HarianBernas.com – Salah satu Progam Legislasi Daerah yang sedang dalam pembahasan di DPRD DIY adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa (Raperdais) tentang Pertanahan. Membaca draft Raperdais tentang Pertanahan, dapat disimpulkan bahwa Raperdais tersebut tidak menjiwai secara utuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pertanahan adalah salah urusan kewenangan provinsi DIY yang oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diatur dengan Raperdais. Namun dalam Raperdais Pertanahan dalam konsideransnya (Menimbang) justru merujuk kepada Perdais No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Urusan Keistimewaan DIY.
Memang Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan DIY menyebutkan mandat perlunya Perdais, untuk mengatur kewenangan dalam rusan keistimewaan (a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang).
Baca juga: Keunikan Rumah Adat Sumatera Utara: Ciri Khas, Nilai Filosofis
Akan tetapi di setiap pasal yang mengatur kewenangan dalam urusan keistimewaan ternyata juga diperintahkan diatur lewat Perdais. Sebut saja Pasal 30 (Kelembagaan), Pasal 31 (Kebudayaan), Pasal 35 (pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten).
DPRD DIY dan Pemerintah DIY kemudian menyusun Perdais tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan dan Raperdais masing-masing kewenangan dalam urusan keistimewaan.
Namun jika dilihat dari Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang pertama, Perdais Pertanahan adalah perintah langsung dari undang-undang.
Dan yang kedua seharusnya Perdaisnya adalah Pertanahan dan Tata Ruang, kecuali kalau Tata Ruang hendak disusun Perdais tersendiri.
Raperdais Pertanahan juga tidak taat kepada asas yang disebutkan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, yaitu: a. pengakuan atas hak asal-usul; b. kerakyatan; c. demokrasi; d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an; e. efektivitas pemerintahan; f. kepentingan nasional; dan g. pendayagunaan kearifan lokal.
Pasal 2 Raperdais hanya menyebut dua asas di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, yaitu pengakuan atas hak asal-usul dan efektivitas pemerintahan, dan menambah satu yaitu kebijakan peruntukan tanah sesuai dengan nilai-nilai filosofi, sosiologi, dan kultural.
Tentu hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan. Kenapa asas kerakyatan dihilangkan, padahal Undang-Undang Keistimewaan sendiri menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Padahal juga tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat.
Dan apakah pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tidak bisa demokratis, padahal Undang-Undang Keistimewaan DIY mengatur pendemokratisasn itu, misalnya keberadaannya melalui pendaftaran tanah dan diatur lewat Perdais yang pembahasanya melibatkan DPRD, Pemda dan masyarakat.
Pasal 3 Rapedais Pertanahan, sekali lagi juga tidak taat terhadap Undang-Undang Keistimewaan DIY.
Sebab Pasal 32 Undang-Undang Keistimewaan DIY jelas menyatakan Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Akan tetapi kenapa Raperdis menghilangkan frasa sebesar-besarnya?
Frasa sebesar-besarnya, dalam kaitannya pertanahan dengan kemakmuran rakyat selalu ditekankan di dalam UUD 1945, UUPA 1960 dan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Artinya “sebesar-besarnya” tersebut menunjukan sesuatu yang hendak dilindungi oleh konstitusi dan hukum.
Pasal 18 Raperdais Pertanahan mengatur bahwa penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipataen oleh masyarakat atau institusi harus mengajukan permohonan hak kepada Kasultan dan Kadipaten.
Penagaturan ini untuk kesekiankalinya menunjukan ketidaktaatan kepada Undang-Undang Keistimewaan DIY.
Karena menurut Pasal 33 (4) Undang-Undang Keistimewaan DIY, mekanisme lewat pemberian Izin Persetujuan bukan pemberian hak.
Di dalam Pasal 32 Undang-Undang Keistimewaan DIY telah dinyatakan bahwa hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten disebabkan Kasultanan dan Kadipaten adalah badan hukum sebagai subjek yang dapat memiliki hak atas tanah. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa badan hukum yang dapat memilkili hak atas tanah harus ditetapkan oleh Pemerintah.
Artinya hak atas tanah hanya dilimiliki Kasultanan dan Kadipaten.
Sedangkan phak lain yang mempergunakan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten harus mendapat izin. Status izin posisinya jelas di bawah hak.
Karena jika semua pihak yang mempergunakan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten semua mempergunakan hak maka yang terjadi malah kerumitan. Padalah maksud Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta pemberlakukan UUPA 1960, yang kemudian direalisasikan lewat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984 tentang Pemberlakukan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY, adalah untuk menyelesaikan kerumitan hukum pertanahan di DIY.
Baca juga: Keunikan 5 Rumah Adat dari Provinsi Sulawesi Selatan, Tiap Suka Punya Jenis dan Nama Tersendiri
Pasal 19 Rapedais Pertanahan mengatur bahwa salah satu bentuk dari pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah berupa pelepasan hak atas tanah.
Dengan alasaan kepentingan umum pelepasan hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat dilakukan.
Adapun yang dimaksud kepentingan umum adalahpertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.
Klausul kepentingan umum yang dimaksud dalam Raperdais Pertanahan sama persis dengan yang diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentinagan Umum.
Timbul pertanyangan, apakah semua klausul kepentingan umum harus melalui pelepasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten?, misalnya cagar budaya, pemukiman, pasar umum.
Lalu timbul juga pertanyaan, jika untuk kepentingan infastruktur (kepentingan umum bisa terjadi pelepasan hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten),bagaimana dengan tanah untuk petani yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan lahan untuk pembudidaya ikan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiaya Ikan, dan Petambak Garam?
Di sinilah pertanyaan di mana pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaaten serta frasa kerakyatan, demokrasi, keberpihakan kepada rakyat, sebesar-besar kesejahteraan rakyat, menemukan konteksnya dalam rangka menyusun kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Nampaknya Raperdais masih memerlukan banyak perbaikan yang mendasar. Khususnya untuk membikin tolak ukur “untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.”
Oleh : Gunawan
Penasihat di Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
