JAKARTA, HarianBernas.com – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman, mengakui bahwa dirinya pernah dimintai tolong oleh Presiden Direktur PT. Paramount Enterprise (Lippo Group) Edy Sindoro, untuk mengakali perkara kasus yang melilit perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group.
Atas perintah Edy, Nurhadi pun mengakui pihaknya pernah menelfon Panitera PN. Jakarta Pusat Edy Nasution (kini tersangka) untuk memperhatikan atensi dari teman semasa SMU nya tersebut.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut perihal apa isi perintah dirinya terhadap Edy Nasution, pria asal Kudus, Jateng ini mengaku sudah lupa.
“Saya gak ingat lagi, tapi seandainya itu terjadi (perintahkan Edy Nasution kirim berkas PK), itu semata-mata dalam rangka aspek pelayanan, kewenangan administrasi perkara berada di panitera, saya selaku sekretaris pembina kepegawaian, punya tanggung jawab sesuai tugas fungsi saya untuk menegur atau meminta aparatur peradilan menjalankan tugas dengan baik, cepat sederhana dan biaya ringan,” kata Nurhadi ketika memberiksan kesaksian untuk terdakwa Dody Aryanto Supeno, di PN.Tipikor Jakarta, Senin (15/8/16).
Selain mengaku lupa ucapan perintah yang ditujukan kepada Edy Nasution, dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sumpeno, Nurhadi juga mengaku lupa apakah dirinya hanya menyebut perkara kasus yang diminta Edy Sindoro saja yang diurusi, atau kasus secara umum.
“Saya gak ingat, ini sering kami lakukan saat pembinaan di daerah maupun sidak bersama bawas (badan Pengawas MA), selalu kedepankan akuntabilitas kerja. Saya punya kewenangan untuk kontrol aparatur, bukan hanya di PN. Jakarta Pusat, tapi seluruh Indonesia,” tepis Nurhadi yang mengakui menelfon dengan menggunakan HP Royani, staff MA sekaligus sopir kantornya, yang kini tengah diburu KPK.
Dalam persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, sesuai BAP pemeriksaan penyidik KPK terhadap Nurhadi, mantan petinggi MA tersebut memang terungkap melakukan pertemuan dengan Edy Sindoro lebih dari lima kali.
Kendati demikian, ia kembali mengelak ketika ditanya lebih lanjut apakah dalam pertemuan tersebut menyangkut upaya hukum yang diminta Edy Nasution.
“Nggak permah (bicara perkara PT. Pramount Enterprise),” elaknya. Nurhadi dalam kesaksiannya memang mengaku pernah mendengar cerita Edy Sindoro perihal gugatan dari PT.
Kymco terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group (PT. Metropolitan Tirta Perdana (MTP).
Namun, kendati sudah mengenal lama Edy Sindoro, Nurhadi membantah membantu Edy Sindoro untuk menunda gugatan Kymco terhadap perusahaan Edy Sindoro.
“(Edy Sindoro) pernah cerita (gugatan Kymco), tapi saya gak tanggapi,” katanya.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan terdakwa Dody, Dody didakwa secara bersama-sama dengan pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, memberikan suap seebsar Rp 150 juta kepada Panitera PN.
Jakarta Pusat Edy Nasution.
Pemberian uang dilakukan Doddy agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan “aanmaning” atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL) meskipun waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang. Kedua perusahaan tersebut merupakan beberap perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group.