BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Sirnanya Pemahaman Kritis

Meruyaknya?judicial corruption?akhir-akhir ini telah membuktikan bahwa hukum di negeri ini benar-benar belum ditegakkan....

Kamis, 1 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Meruyaknya?judicial corruption?akhir-akhir ini telah membuktikan bahwa hukum di negeri ini benar-benar belum ditegakkan"

🗓️ Dipublikasikan pada 31 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBernas.com – Meruyaknya judicial corruption akhir-akhir ini telah membuktikan bahwa hukum di negeri ini benar-benar belum ditegakkan. Betapa tidak, pengadilan sebagai tempat orang mencari keadilan (searching of justice) telah berubah menjadi pusaran berbagai mafia. Keadilan sebagai esensi dari penegakan hukum telah mati secara dramatis melalui ulah aparat penegak hukum di lembaga peradilan.

Gagalnya peradilan dalam ikut menegakkan hukum, bagi saya tidak hanya semata-mata karena kesalahan penegak hukumnya sendiri, tetapi harus pula dikaitkan dengan pendidikan hukum kita selama ini.

Berbicara mengenai pendidikan hukum dalam konteks ini, tidak bisa dilepaskan dan erat kaitannya dengan pendidikan tinggi hukum.

Oleh karena itu pendidikan tinggi hukum juga harus ikut bertanggung jawab teradap meruyaknya judicial corruption.

Dalam konteks itulah, melalui tulisan singkat ini saya ingin mengusulkan bagaimana membangun pemahaman hukum kita di perguruan tinggi hukum yang kemudian dapat memberikan kontribusi dalam ikut mereformasi hukum. Sebab, bagaimana pun setiap insan yang berprofesi di bidang hukum adalah produk pendidikan tinggi hukum.

Kondisi terkini

Kurang lebih sudah 18 tahun kita telah reformasi tetapi sampai saat ini penegakan hukum kita masih jauh dari harapan.

Berbagai tragedi hukum tak pernah berhenti terjadi di negeri yang salah satu sila dari dasar negaranya ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita sering menyaksikan realitas penegakan hukum kita belum beranjak keluar dari kegelapan masa silam; ia tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Gugatan akan keadilan sebagaimana disaksikan dalam panggung-panggung peradilan, tidak merefleksikan keadilan kebanyakan orang. Hukum telah dilucuti dari hakikat eksistensinya sebagai pemberi keadilan dan telah menjelma sekadar sebagai alat kekerasan penguasa terhadap rakyat tidak berdaya.

Masyarakat awam merasakan peradilan di Indonesia hanya hebat mengadili perkara-perkara kecil seperti pencurian sandal jepit, pencurian kakao yang jumlahnya tidak seberapa.

Sementara untuk perkara-perkara besar, seperti korupsi atau pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak pernah ditangani dengan  baik, karena dalam kasus-kasus tersebut cenderung melibatkan orang-orang besar yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Realitas tersebut sebenarnya, tak lepas dari pandangan terhadap hukum yang didominasi oleh rasionalitas instrumental dan akibatnya praktik hukum kita jauh dari harapan kemanusian. Peradilan di Indonesia masih saja terdominasi oleh pengaruh positivisme, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan oleh badan peradilan masih kering dalam menangkap intensi etis yang personal dan kesadaran kolektif yang ada dalam masyarakat atau meminjam istilah Rousseau belum merepresentasikan kehendak umum (Will of all). Peradilan sejauh ini masih saja dipenuhi oleh putusan-putusan yang ?menyuarakan isi undang-undang?.

Kebanyakan orang masih meyakini, kepastian hukum menjadi sarana untuk memuaskan dahaga masyarakat akan keadilan.

Interpretasi terhadap hukum (undang-undang) pun sering dilakukan secara kaku yang tidak mampu menangkap moralitas yang ada di balik hukum.

Akibatnya, mereka mempercayai kalau dengan menyuarakan undang-undang, itu bakal memberikan kepastian hukum. Padahal kepastian hukum sebagaimana yang dikatakan oleh E. Fernando Manullang tidak semata-mata berpangkal pada apa yang tertulis dalam undang-undang.

Kepastian hukum sesungguhnya  juga harus didukung oleh legitimasi etis (moralitas).

Upaya ilmiah

Melihat realitas di atas, penting kiranya perguruan tinggi  perlu memberikan pemahaman- pemahaman baru yang tidak semata diajarkan apa yang tertuang dalam hukum positif, tetapi juga perlu membangun sikap kritis dalam memahami hukum. Sikap kritis tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan pandangan sempit dalam memahami hukum. Pandangan yang hanya melihat hukum dari pendekatan normatif-dogmatis.

Ajaran-ajaran yang positivistis dikurangi porsinya, jikalau tidak mungkin dihapuskan.

Menguasai hukum positif tidaklah ada artinya, jika tidak disertai upaya membangun semangat kritis dalam pemahaman hukum itu sendiri. Membangun semangat kritis dalam pemahaman hukum yang dimaksud adalah bagaimana memahami hukum yang hanya tidak sekadar menguasai hukum positif atau menghilangkan paradigma bahwa kepastian hukum tercapai hanya dengan menegakkan hukum  apa yang tertulis dalam undang-undang.

Kepastian hukum oleh karenanya harus dikembalikan pada apa yang disetujui oleh masyarakat sebagai sebuah refleksi dari kehendak umum yang mengandung intensi moralitas. Ini artinya apa yang tertera dalam hukum harus dikontekstualisasikan dalam kekinian.

Dengan demikian, perguruan tinggi  sebagai tempat mengajarkan hukum perlu melakukan upaya ilmiah yang tidak hanya mengajarkan apa yang tertulis dalam hukum, tetapi perlu adanya pemahaman kritis terhadap hukum yang pada akhirnya bisa diteruskan setelah mereka lulus dari perguruan tinggi hukum sehingga berbagai tragedi hukum termasuk judicial corruptiondijauhi dari praktik peradilan kita.

Oleh: Wilibrodus Harum

Advokad Junior pada Kantor Jeremias Lemek Law Office

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Sirnanya Pemahaman Kritis”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan