BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Bidik Pemberi Suap Gubernur Sultra

KPK membenarkan pihaknya menemukan adanya bukti penerimaan uang yang diterima Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dari surat izin ekplorasi ilegal....

Rabu, 24 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya menemukan adanya bukti penerimaan uang yang diterima Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dari surat izin ekplorasi ilegal yang dikeluarkannya terhadap perusahaan tambang.

“Kami sudah dapat bukti transfer, jumlahnya cukup signifikan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, di Jakarta, Rabu (24/8/16).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya kini telah menyelidiki berbagai aliran dana yang diterima oleh Nur Alam, dan membidik para pihak pemberi suap terhadap orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. “Sedang dilakukan penyelidikan yang intensif,” terang mantan dosen Universiitas Hasanudin Makassar tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut disinyalir memiliki harta mencurigakan sekitar Rp 200 miliar. “Nilai hartanya lebih dari Rp 200 miliar,” tutur seorang penegak hukum di lingkungan KPK yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, ia juga diduga menerima uang suap senilai 4,5 juta dolar AS atau setara Rp 56,3 miliar dari rekening perusahaan tambang yang berbasi di Hongkong.

Uang sendiri dikucurkan melalui empat kali transfer yang disamarkan sebagai polis asuransi sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2010. Adapun sisanya sebesar Rp 20 miliar ditransfer ke rekening pribadi Nur Alam di sebuah bank milik negara.

Kepemilikan harta tersebut jelas kontradiktif dengan jabatannya selaku kepala daerah.

Bahkan jika dibandingkan dengan laporan harta kekayaanya kepada KPK, saat terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 15 Oktober 2012, ia hanya mempunyai kekayaan sebesar Rp 30,9 miliar.

Sebagai informasi, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014.

Mantan politikus Partaia Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kab. Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya, Nur Alam terancam 20 tahun penjara, sebab disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan