BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

TEKNOLOGI

Sudah 30 Hari Disepakati DPR, UU ITE akan Berlaku

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE Henry Subiakto menyampaikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi akan berlaku...

Senin, 28 November 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 27 November 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita teknologi terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE, Henry Subiakto menyampaikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi akan berlaku mulai hari ini, Senin (28/11/16).

“Berdasar UU No 12 Tahun 2011 Pasal 73, suatu RUU disahkan melalui tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui DPR dan Presiden,” katanya Henry Subiakto lewat pesan singkat, Senin (28/11/16).

Ia menjelaskan apabila belum ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak disetujui bersama maka RUU sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Ia menyampaikan hasil revisi terdapat empat perubahan dalam UU ITE yang baru.

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai akan tetapi diangkat kembali.

Menurutnya, seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus.

Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Perubahan ketiga adalah tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE terbaru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan tanpa seizin pengadilan maka tidak sah sebagai bukti.

Perubahan keempat, penambahan ayat baru dalam Pasal 40.

Pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar UU. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Apabila situs yang menyediakan informasi melanggar UU seperti perusahaan media maka akan mengikuti mekanisme Dewan Pers. Ketika situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah berhak langsung memblokirnya.

“Persetujuan DPR dengan Pemerintah untuk RUU ITE sudah dilakukan pada 27 Oktober, 30 harinya berarti hari ini harus sudah dinomori di Sekretariat Negara,” tegasnya. 

Tag:#teknologi#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita TeknologiPilar Inovasi