HarianBernas.com – Dua daerah tingkat dua di DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo, akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2017. Sejumlah partai politik pun mulai ancang-ancang menentukan bakal calon (balon).
Ada yang mengusung calon tanpa harus berkoalisi dengan parta lain karena memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri, ada pula yang harus berkoalisi karena sesuai ketentuan UU tak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tak memenuhi syarat untuk bisa mengusung calon sendiri.
PDIP yang mampu mengusung pasangan bakal calon kepala daerah secara mandiri pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, memilih tidak terburu-buru mengambil keputusan apa pun sembari terus meningkatkan komunikasi dengan partai lain. Pilihan koalisi tidak hanya terbatas pada partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif, tetapi juga dengan partai
politik lain, termasuk terhadap organisasi massa. “DPP berpesan agar tidak terburu-buru.
Tetapi, komunikasi dengan partai politik lain tetap jalan, karena diharapkan tetap ada koalisi,” kata Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko (Harian Bernas, 23/8/16).
Kita tak mempersoalkan apakah partai politik berkoalisi atau tidak dengan partai politik lain. Karena berkoalisi atau tidak sudah diatur dalam UU. Namun, yang perlu kita tekankan adalah sejauh mana partai politik menyerap dan mendengar serta menyalurkan aspirasi rakyat.
Artinya, pemilihan calon pemimpin bukan semata-mata figur yang menguntungkan bagi partai pengusung dan bisa memenangkan pemilihan, namun figur yang bisa diterima rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan kata lain, pemimpin untuk kepentingan rakyat dan bukan pemimpin untuk kepentingan partai.
Dengan demikian, partai tentu mengusung calon yang bisa diterima rakyat. Karena itu, partai harus mendengar suara rakyat.
Figur seperti apa yang diinginkan rakyat. Karena figur yang diinginkan partai belum tentu diterima rakyat. Begitu pula sebaliknya, pemimpin yang diinginkan rakyat belum tentu diinginkan atau diusung partai.
Mantan Mendikbud Anies Baswedan menyebut makna pemimpin adalah orang yang memiliki pengikut.
Artinya, seseorang bisa disebut pemimpin kalau punya pengikut. Dan apa yang dikatakan dan dilakukan pemimpin diikuti dan diterima oleh para pengikutnya.
Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin bisa memiliki pengikut? Tentu karena dia berbuat, berpikir dan berkata sesuai dengan keinginan mereka yang dipimpinnya.
Apa yang dia kerjakan dan lakukan sesuai harapan dan kebutuhan mereka yang dipimpin.
Tak mungkin seorang pemimpin diikuti atau diinginkan bila dia tidak berbuat dan melakukan sesuai keinginan dan kebutuhan yang dipimpin.
Karena itu, menurut hemat kita, dalam memilih calon pemimpin, partai politik tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Artinya, partai politik tidak hanya berpikir berkoalisi dengan sesama partai politik tapi juga “berkoalisi” dengan rakyat. Rakyatlah yang menentukan seseorang bisa terpilih atau tidak, bukan partai politik.
Partai politik hanya sebatas menyediakan calon, bukan menentukan bahwa calon itu pasti terpilih.
Dan untuk menjamin calon yang disediakan oleh partai politik bisa terpilih, maka perlu berkoalisi dengan rakyat.
Koalisi dalam arti mendengar, memperhatikan dan menyerap aspirasi rakyat.
Siapa yang diinginkan rakyat, maka itulah yang harus diusung oleh partai politik.
Jangan sampai yang diinginkan rakyat adalah figur A, namun yang diusung partai politik adalah figur B. Partai politik perlu melihat rekam jejak calon yang bakal diusung.
Apakah bakal calon itu memilik rekam jejak yang baik, yang mampu bekerja dan berbuat untuk kepentingan rakyat.
Hal ini bisa dilihat dari hasil karyanya selama ini, apakah saat menjadi pemimpin formal atau informal.
Figur yang memiliki rekam jejak baik dan terbukti berbuat untuk kepentingan orang banyak maka itulah pemimpin yang ideal dan layak disebut pemimpin. Dan figur seperti itulah yang layak diusung partai politik.
Oleh: Philipus Jehamun
Redpel Harian Bernas
