Terbukti Terima Suap?Rp 2M dan Cuci Uang Rp 45 M, Eks Ketua Komisi D DPRD DKI Divonis 7 Tahun

JAKARTA, HarianBernas.com – Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, divonis 7 tahun penjara, denda Rp250 juta, subsidair 2 bulan kurungan. Hakim menilai, Sanusi terbukti menerima uang suap sebesar Rp.2 miliar dari Presiden Direktur PT.

Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjadja, melalui asisten pribadinya Trinanda Prihantoro. Selain itu, Sanusi juga dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai Rp 45 miliar.

Uang suap diberikan agar Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta), serta mengupayakan keinginan Ariesman selaku Presdir PT.APL dan Dirut PT. Muara Wisesa Samudra selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi Pulau G, untuk dimasukan dalam ketentuan pasal-pasal  Raperda RTRKSP Jakarta, yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

“Mengadili, menyatakan terdakwa M.

Sanusi terbukti bersalah melakukan korupsi secara sebagaimana dalam dakwaan kestau pertama dan terkait tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua,” terang Hakim Ketua M.

Sumpeno, saat membacakan amar putusan di PN. Tipikor Jakarta, Kamis (29/12/16).

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK sebelumnya yang meminta agar politikus Partai Gerindra ini divonis 10 tahun pnejara denda Rp 500 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Dalam petimbangan hukumnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ditambah alat bukti seperti keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli, alat bukti petunjuk seperti rekaman sadapan, uang suap dan beberapa alat bukti lainnya, jaksa meyakini, Sanusi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena terbukti menerima hadih atau janji selaku pegawai pengeri atau penyelenggara negara sebesar  Rp 2 miliar.

Selain terbukti menerima hadiah atau janji, jaksa juga meyakini, Sanusi juga terbukti melakukan pencucian uang senilai total Rp 45 miliar.

Hakim menilai, Sanusi, dalam kurun waktu 20 Desember 2012 hingga 13 Juli 2015, terungkap meminta sejumlah uang senilai total Rp 21.180.997.275,00 dari Direktur Utama PT.Wirabayu Pratama, Danu Wira, yang notabennya merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta antara tahun 2012-2015.

Selain itu, Sanusi juga terungkap meminta uang kepada Komisaris PT. Imemba Contractors sebesar Rp 2 miliar, yang merupakan rekanan pada dinas yang sama. Lebih lanjut, jaksa juga mengungkap, adik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.

Taufik ini juga dinilai menerima uang-uang korupsi dari berbagi pihak lain senilai total Rp 22.106.836.498,00.

Atas berbagai penerimaan uang tersebut, Sanusi kemudian mencucinya dengan membeli beberapa aset, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Atas perbuatanya jaksa menilai Sanusi tebrukti melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010  UU Tentang pemberantasan TPPU, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam menjatuhkan tuntutan tersebut, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan Sanusi bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi.

Sementara hal yang meringankan, Sanusi dinilai berlaku sopan dalam persidangan, punya tanggungan 4 orang anak, serta belum pernah dipidana. Atas tuntutan tersebut, Sanusi pasrah.

“Saya yakin seperti yang saya sampaikan, saya di sini Allah yang atur, saya merasa di sini saya, yang ngatur Allah, Pak makdir sakit, saya minta waktu untuk diskusi Yang Mulia, tapi saya menerima ini bagian aturan Allah,” ucap Sanusi ketika diminta hakim menanggai vonisnya. Sementara itu, atas putusan hakim tersebut, JPU KPK menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak.