak pemerintah. Sikap Mengancam yang diberikan oleh Freeport melalui CEO-nya ini terlihat sangat Arogan dan menginjak – injak kedaulatan yang dimiliki penuh oleh Pemerintah RI. Apapun ceritanya dimana sesuai yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, segala bentuk Kekayaan alam yang berada di wilayah Republik Indonesia, haruslah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan semua korporasi dan wasta yang terkait di dalamnya harus patuh secara penuh untuk mengikuti kebijakan Pemerintah RI.
Baca juga: Inilah Jam Buka Bursa Saham di Indonesia 2021
Sementara itu, Ketua Bidang Energi & Sumberdaya Mineral AMPI Todotua Pasaribu mendukung langkah dan Keputusan Pemerintah dalam merubah Konsep Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, di mana dalam hal ini memperkuat penguasaan dan keberadaan pemerintah atas segala pengelolaan aset kekayaan sumberdaya mineral yang terkandung dalam bumi wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
“Pemerintah untuk segera mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan kebijakan IUPK yang telah diputuskan, dimana apabila Freeport McMoran Inc keluar dari Pengelolaan Tambang Grasberg maka tidak ada kekosongan Pengelolalan Korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah RI dan Rakyat Papua,” pinta Todo.
Selain itu segera mengambil tindakan yang strategis menyikapi efek pemberhentian Operasi Tambang Grasberg oleh Freeport, dimana lebih memperhatikan nasib dan keberadaan puluhan ribu yang bekerja di tambang tersebut, serta segala bentuk kepentingan yang terkait langsung bagi Pemerintah Daerah Papua dan Rakyat Papua.
Baca juga: Begini 3 Cara Membeli Saham Bagi Pemula dengan Mudah
