BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Apa Kabar Sleman Mart?

Ketegasan?Pemkab Sleman dengan menutup toko jejaring yang tidak memenuhi persyaratan diimbangi dengan pendirian Sleman Mart....

Kamis, 1 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Ketegasan?Pemkab Sleman dengan menutup toko jejaring yang tidak memenuhi persyaratan diimbangi dengan pendirian Sleman Mart"

🗓️ Dipublikasikan pada 31 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

SLEMAN, BERNAS.id – HarianBernas.com – Ketegasan Pemkab Sleman dengan menutup toko jejaring yang tidak memenuhi persyaratan diimbangi dengan pendirian Sleman Mart. Harapannya tentu produk-produk lokal yang berkualitas dan siap saing dapat tersaji dan terpapar dengan mudah di gerai Sleman Mart ini.

Masalahnya tidak cukup sampai pada batas pendirian Sleman Mart saja secara fisik, namun sebaiknya dibarengi dengan penerapan manajemen pertokoan yang lebih modern. Jika tidak, maka lambat laun ia akan ditinggalkan oleh pembeli.

Maka warung-warung gurem, jika tidak dikelola dengan manajemen modern juga mau tidak mau akan ?dimakan? oleh konglomerasi yang sudah menggurita.

Hukum alam akan berjalan. Bedah Warung lengkap dengan manajemen-nya, saya kira terus dilakukan secara berkala dengan konsultan dari Pemkab.

Alasannya irit biaya dan menjaga konsistensi Sleman Mart untuk tampil lebih elegan.

Era pasar bebas memang susah untuk membendung serbuan toko berjejaring asing.

Sekaligus melindungi pedagang kecil. Di samping tampilan tokonya manajemen warung yang selama ini serabutan dan tradisional diganti yang lebih modern.

Di Sleman pendirian toko berjejaring lumayan berkembang. Konon izin yang dinilai cukup longgar ini dibantah dengan memberikan kesempatan 20% produk lokal harus menjadi barang dagangan di toko jejaring tersebut.

Sehingga harapannya dapat lebih sinergis. Namun dalam praktiknya, kondisi real di lapangan mesti harus ada evaluasi dan regulasi yang tetap melindungi pengusaha lokal.

Bedah Warung dan manajemennya ini diharapkan menjadi embrio dan studi kasus, bagaimana jika sebuah warung dikelola secara profesional, sungguh-sungguh ternyata hasilnya optimal. Harapan yang lain, ibarat virus dapat segera menyebar ke wilayah yang lain.

Sehingga pelaku usaha dan pemangku kebijakan tidak lagi banyak berwacana namun segera melakukan tindakan konkret dalam upaya melindungi usaha masyarakat bawah dari gerusan toko-toko berjejaring yang mempunyai modal dan SDM lebih kuat dan besar.

Era AFTA memang segera datang di tahun 2025.

Dampaknya salah satunya adalah persaingan bebas. Kosekuensi dari itu semua adalah hanya mereka yang kuat yang dapat bertahan. Sementara yang lemah akan minggir.

Maka akan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dapat bertahan, syukur lebih baik adalah dengan meningkatkan kualitas  diri, manajemen modern.

Tanpa itu warung-warung kita hanya akan menunggu waktu untuk gulung tikar.

Posisi bargaining usaha kecil memang lemah. Diperlukan dukungan maksimal dari Pemkab, agar para pemangku kebijakan di tingkat wilayah hingga desa, yang lebih tahu kondisi masyarakatnya, dapat lebih bertindak untuk mengangkat taraf kehidupan mereka, dari himpitan hidup yang makin hari tidak makin ringan.

Ke depan Pemkab (Eksekutif) dan Dewan (Legislatif) sudah seharusnya mengetahui denyut nadi masyarakatnya.

Apa yang sesungguhnya mereka butuhkan agar tetapsurvive terkait dengan usaha yang mereka lakukan?

Sebab dalam kenyataannya, justru usaha-usaha kecil menengah yang dibangun oleh masyarakat inilah yang lentur dan kebal oleh serbuan badai inflasi dsb.

Apalagi jika mereka sudah masuk menjadi anggota koperasi berbadan hukum, maka akses informasi dan kucuran anggaran dari pemerintah, perbankan mestinya menjadi lebih mudah. Sebab jika itu tidak dilakukan, kondisi usaha kecil dan menengah akan sulit bertahan.

Ketua Asosias Franchise  Indonesia, Anang Sukandar mengatakan, waralaba lokal hingga kini masih kalah saing dengan waralaba asing.

Dinilainya, pemerintah belum banyak memberikan dukungan yang maksimal terhadap usaha kecil, hingga terkesan waralaba lokal berjalan sendiri.

Anang menambahkan, waralaba asing yang bercokol di Indonesia ada sekitar 350, sedangkan waralaba lokal ada sekitar 2.000.

Namun dari jumlah itu yang benar-benar masuk dalam kriteria waralaba hanya sekitar 100.

Yang mampu go internasional ada 10-15 saja.

Maka sudah saatnya Pemkab memberikan kesempatan dan pembinaan yang serius kepada waralaba/warung lokal yang akan berkembang. Pembinaan tidak sekadar diberikan kucuran dana, namun juga manajemen bagaimana mengelola toko yang amanah dan kredibel. Hingga akan bermunculan Sleman Mart di mana-mana.

Dibutuhkan political will dari para pemangku kebijakan yang berpijak pada kepentingan masyarakat banyak.

Tidak sebatas wacana, jargon, tetapi tindakan real di lapangan. Semangat kerja, kerja dan kerja dari pemerintahan Jokowi perlu terus digelorakan. Hingga terwujud masyarakat  yang adil dan makmur.

Sleman yang benar-benar ?SEMBADA?. Bukan wacana apalagi slogan semata. Jadi, apa kabar Sleman Mart?

Oleh: Ashari, SIP

Guru PPKn dan Kepala SMP Muhammadiyah Turi Sleman DIY

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Apa Kabar Sleman Mart?”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan