BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Petinggi BI Samarkan Uang Suap Gubernur Sultra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya tengah mendalami adanya dugaan keterlibatan eks Petinggi Bank Indonesia di Kendari....

Jumat, 26 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pihaknya tengah mendalami adanya dugaan keterlibatan eks Petinggi Bank Indonesia di Kendari, yang diduga membantu menyamarkan berbagai aliran uang suap yang diterima Gubernur Sultra Nur Alam dari sejumlah pihak. Ihwal adanya hal itu dikatakan Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

“Dari semua info itu akan didalami apakah ada pihak pihak yang memang (terlibat-red) atau tidak, sekarang penyidikannya masih baru, jadi ditunggu saja (hasil penyidikannya),” terang Priharsa, di Jakarta, Jumat (26/8/16).

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam menjalankan aksinya, Nur Alam disinyalir menerima uang suap senilai 4,5 juta dolar AS atau setara Rp 56,3 miliar yang berasal dari rekening perusahaan tambang yang berbasis di Hongkong. Uang sendiri dikucurkan melalui empat kali transfer yang disamarkan sebagai polis asuransi sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2010.

Adapun sisanya sebesar Rp 20 miliar ditransfer ke rekening pribadi Nur Alam di sebuah bank milik negara.

Menurut salah seorang petinggi penegak hukum yang enggan disebutkan namanya, untuk menyamarkan semua uang yang diterima dari para pihak perusahaan yang menyuapnya, Nur Alam dibantu oleh seorang mantan petinggi Bank Indonesia di Kendari, Sultra. “Itu dia (Nur Alam), putar-putar uangnya, lalu pura-puranya ada temannya di luar negeri titip duit kepadanya, padahal kita tahu, dia korupsi tambang dan hutan, dia dibantu mantan Kepala BI Kendari atas nama S, maka transaksinya menjadi rumit,” papar sumber penegak hukum tersebut.

Namun, kendari rumit, KPK sudah mengantongi bukti-bukti transfer uang antara Nur Alam dengan para pihak penyuapnya, sehingga telah menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka.

Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014.

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kab. Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya, Nur Alam terancam 20 tahun penjara, sebab disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan