HarianBernas.com ? Ibukota selalu memiliki sejuta cerita. Siapa yang tidak tergiur dengan kehidupan yang ada di Jakarta dan tergoda untuk mengadu nasib di sana.
Segala cita-cita, mimip, dan harapan digantungkan di sana oleh orang yang tidak sedikit. Tak heran, potret kehidupan paling berkelas dan paling terbawah pun ada di sini.
Ribuan gedung, perumahan mewah, apartemen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan berstandar internasional tumbuh dengan pesat. Di sisi lain, yang juga tumbuh secara pesat adalah jumlah perkampungan kumuh yang digusur sebagai lahan untuk pembangunan infrastruktur untuk ibu kota.
Gantinya, jajaran rumah susun dibangun dan disediakan untuk penduduk yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena dianggap tidak memenuhi standar sebuah tempat tinggal.
Bisa jadi, perkampungannya merupakan bantaran sungai jadi jika ingin Jakarta tidak lagi banjir, normalisasi sungai tidak bisa tidak dilakukan.
Bisa jadi juga, tanah yang di atasnya ia bangun rumah petak adalah tanah milik pemprov DKI Jakarta. Pertuntukkannya tentu saja untuk memenuhi standar sebuah tata kota yang ideal. Ada Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan lahan terbuka untuk bermain anak, dan lain sebagainya.
Maka, penduduk yang mungkin sudah turun-menurun tinggal di situ pun tidak ada pilihan lain selain pindah di rumah susun yang telah disediakan.
Belakangan ini Jakarta memang sedang ramainya dengan isu penggusuran.
Bahkan, jika mau disebut drama maka yang terjadi adalah drama penggusuran.
Yang tidak tinggal di Jakarta pun hampir setiap jam tayang berita disuguhi gambar warga Jakarta sedang menangis bahkan marah ketika menyaksikan alat berat meratakan perkampungannya.
Bahkan, mendekati pemilihan gubernur Jakarta 2017 mendatang, dimana petahana juga kembali menjadi peserta pilgub, seolah tidak terlalu peduli dengan opini masyarakat. Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan penggusuran sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya.
Salah satu yang terbesar tentu adalah penggusuran karena akan ada proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Peristiwa ini begitu hangat dan menjadi sorotan karena belakangan diketahui juga melibatkan kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak.
Potret kehidupan yang terjadi di Jakarta, khusunya menyoroti tentang penggusuran ini diangkat ke dalam sebuah film oleh WATCHDOC bersama komunitas film indie. Film tersebut berjudul Jakarta Unfair.
Adanya 113 kali penggusuran yang telah dilakukan Pemprov Jakarta pada tahun 2015 belum seberapa dibandingkan dengan perkiraan 325 titik penggusuran selanjutnya. Dikabarkan, sebagian besar yaitu sebanyak 70% penggusuran dilakukan secara sepihak dan tidak menawarkan solusi yang sepadan.
Di tengah suhu politik yang sedang sangat sensitif ini, hadirnya film Jakarta Unfair bisa menimbulkan kecurigaan berbagai pihak.
Film ini sebenarnya hanyalah film dokumenter berdurasi 52 menit yang menampilkan kehidupan warga Jakarta pasca penggusuran.
Penggusuran warga Bukit Duri salah satu yang dimunculkan dalam film tersebut yang terpaksa pindah karena perkampungan mereka terletak di bantaran sungai. Penggusuran karena proyek reklamasi Teluk Jakarta pun juga ada di sini.
Dan mungkin yang bisa menjadi kontrversi adalah dalam film ini ditampilkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat keduanya berkampanye pilgub DKI Jakarta di tahun 2012. Saat itu keduanya tengah menyampaikan janji kampanye yang salah satunya mengenai penggusuran.
Jika dilihat secara objektif, film ini bisa tidak mengandung tendensi apa pun.
Hanya menggambarkan suatu peristiwa sosial dari sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, di tengah situasi menuju Pilkada DKI Jakarta yang tinggal menghitung hari ini, isu tersebut bisa demikian sesitif.
Setidaknya, hal ini sempat disampaikan oleh seorang netizen yang mengurungkan menonton film ini karena salah satu calon orang nomor satu di Jakarta mem-posting mengenai film ini di akun instagramnya.
Well, apakah film “Jakarta Unfair” bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan calon tertentu? Kita tunggu saja jawabannya medio Februari 2017 mendatang.
