HarianBernas.com – Awal Januari, 72 tahun silam, persisnya tanggal 4 Januari 1945, ibu kota Republik Indonesia di Jakarta hijrah ke Yogyakarta. Situasi politik Jakarta yang tidak aman karena kedatangan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia sepeninggal Jepang menjadi alasan utama ibu kota dipindahkan.
Adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII yang menawarkan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta agar ibu kota dipindah sementara waktu. Keberadaan Kasultanan dan Kadipaten yang eksistensinya diakui Belanda serta situasi sosial politik masyarakat Yogyakarta dinilai memenuhi syarat bagi tempat perlindungan bagi bayi Republik Indonesia.
Peristiwa kepindahan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta sendiri dilakukan secara sangat rahasia.
Presiden, Wakil Presiden, para menteri beserta keluarga menaiki kereta barang selepas petang hari yang semua lampunya dimatikan untuk menghindari kecurigaan patroli Belanda.
Sebelum lepas dari Jakarta kereta bergerak perlahan dan sempat berhenti di sejumlah stasiun kecil laiknya kereta barang.
Setibanya di Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden sempat selama sekitar tujuh pekan tinggal di dalam kompleks Puro Pakualaman sembari menunggu selesainya perbaikan bekas kediaman Gubernur Jenderal Belanda atau yang belakangan dijadikan Istana Negara Gedung Agung yang rusak sepeninggal Jepang.
Di Puro Pakualaman kedua pemimpin Republik menempati sebuah ruang bersebelahan di sisi barat bangsal Sewatama bernama ruang Donoworo. Ruang kamar, ranjang tidur, meja, kursi, cermin, pintu, jendela hingga saat ini masih sama, tidak berubah.
Hanya closet duduk dengan sistem tarikan tangan di atas yang sudah diganti, namun keberadaannya tersimpan baik.
Kepindahan ibu kota berdampak risiko politik juga ikut berpindah ke Yogyakarta. Tentara Belanda tercatat dua kali melancarkan agresi militer ke Yogyakarta. Sejumlah perang terbuka antara tentara Belanda dengan tentara RI seperti penyerbuan Kotabaru, perang gerilya Panglima Besar Jendral Soedirman, Serangan Oemoem 1 Maret terjadi di atas medan palagan Yogyakarta.
Perjuangan Melawan Lupa
Di tengah situasi negara yang diwarnai dengan menguatnya isu-isu sektarian, intoleransi serta fundamentalisme agama hingga fundalisme pasar saat ini, peran Yogyakarta sebagai benteng Republik harus terus diajarkan kepada generasi masa kini.
Republik Indonesia ini digagas, diperjuangkan, didirikan, dan dipertahankan oleh semua komponen bangsa.
Kata Republik berasal dari bahasa latin Res Publica yang artinya untuk kepentingan publik.
Jangan sampai generasi penerus bangsa mengalami amnesia sejarah sehingga bangsa kita mudah dikotak-kotakkan dan dicerai-berai oleh kepentingan kelompok atau golongan.
Adanya anasir yang mencela kebijakan pemerintah mengapresiasi peran kepahlawanan tokoh-tokoh daerah dalam mata uang Rupiah hanyalah satu bukti kecil bahwa wawasan kebangsaan kita masih harus terus diperkuat.
Peranan ideologi Pancasila dengan slogan nasionalnya Bhineka Tunggal Ika perlu terus digencarkan untuk memperkuat NKRI.
Nilai keutamaan penting lain dari momentum Yogya Kota Republik adalah Yogyakarta pada masa kepemimpinan HB IX dan Sri Paduka VIII memberikan suri tauladan jiwa nasionalisme dan patriotisme tanpa reserve untuk keselamatan NKRI. Kedua beliau berani mengambil risiko terburuk bagi keselamatan diri maupun kerugian lain yang bisa dialami Kasultanan maupun Kadipaten.
Hari ini kita prihatin bahwasannya di Indonesia tidak banyak pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa kenegarawanan. Mereka sibuk memperjuangkan agenda kelompoknya, bahkan kepentingan pribadi, sehingga melupakan bahwa kepentingan rakyat dan urusan bangsa mestinya didahulukan.