BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Dua Puluh Tahun Kepergian Udin

Dua puluh tahun kepergian Udin semakin menegaskan perlunya pemerintah DIY bertindak dan Presiden Jokowi segera merevolusi total lembaga kepolisian....

Selasa, 16 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBenas.com – Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, jurnalis Harian Bernas meninggal dua puluh tahun silam. Menjelang tengah malam, Selasa 13 Agustus 1996, seorang laki-laki bertamu ke rumahnya di Patalan, Bantul, bertukar satu dua kata, lalu menghabisinya. Setelah tiga hari dalam kondisi koma di Rumah Saki Bethesda, Udin meninggal.

Ia ?pergi? sehari menjelang peringatan ke-51 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kematian Udin di tangan ?orang tak dikenal? menandai keperkasaan pemerintahan otoriter Orde Baru pimpinan Jenderal Suharto dan mengundang perhatian sejumlah kalangan. Penuntasan kasusnya yang berbelit-belit penuh rekayasa, berlarut-larut tanpa akhir, menjadi kajian beberapa pihak.

Belasan buku telah terbit, demikian pula sejumlah karya ilmiah disusun mahasiswa di berbagai strata. Jose Manuel Tesoro, mantan koresponden Jakarta untuk majalah  Asiaweek menorehkan hasil investigasinya ke dalam  buku setebal 326 halaman bertajuk The Invisible Palace, the true story of a journalist?s murder in Java (2004).

Sabtu 13 Agustus 2016, dalam sebuah dialog di Programa 1 RRI Yogyakarta bertopik Udin, Jurnalisme dan Kemerdekaan Pers, seorang warga Bantul mengatakan, 20 tahun kematian Udin telah mencoreng Yogyakarta sebagai Kota Patriot.

Tentu bukan hanya predikat Kota Patriot, namun berbagai julukan bagi kota ini pun telah tercoreng dalam-dalam.

Mengapa 20 tahun tidak kunjung terungkap siapa pelakunya? Bagaimana kinerja aparat pemerintah, di mana janji-janji para petinggi  kota ini maupun para pimpinan di Jakarta untuk segera menyelesaikannya?

Selama 20 tahun pembunuhan jurnalis Harian Bernas, Fuad M.Syafruddin, terdapat dua sikap yang cenderung berseberangan antara masyarakat kewargaan (civil society) dengan negara yang diwakili pemerintah. Kalangan media, organisasi jurnalis, terus menyuarakan tuntutannya agar pemerintah terutama aparat kepolisian bekerja serius dan profesional mengungkap kasus ini.

Berbagai kegiatan untuk menghormati Udin diselenggarakan seperti berziarah ke makamnya di Bantul, mendatangi dan menanyai setiap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY atas perkembangan penyelidikan, menggelar pameran, diskusi, testimoni, maupun orasi untuk menolak lupa.

Sebaliknya kepolisian daerah, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tidak melakukan apa pun juga. Diam seribu bahasa.

Pengusutan kasus Udin yang berlarut-larut dan menjadi benang kusut setidaknya telah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo. Federasi Internasional Jurnalis (IFJ) bersama Aliansi Jurnalis Independen dan Misi Kerjasama Internasional untuk Indonesia meminta pemerintah Indonesia menyelidiki dengan segera kasus ini demi keadilan untuk Udin.

Bagi IFJ, 19 tahun tanpa investigasi adalah terlalu lama dan menjadikannya sebagai kasus nyata dalam catatan kemerdekaan pers Indonesia (ifj.org, 09/09/2015).

Selain tidak menunjukkan keseriusan dalam pengungkapan kasus Udin, kepolisian menurut catatan AJI juga banyak melakukan kekerasan yang menghambat tugas-tugas jurnalis menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kepolisian dianggap gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pelindung publik. Untuk keempat kali sejak 2007, AJI memberi predikat kepolisian sebagai ?Musuh Kebebasan Pers?.

Ketidaksungguhan pemerintah melakukan penyelidikan atas pembunuhan Udin selama bertahun-tahun seiring dengan terus merosotnya kemerdekaan pers Indonesia.

Mengutip Reporters without Borders for Freedom of Information, posisi Indonesia terus menurun kecuali tahun 2002 yaitu di urutan 57dari 134 negara.

Setahun kemudian hingga 2015 angkanya tak pernah mencapai 100 dari 169 negara dan terus merosot hingga urutan 138 dari 179 negara (rsf.org, akses 13/8/2016)

Hari Kemerdekaan Pers Sedunia tahun 2017 akan dipusatkan di Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus bersungguh menjamin kemerdekaan pers selain menuntaskan kasus Udin.Terdapat tujuh jurnalis  selain Udin yang telah menjadi korban pembunuhan.

Mereka adalah Naimullah (Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, 1997), Agus Mulyawan (Asia Press di Timor Timur, 1999), Muhammad Jamaluddin (TVRI di Aceh, 2003), Ersa Siregar (RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 2003), Herliyanto (tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, 2006), Adriansyah Matra?is Wibisono (TV lokal di Merauke, Papua, 2010),  dan Alfred Mirulewan (tabloid Pelangi, Maluku, 2010).

Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova mendesak semua negara membuka akses semua informasi publik sebagai bentuk penghargaan bagi hak dasar warga yakni hak atas informasi.

Lembaga ini juga mencacat terdapat 825 jurnalis dari seluruh dunia meninggal saat menjalankan tugas dalam sepuluh tahun terakhir. Hanya enam persen kasus yang telah terselesaikan. (Kompas.com, 3/5/2016).

Dua puluh tahun ?kepergian? Udin semakin menegaskan perlunya pemerintah DIY bertindak dan Presiden Jokowi segera merevolusi total lembaga kepolisian.

Oleh: Lukas S.

Ispandriarno

Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Dua Puluh Tahun Kepergian Udin”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan