BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Gonjang-Ganjing Rokok Sudah Masif

Wacana kenaikan harga rokok oleh pemerintah semakin menguat dengan mengalirnya dukungan dari berbagai pihak di samping juga turut ditentang....

Sabtu, 27 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBernas.com – Wacana kenaikan harga rokok oleh pemerintah semakin menguat dengan mengalirnya dukungan dari berbagai pihak, di samping juga turut ditentang. Isu industri rokok memang sangat sensitif dan menarik untuk ditelaah lebih jauh.

Beredar di berbagai media bahwa harga rokok akan dinaikkan bahkan sampai empat kali lipat dari harga normal saat ini, sontak saja perdagangan saham tiga emiten yakni PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) juga turut menikmati dampak cukup serius yaitu berada dalam zona merah perdagangan saham. Para pelaku usaha industri rokok pun mulai melakukan upaya penentangan terhadap rancangan kebijakan itu.

Memang hingga kini belum ada kebijakan resmi dari Pemerintah terkait kenaikan harga rokok.

Namun, gonjang-ganjing dalam masyarakat sudah mengemuka dan masif. Bahkan secara frontal muncul masyarakat pro kenaikan harga rokok dan masyarakat kontra kenaikan harga rokok.

Ada pertanyaan yang sering kali muncul adalah untuk siapakah kenaikan harga rokok itu?

Menurut hemat saya, kebijakan itu harus berdasarkan pada kepentingan nasional.

Maksudnya adalah prinsip utama kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan atas dasar kebutuhan riil (nyata) masyarakat.

Teori kemanfaatan, manakah yang lebih bermanfaat atau berfaedah dari pada mudarat-nya. Lebih jauh, pembahasannya juga tidak hanya terkait kebijakan semata tetapi siapa yang akan dikenai kebijakan itu.

Bisa terkait dengan pelaku usaha, pekerja maupun para konsumen rokok.

Ke depan, seandainya wacana itu menjadi suatu kebijakan resmi, tidak bisa dipungkiri akan terjadi lonjakan angka pengangguran, pendapatan perusahaan menurun dan lain sebagainya. Kemungkinan tersebut sudah pasti akan selalu terjadi dan logis.

Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus rokok yang menjadi sasaran kebijakan?

Kalau berbicara dalam konteks rokok, Indonesia adalah salah  satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Angka perokok mencapai 90 juta orang dan hal ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan.

Apalagi harga penjualan rokok di Indonesia jauh lebih murah jika dibandingkan beberapa negara seperti: Australia, Norwegia, Inggris, Irlandia, Singapura, Kanada, dan lain-lain.

Harga penjualan yang sangat murah ini memudahkan akses konsumsi rokok yang banyak.

Mirisnya, tren sekarang para perokok kebanyakan adalah generasi muda yang sejatinya menjadi aset bangsa. Mengapa rokok harus menjadi perhatian penting pemerintah dan/atau negara?

Karena rokok mempunyai dampak yang tidak baik bagi terutama untuk kesehatan.

Kesehatan adalah fokus utama negara saat ini sesuai konstitusi negara. Usaha untuk menekan angka perokok dan bahaya rokok nyatanya selama ini tidak berhasil. Sedangkan, tuntutan terhadap hak atas kesehatan semakin meningkat.

Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan generasi bangsa yang sehat untuk masa depan yang lebih baik kalau kondisi kesehatannya tidak baik.

Apa jadinya jika sedari dini anak sekolahan sudah memikirkan uang rokok, sudahkah merokok hari ini dan lain sebagainya.

Akhirnya, saya memandang tujuan kenaikan harga rokok sebagai sebuah terobosan sekaligus usaha untuk mengatasi masalah rokok di Indonesia.

Pemerintah diharapkan juga mampu untuk memikirkan bagaimana nasib selanjutnya dari akibat penerapan kebijakan ini suatu saat. Jangan sampai pengusaha rokok kaya tetapi pekerjanya semakin melarat, maupun ditemukan kejadian berbeda lainnya.

Oleh: Korneles Materay

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan