JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, terkuakanya kasus suap terkait penerbitan paspor dan calling visa, yang sudah menjadikan atase imigrasi Kedubes RI di Malaysia, Dwi Widodo sebagai tersangka, merupakan kelanjutan dari adanya inspeksi pelayanan publik yang dilakukan Malaysia Anti Corruption Commision (MACC) pada tahun 2016 silam.
Atas terkuaknya kasus ini, KPK pun tengah menyidik perkara Widodo, sedangan MACC menyidik perkara yang melibatkan perusahaan Malaysia yang memberi suap kepada penyidik PPNS tersebut.
“Saat ini MACC atau KPK sedang melakukan penyidikan dalam perkara tersebut. MACC tangani perusahaan dan orang-orang yang sebagian ada warga negara Indonesia. KPK amankan DW,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Selasa (7/2/17) petang.
KPK kata Febri, memiliki perhatian khusus dalam kasus dugaan penyuapan terkait penerbitan paspor dan calling visa di Kedubes RI.
Hal ini dilakukan, lantaran salah satu pihak yang dirugikan adalah TKI Indonesia di Malaysia.
“Dalam pengurusan paspor, TKI harus membayar lebih di tengah banyaknya beban yang ditanggung TKI.
Calo paspor dengan reach out mendekati kantong TKI untuk bantu membuat paspor yang lebih tinggi, lalu dinikmati perusahaan dan dialirkan ke DW,” terangnya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan KPK pada 2007 silam, memperlihatkam masalah yang serius pada TKI. TKI kata Febri, kerap menjadi jadi objek Pungli. “Sekarang ada indikasi korupsi dalam pelayanan publk di KBRI di Malaysia,” tukasnya.
Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan Dwi Widodo, atase Imigrasi Kedutaan Besar RI di Malaysia terkait kasus dugaan penyuapan pembuatan paspor dan calling visa.
“Terkait proses penerbitan paspor RI dengan metode reach out di 2016, dan proses penerbitan calling visa 2013 – 2016, jadi berdasarkan pengembangan penyidikan, menemukan bukti permulaan yang cukup terkait suap pengurusan paspor dan visa,” terang Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (7/2/16).
Dwi yang notabennya merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut Febri, ditetapkan tersangka karena diduga menerima supa dari pembuatan dokumen keimigrasian yang dilakukan kepada sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “DW diduga menerima suap sekitar Rp1 miliar terkait penerbitan paspor reach out dan calling visa,” papar Febri.
Kendati demikian, mantan aktivitas anti korupsi tersebut belum bisa menjelaskan berapa jumlah keseluruhan TKI yang menjadi korban Dwi, dan berapa nilai suap per TKI, dalam memebuta dokumen paspor atau calling visa.

