BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Menanti Gebrakan Mendikbud

HarianBernas com Pergantian menteri atau reshuffle pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo telah memunculkan nama baru Tak terkecuali pada Kemendikbud terjadi...

Senin, 29 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 28 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBernas.com – Pergantian menteri atau reshuffle pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo telah memunculkan nama baru. Tak terkecuali pada Kemendikbud, terjadi pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Dr. Anies Baswedan kepada Prof.

Dr. Muhajir Effendy. Pro dan kontra muncul ke permukaan.

Tak ayal timbul kekhawatiran dengan berganti menteri maka biasanya kurikulum dan kebijakan ikut berganti.

Konsekuensi logisnya berganti pula tata laksana yang mengikutinya di lapangan, terutama sekolah dan guru.

Tahun ajaran baru ini rupanya tidak hanya kegiatan belajar mengajarnya yang baru, tapi menterinya ikut baru juga.

Pertanyaannya, akankah menteri baru mampu memberikan solusi masalah pendidikan yang mengemuka? Pada tahun ajaran baru, yang sering kali menjadi masalah adalah mengenai buku teks pelajaran sekolah.

Tulisan ini menyoroti masalah tahunan yang berhubungan dengan buku teks pelajaran sekolah. 

Sudah menjadi hak warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu, sehingga memberikan perhatian pada masalah buku teks pelajaran menjadi bagian penting peningkatan mutu pendidikan. Paling tidak terdapat dua masalah yang sering muncul ke permukaan berkaitan dengan buku teks pelajaran sekolah. 

Pertama, banyaknya buku teks yang belum memenuhi syarat kelayakan. Kedua, mahalnya harga buku teks.

Kedua masalah di atas disebabkan karena masyarakat belum paham kebijakan yang mengatur tentang buku teks. Padahal pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa agar buku bisa dengan mudah dan murah diperoleh siswa.

Pertama, masalah buku teks yang belum memenuhi syarat kelayakan.

Fakta di lapangan sering ditemukan buku teks yang beredar mengandung konten pornografi, diskriminasi, kekerasan dan radikalisme.

Dapat dipastikan penyebabnya karena belum memenuhi standar kelayakan yang telah diuji oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Misalnya dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 Pasal 6 tentang syarat kelayakan  telah diatur dengan cukup rinci bahwa (1) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran diajukan oleh Penerbit kepada Kementerian atau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

(2) Kriteria atas kelayakan Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian dilakukan oleh Tim Penelaah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Kriteria atas kelayakan Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan oleh swasta dapat dilakukan penilaian oleh BSNP atau Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, masalah buku teks yang mahal.

Besarnya kebutuhan akan buku teks bagi siswa memberikan peluang pada pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

Buku dijadikan komoditi bisnis yang menjanjikan profit cukup menggiurkan. Lemahnya pengawasan juga memberikan andil cukup besar bagi mahalnya harga buku.

Pengaturan diperlukan untuk standarisasi harga kertas, biaya distribusi dan margin keuntungan penerbit.

Penutup

Implementasi aturan buku teks memainkan peranan penting. Harapannya supaya menutup penyimpangan kolusi antara penerbit dengan pihak sekolah. Modus yang kerap terjadi adalah buku teks selalu berganti setiap tahun.

Belum lagi pihak sekolah ada yang mewajibkan siswa membeli buku teks pelajaran di sekolah atau di koperasi sekolah karena terbatasnya Anggaran Penyediaan Buku dari dana BOS Buku dan APBD.

Cara efektif untuk mengatasi masalah buku, hemat penulis bisa dilakukan dengan sinergi dinas pendidikan, masyarakat dan orang tua siswa. Ketiga komponen pendidikan itu hendaknya mensosialisasikan serta mengawasi antara lain Permendikbud No. 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, Permendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku dan Permendiknas No. 11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, misalnya pasal 3 menerangkan bahwa (1) buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari BSNP. Pasal 4, pada kulit buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari BSNP, penerbit wajib mencantumkan label harga.

Oleh: Iman Sumarlan, S.IP, M.H.I

Pegiat PUNDI (Pendidikan untuk Indonesia)

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Menanti Gebrakan Mendikbud”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan