BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI & INSPIRASI

Among Tani Dagang Layar

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Bawono X, memiliki visi Among Tani Dagang Layar . Secara harfiah, bisa diartikan membina pertanian, perdagangan, pelayaran (p...

Rabu, 28 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Bawono X, memiliki visi Among Tani Dagang Layar ."

🗓️ Dipublikasikan pada 27 September 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita inspirasi terbaru →

HarianBernas.com – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Bawono X, memiliki visi “Among Tani Dagang Layar”. Secara harfiah, bisa diartikan membina pertanian, perdagangan, pelayaran (perhubungan dan perikanan tangkap).

Dalam konteks rencana pembangunan, maka Among Tani Dagang Layar bisa dimaknai sebagai pembangunan pertanian, perternakan dan perikanan, yang didukung pengolahan, pemasaran (perdagangan), dan perhubungan sehingga membawa nilai lebih bagi produsen pangan dan  menjadi kemudahan akses bagi konsumen, sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat Yogyakarta pada khususnya dan bangsa Indonesia  pada umumnya sehingga Mataram-Yogya akan terus bersinar.

Penggunaan frasa layar sendiri jelas menunjukan visi maritim dari arah pembangunan Yogyakarta. Apakah Yogyakarta memiliki tradisi maritim ?

Sesungguhnya Yogya memiliki sejarah atau tradisi maritim yang bisa menjadi nilai pelaksanaan visi Among Tani Dagang Layar.

Pertama. penggunaaan gelar Sultan di kerajaan Mataram, kemudian dilanjutan oleh Kasultanan Ngayogyokarto, sesungguhnya adalah sejarah maritim, karena gelar Sultan harus diperoleh dari Mekkah, sehingga memerlukan kemampuan hubungan internasional dan pelayaran.

Kedua. Tradisi maritim Yogya tidak hanya karena Yogyakarta memiliki garis pantai, tetapi juga cara Yogya memandang sungai. Bukan sekeder aliran air dari gunung ke laut, tapi sebagai tata ruang dan tata wilayah.

Itulah konteks dari pembangunan Selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo dengan sungai Opak sehingga menciptakan tata wilayah yang mendukung pertanian, perikanan dan sumber penghidupan lainnya.

Ketiga. Adanya bangunan bersejarah yang bernuansa air, seperti Warungboto, Taman Sari dan sejumlah pemandian.

Tentu Kemudian tradisi dan visi kemaritiman tersebut kini harus direalisasikan. Tentu tidak cukup hanya dengan rencana pembangunan bandara dan pelabuhan di Kulon Progo, karena baru menunjukan hilirnya saja atau baru layarnya perdagangan saja.

Tapi juga perlu diperhatikan hulunya.

Ini berarti membutuhkan pembangunan pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya) dan peternakan serta pemberdayaan petani, peternak dan pembudidaya ikan dan nelayan. Tentu hal ini membutuhkan penataan tanah dan air.

Penataan tanah dan air juga diperlukan dalam konteks kawasan perumahan, industri dan perdagangan dan perhubungan termasukan juga dalam hal pendidikan dan kebudayaan.

Selain kebijakan yang harus direalisasikan Pemerintah DIY dalam hal pembangunan, tata ruang/wilayah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlindungan lahan pertanian, zonasi perairan pesisir, perlindungan dan pemberdayaan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, dalam rangka mendukung visi Among Tani Dagang Layar, tentu dalam konteks keistimewaan Yogya, juga perlu melembagakan peran Kasultanan Yogya dan Kadipaten Pakualaman dalam hal tata ruang dan dan pemanafaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Desa-desa yang ada Masjid Pathok Nagari dapat dikembangkan sebagai pusat-pusat kawasan budaya dan sentra produksi pangan yang memadukan pertanian, perikanan, dan peternakan, revitalisasi pasar tradisional serta industri pedesaan.

DPRD DIY tidak hanya dituntut untuk membahasa Rancangan Perda Istimewa Kerangka Umum tentang Tata Ruang serta Pengelolaaan dan Pemanfaatan  Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tetapi juga agar isinya sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yaitu ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan persoalan tata ruang dan pertanahan di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjadi sangat penting dan mendasar serta seharusnya menjadi prioritas untuk merealisasikan tujuan pengaturan keistimewaan Yogyakarta, yaitu melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa dan bahwa penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Oleh Gunawan

Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) & Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan RI

Tag:#inspirasi#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Among Tani Dagang Layar”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita Opini & InspirasiPilar Kebijakan