BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Andri Tristianto Terungkap Sebagai Tangan Kanan Nurhadi

Andri Tristianto Sutrisna yang menjadi terdakwa penerima suap di MA terungkap sebagai tangan kanan eks Sekretaris MA Nurhadi....

Kamis, 4 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 3 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Andri Tristianto Sutrisna, Kepala Sub Direktorat Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Badan Peradilan Umum MA, yang menjadi terdakwa penerima suap penundaan pengiriman putusan kasasi di MA, terungkap sebagai “tangan kanan” eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman.

Ihwal adanya hal ini terungkap dari sadapan percakapan antara Triyanto dengan Syukur Mursyid Brotosejati alias Heri, adik terdakwa Ichsan Suadi (terdakwa penyuapan Andri), yang diminta mengurusi perkara Jacking antara Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama milik Ichsan.

Dalam transkip sadapan percakapan antara keduanya pada tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 11:19:17, yang dibacakan JPU PK dalam surat tuntutan Andri, Triyanto mengatakan, “De, de?e iku kabid..kasasi. Koyo Kabid e neng MA kono e Bos.

Kabid kasasi Perdata. Dadi nek ibarate kasuse Jacking iku wis makanan dia sehari-hari lho Bos. Mangkane de?e ngomong ?ya merem aku, mas?.

Ngono Bos. Cuman de?e kan tangan kangane pak SEKMA kan Bos. Jadi perkara sing “delay” langsung pak Sek niku…de?e sing njalankan. (dia itu Kabid Kasasi, seperti Kabid di MA yaitu Kabid Kasasi Perdata.

Jadi kasus Jacking itu sudah jadi pekerjaannya (terdakwa Andri), makanya dia ( Andri) bilang “pejamkan mata (untuk mengurus perkara perdata kasu Jacking)”.

Dia (Andri adalah tangan kanannya (orangnya) pak SEKMA (Nurhadi), jadi perkara yang ditunda itu langsung pak Sek dan dia (Andri) yang menjalankan).

Dari percakapan ini, terungkap jelas bahwa Andri merupakan orang kepercayaan Nurhadi, yang dipercaya untuk mengurus berbagai perkara, diantaranya perkara penundaan pengiriman perkara kasasi kasus korupsi Pelabuhan Haji di Lombok Timur yang menjadikan Ichsan Suaidi sebagai terpidana, serta kasus perdata Jacking PT. Citra Gading Asritama milik Ichsan melawan Pemkot Malang.?

“Dengan demikian, memang dari awal saksi Ichsan Suaidi maupun saksi Awang Lazuardi Embat mempunyai niat menyuap terdakwa untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi dan juga mengurus perkara perdata kasu Jacking PT.

Citra Gading Asritama yang menggugat atau melawan Pemkot Malang yang akan diajukan kasasinya,” papar JPU KPK, di PN. Tipikor Jakarta, Kamis (4/8/16).

Dalam putusan tingkat pertama di PN. Malang, Jatim, PT.

CGA memenangkan gugatan tersebut, namun di tingkat banding, perusahaan milik Ichsan tersebut mengalami kekalahan. Untuk mengembalikan putusan seperti semula, PT.

CGA pun berencana mengajukan kasasi melalui “loket” Andri dan Nurhadi agar gugatan perkara perdatanya dimenangakan.

Selain terungkap mengakali dua perkara tersebut, Andri juga terungkap bekerja sama dengan Kosidah, bagian Kepaniteraan Muda Pidana Khusus MA yang bertugas mengirimkan petikan dan salinan putusan kasasi maupaun peninjauaan kembali kepada pengadilan pengaju, mengakali beberapa perkara lain.

Adapun berbagai perkara tersebut antara lain, kasasi dari Bengkulu atas nama Ir.

Andi Reman Sugiyar Bin Kastoer, nomor  2860 K/Pid.Sus/205, perkara peninjauan kembali dari Pekanbaru atas nama H.Zakri, nomor 195 PK/Pid.Sus/2015, perkara dari Tasikmalaya atas nama Soetopo Oey No.1645 K /Pid.Sus/2015,perkara peninjauan kembali No.104 PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

Ali Khosin yang diminta untuk menunda pengiriman putusannya selam 6 bulan sebagaimana permintaan terdakwa kepada Kosidah melalui SMS tanggal 5 Januari 2016, perkara peninjauan kembali No.218 PK/Pid.Sus/2015, perkara peninjaun kembali atas nama dr.

Suwignyo No.15 PK/ Pid.Sus/2015, dan perkara peninjauan kembali atas nama Syahrizal Hamid dkk No.97 PK/Pidsus/2015.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan